JAKARTA; BELA RAKYAT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI bersama BPOM dan BPKN pada 22 Juni 2026 membuka kembali persoalan lama yang belum terselesaikan: ketergantungan publik pada air minum kemasan di tengah terbatasnya layanan air bersih dari sistem publik.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kondisi ini bukan sekadar pilihan konsumsi, melainkan konsekuensi dari gagalnya infrastruktur air publik yang seharusnya menjadi tulang punggung kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika Air Publik Tak Lagi Jadi Andalan
Dalam forum tersebut, Bambang menyoroti fakta bahwa cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih berada di kisaran 20–60 persen populasi. Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum memiliki akses air keran yang layak konsumsi langsung.
Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural terhadap AMDK (air minum dalam kemasan), yang otomatis menggeser beban biaya dari negara ke rumah tangga.
Di negara-negara dengan sistem air publik maju, air keran bisa diminum langsung dengan biaya rendah. Namun di Indonesia, kondisi sebaliknya terjadi: air kemasan menjadi kebutuhan wajib, bukan alternatif.
Titik Rawan: Distribusi yang Tak Terkontrol
Selain persoalan layanan dasar, sorotan juga tertuju pada rantai distribusi AMDK yang dinilai longgar pengawasan.
Dalam rapat tersebut, Bambang mengkritik distribusi produk yang kerap terjebak perjalanan panjang, termasuk penyeberangan Merak–Bakauheni, yang bisa memakan waktu hingga berhari-hari. Kondisi ini disebut berpotensi memperburuk kualitas produk karena paparan panas dan penyimpanan yang tidak ideal.
Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan dari lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam memastikan standar keamanan produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.
Celah Regulasi dan Tumpang Tindih Pengawasan
Isu lain yang mencuat adalah tumpang tindih antara Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengawasan BPOM dalam produk AMDK. Menurut kritik yang disampaikan dalam forum tersebut, duplikasi fungsi ini justru berpotensi menambah biaya produksi tanpa meningkatkan efektivitas pengawasan.
Dalam situasi tersebut, harga AMDK dinilai menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki pilihan lain selain membeli air kemasan untuk kebutuhan harian.
Temuan Pengawasan: Angka yang Mengkhawatirkan
Paparan BPOM dalam rapat itu mengungkap fakta yang lebih serius: sekitar 39 persen sarana produksi AMDK pada tahun 2025 tidak memenuhi ketentuan. Temuan tersebut mencakup:
1. Higiene dan sanitasi yang tidak konsisten
2. Lingkungan produksi yang tidak memenuhi standar kebersihan
3. Keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian mutu
Sebagai tindak lanjut, BPOM telah mengeluarkan sanksi administratif berupa peringatan, penarikan produk, hingga penghentian sementara produksi bagi pelanggaran tertentu.
Galon Lama dan Risiko Konsumen
Sementara itu, BPKN mengungkap temuan lain yang tak kalah penting: sekitar 57 persen galon air minum di wilayah Jabodetabek telah berusia lebih dari dua tahun berdasarkan investigasi komunitas konsumen.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran terkait siklus penggunaan kemasan ulang yang terlalu panjang, serta potensi penurunan kualitas material plastik yang digunakan secara berulang.
Selain itu, pengawasan depot air isi ulang tanpa merek dinilai masih lemah di tingkat daerah, membuka ruang ketimpangan standar keamanan antara produk bermerek dan non-merek.
Masalah Struktural, Bukan Sekadar Industri
Rangkaian temuan dalam RDP tersebut memperlihatkan bahwa persoalan AMDK di Indonesia bukan hanya soal industri minuman, tetapi juga masalah struktural:
1. Kegagalan layanan air publik
2. Ketergantungan tinggi pada sektor swasta
3. Pengawasan distribusi yang belum terintegrasi
4. Regulasi yang masih tumpang tindih
5. Perlindungan konsumen yang belum optimal
Dalam konteks ini, AMDK bukan lagi sekadar komoditas, melainkan substitusi dari layanan publik yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
Penutup: Antara Kebutuhan Dasar dan Beban Ekonomi
Diskusi di Komisi VII DPR RI menegaskan satu hal penting: ketika air bersih tidak tersedia secara merata sebagai layanan publik, maka pasar mengambil alih peran negara—dengan konsekuensi harga yang harus ditanggung masyarakat.
Namun tanpa pembenahan menyeluruh pada PDAM, rantai distribusi, serta pengawasan industri, persoalan ini berpotensi terus berulang: air minum tetap menjadi kebutuhan dasar yang paling mahal bagi rakyat Indonesia.
