JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco menyambut positif program sekolah swasta gratis yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Program tersebut kini telah mencakup 103 sekolah swasta dan dinilai menjadi langkah konkret untuk mengatasi persoalan pendidikan di Ibu Kota, khususnya anak putus sekolah dan ijazah yang tertahan akibat tunggakan biaya.
Dalam diskusi publik bertema pendidikan yang digelar di Markas DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Jumat (15/5/2026), Basri Baco menegaskan pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang,” ujar Baco.
Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak akan tercapai apabila kualitas sumber daya manusia masih tertinggal.
“Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan Jakarta yang harus segera diselesaikan. Mulai dari anak yang berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi hingga ijazah siswa yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” tegasnya.
Karena itu, Basri Baco menilai kebijakan sekolah swasta gratis merupakan solusi paling realistis dan mendesak untuk diterapkan secara luas di Jakarta.
“Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain,” ujarnya.
Ia bahkan menilai persoalan pendidikan tidak akan pernah selesai apabila akses pendidikan gratis belum benar-benar diwujudkan.
“Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Basri Baco juga menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus mendukung program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat.
“Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan,” tuturnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk mendukung program sekolah swasta gratis di 103 sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan bahwa program tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” kata Nahdiana.
Ia menambahkan, sekolah swasta penerima program dipilih melalui sejumlah kriteria ketat agar bantuan tepat sasaran.
“Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” ujar Basri.
