JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO memandang bahwa Indonesia saat ini membutuhkan persatuan nasional yang kokoh, pemerintahan yang kuat dan berintegritas, penegakan hukum yang adil, serta kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan PB HMI MPO menolak adu domba yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Ketua Umum PB HMI MPO Irfan Maftuh, di tengah dinamika global, tantangan ekonomi, ancaman korupsi, serta berbagai upaya yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional, mengawal jalannya pemerintahan, dan memastikan setiap kebijakan negara diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
“Menolak segala bentuk upaya pemecah belah bangsa. Menolak dan melawan segala bentuk gerakan, narasi, propaganda, maupun tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, mengadu domba masyarakat, serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Ketua Umum PB HMI MPO Irfan Maftuh dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (18/6/26).
Irfan Maftuh menambahkan, mendorong pemerintah menjalankan amanat konstitusi demi kepentingan rakyat. Serta mengingatkan dan mendorong Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tetap konsisten menjalankan amanat reformasi dan konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat persatuan bangsa, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
“Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan memperkuat seluruh program yang berpihak kepada rakyat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), minyak subsidi yang tepat sasaran, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai program kesejahteraan lainnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah wajib mengusut dan menindak tegas seluruh oknum yang melakukan korupsi, penyimpangan, dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program-program tersebut,” ujarnya.
PB HMI MPO mendukung penuh kebijakan kedaulatan energi nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan bangsa, mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap seluruh pelaku korupsi tanpa pandang bulu, menyita aset hasil tindak pidana korupsi, serta mengembalikan kerugian negara demi kepentingan rakyat dan pembangunan nasional,” tegasnya.
PB HMI MPO mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam menarik kembali aset serta dana milik warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri guna memperkuat investasi, cadangan devisa, dan pembangunan nasional.
“Mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk pemborosan anggaran negara dan mengutamakan penggunaan APBN pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. PB HMI MPO meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru honorer di seluruh Indonesia melalui kepastian status, perlindungan kerja, serta pemberian hak dan penghasilan yang layak sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya.
PB HMI MPO menegaskan bahwa pemuda dan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi kekuatan pengawal bangsa yang berpihak kepada kepentingan rakyat, menjaga persatuan nasional, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
“PB HMI MPO akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik, mendukung setiap program yang berpihak kepada rakyat, serta mengkritisi segala bentuk penyimpangan, korupsi, dan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
