JAKARTA – Temuan dugaan ratusan titik fiktif dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cilacap membuka babak baru pengawasan program pemenuhan gizi daerah. Dari lebih 300 titik yang terdata, sekitar 100 lokasi dilaporkan tidak memiliki bangunan maupun aktivitas layanan sebagaimana mestinya.
Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menjadi figur sentral yang mengungkap langsung temuan tersebut setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN).
100 Titik “Hilang” di Tengah Hutan hingga Area Kuburan
Dalam penelusuran lapangan, sejumlah titik SPPG yang tercatat dalam sistem tidak ditemukan secara fisik. Lokasinya bahkan disebut berada di area yang tidak masuk akal untuk fasilitas layanan publik, mulai dari hutan, area persawahan, hingga kompleks pemakaman.
Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidaksesuaian data antara pendaftaran administratif dan kondisi riil di lapangan.
Ammy: Ada Indikasi Jual-Beli Titik
Ammy Amalia Fatma Surya menegaskan bahwa hasil verifikasi tidak hanya menunjukkan masalah administratif, tetapi juga membuka dugaan praktik yang lebih serius.
Ia menyebut terdapat indikasi “jual-beli titik” dalam pendataan SPPG, di mana lokasi yang terdaftar diduga diperjualbelikan meski belum memiliki infrastruktur maupun kesiapan operasional.
“Sudah muncul lebih dari 300 titik, dan setelah dicek, sekitar 100 tidak ditemukan bangunan apa pun,” ungkap Ammy dalam keterangannya. Ia juga menyoroti adanya titik yang masih ditawarkan kepada pihak lain meski statusnya belum jelas.
Nama Yayasan dan Sorotan ke Figur Sony Sanjaya
Dalam penjelasannya, Ammy turut menyebut bahwa sebagian besar titik bermasalah terdaftar melalui yayasan yang membawa nama Sony Sanjaya.
Nama tersebut ikut menjadi perhatian publik karena dikaitkan dengan dugaan penyimpangan dalam program pemenuhan gizi, meski hingga kini proses pembuktian hukum masih berjalan di tingkat investigasi.
Langkah Pemerintah: Portal Pendaftaran Ditutup Sementara
Sebagai respons cepat, pemerintah daerah bersama tim investigasi dari BGN memutuskan menutup sementara portal pendaftaran titik SPPG di Cilacap.
Selain itu, sekitar 100 titik yang telah diidentifikasi sebagai fiktif akan dihapus dari sistem sebelum program dilanjutkan kembali sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Ammy menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas nasional tetap berjalan, namun dengan basis data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan Program, Namun Tekanan Transparansi Menguat
Meski menghadapi temuan serius, Ammy tetap menegaskan dukungannya terhadap program prioritas pemerintah pusat di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Namun, kasus ini sekaligus membuka sorotan baru terhadap lemahnya verifikasi awal dalam pendataan titik layanan, yang dinilai dapat membuka celah penyimpangan dalam program berskala nasional.
Catatan Investigasi
Temuan 100 titik SPPG fiktif di Cilacap kini menjadi alarm bagi evaluasi sistem pendataan berbasis yayasan dan distribusi titik layanan. Fokus investigasi ke depan diperkirakan akan mengarah pada mekanisme pendaftaran, validasi lapangan, serta potensi keterlibatan aktor-aktor di balik pengelolaan titik program.
