Sukar untuk didefinisikan, apa sebenarnya penjilat itu. Yang jelas, penjilat belakangan ini marak diperbincangkan publik Indonesia. Bahkan isu penjilat ini terlibat dalam membubarkan acara yang mendatangkan tiga pejabat tinggi, Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di kampus UGM yang viral itu. Masing-masing sebagai Kepala Badan Penanggulan Kemiskinan, Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri Pertanian. Ketiganya harus menanggung malu diusir oleh mahasiswa dengan teriakan di poster “Penjilat”. Itu berarti, mahasiswa memandang Budiman dan Nusron sebagai penjilat.
Apakah sebenarnya menjilat itu sehingga bermakna pejoratif? Penjilat dimaknai sebagai aktor atau pihak yang mengorbankan nalar kritis dan integritasnya demi memberikan validasi, pujian berlebihan, dan kepatuhan buta kepada penguasa atau atasan guna menikmati imbalan, biasanya pekerjaan, akses kekuasaan, atau jabatan. Perbuatan ini subur dalam suatu sistem kerja berbasis patronase, bukan prestasi. Reward diterima lebih karena faktor like and dislike, dan like-nya otoritas pemberi reward berdasarkan sejauh mana seseorang mengakibatkan keuntungan subjektif bagi si pemberi reward. Dalam hal ini, loyalitas pribadi lebih diperhitungkan daripada kinerja objektif, dan salah satu bentuk nyata dari loyalitas itu ialah perbuatan menjilat itu.
*Basis Ekonomi Politik*
Namun bagaimanakah perbuatan menjilat itu seihngga dapat menjadi faktor relasi politik dalam kasus Indonesia?
Setelah era kolonial berlalu, ternyata sifat ketergantungan pada setiap sektor yang menjadi sistem dari kolonialisme itu sendiri, tidak pernah tercerabut dan lenyap dari ruang hidup kita, di Indonesia. Sistem ketergantungan ini tetap dirawat karena memang menguntungkan kaum elit yang mereplace atau menggantikan elit-elit eropa sebelumnya. Walhasil, sampai hari ini, negara Indonesia, mengalami ketergantungan akut, khususnya impor terhadap mesin-mesin produksi, teknologi, bahkan bahan baku seperti tepung dan tenaga profesional pun, tetap tergantung. Dan menurut saya hal ini merupakan politik ekonomi yang disengaja guna menguntungkan elit-elit politik dan ekonomi agar lebih leluasa mengontrol penduduk.
Dengan demikian, rakyatnya, didesain tergantung pada elit-elit yang memiliki akses kepada ekonomi dan politik.
Akibat yang tak terhindari dari negara Indonesia yang dijerumuskan menjadi tergantung ini, pilihan yang tak terelakkan ialah mengharapkan bantuan dan alokasi dari negara-negara maju dan adidaya, seperti Amerika Serikat dan kini China, guna menolong berjalannya ekonomi negara dari tekanan ketergantungan. Di sinilah akibatnya, negara pun menjadi penjilat terhadap dua kekuatan tersebut, atau setidaknya Indonesia tidak lagi bisa bersifat mandiri dan independen secara sikap. Pendek kata, para pejebat tingginya berlatih menjilat negara-negara yang dapat menolong pemerintahan mereka. Pejabat tinggi terbiasa menjilat, misalnya dahulu SBY menyatakan Amerika adalah negara keduanya, dan ia sangat mencintainya dengan segala kekurangannya. (https://news.detik.com/berita/d-1228244/menteri-sby-banyak-lulusan-amerika)
Lain lagi dengan Joko Widodo, dia memanggil Xi Jinping sebagai kakak besar. (https://news.detik.com/berita/d-6410120/kala-jokowi-sebut-xi-jinping-kakak-besar)
Dan Prabowo, mengangkat Trump sebagai teman sejati. (https://youtu.be/-2TuGh_JxOc?si=9y5QY4_6mBHDaXis)
Jadi di tingkat pimpinan puncak juga demikian fenomena menjilat itu, maka jangan heran di bawah para pemimpin itu secara berjenjang terjadi jilat menjilat.
Hal ini akibat tiadanya kemandirian sikap dan kemandirian basis ekonomi. Ketergantungan ini pulalah yang dimanfaatkan para oligarki untuk mengamankan eksistensinya. Kondisi negara ketergatungan impor alat-alat produksi dan modal inilah, jelas menjadi altar bagi awet dan berkembangbiaknya lusinan oligarki keluarga dan grup sindikat.
Menjilat ini tampaknya telah menjadi mentalitas historis yang mengakar pada masyarakat. Kondisi ini yang saling ketergantungan ini, bagi ormas dijadikan sarana jual beli massa, anggota, dan pengaruh. Semua berdagang pegaruh dan saling jilat menjilat.
Oleh: Syahrul E Dasopang, Pengamat Sosial
