JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat PEMUDA LIRA menggelar Diskusi Nasional bertema “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN dan BUMD serta Peningkatan SDM yang Berkompeten” yang dihadiri para karyawan dan pegawai BUMN, swasta maupun BUMD dari berbagai sektor strategis nasional.
Kegiatan tersebut berlangsung penuh antusias dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, mulai dari pimpinan Komisi I DPR RI sebagai keynote speaker Dave Laksono, eks penyidik KPK yang kini tergabung dalam Satgassus Polri Yudi Purnomo Harahap, utusan BPK RI Ali, Presiden LIRA M Jusuf Rizal, hingga Wakil Presiden LIRA Syamsudin.
Diskusi nasional tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta besar yang selama ini menjadi salah satu sektor vital pengelolaan kekayaan negara. Seminar itu juga membahas aspek penindakan, forum juga menitikberatkan pada penguatan sistem pencegahan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
Ketua Umum PEMUDA LIRA Adam Irham dalam sambutannya menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada sektor eksekutif dan legislatif semata. Menurut Adam, budaya antikorupsi juga harus ditegakkan secara serius di lingkungan BUMN dan BUMD.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya pada eksekutif dan legislatif saja, melainkan juga di lingkungan BUMN dan BUMD harus ditegakkan dan dibudayakan. Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” tegas Adam Irham di hadapan peserta diskusi nasional di Novotel, Gajah Madah, Jakarta Barat, Rabu (13/5/2026).
Adam mengatakan, BUMN merupakan instrumen negara yang mengelola kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Karena itu, hasil pengelolaan tersebut harus benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru dinikmati segelintir pihak melalui praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Kekayaan alam Indonesia yang dikelola BUMN harus dikembalikan hasil dan keuntungannya kepada rakyat Indonesia. Tentu perjuangan itu membutuhkan dukungan wakil rakyat, aparat penegak hukum, dan seluruh pejabat yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adam juga menekankan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa karena dapat merusak sistem pemerintahan, menghancurkan kepercayaan publik, hingga menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat harus memiliki kesepakatan moral bahwa korupsi adalah musuh bersama.
“Kita harus bersepakat bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh bersama yang mesti kita perangi, baik perilaku maupun pelakunya. Tidak boleh ada ruang sedikit pun di negeri ini bagi para koruptor. Karena itu diskusi nasional hari ini sangat penting, apalagi dihadiri langsung oleh para karyawan dan pegawai BUMN serta BUMD,” katanya disambut tepuk tangan peserta.
Menurutnya, langkah pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui edukasi, penguatan pengawasan internal, perlindungan pelapor, hingga pembentukan karakter SDM yang berintegritas. Ia berharap forum tersebut mampu memberikan pemahaman konkret kepada peserta terkait cara menghadapi praktik-praktik korupsi di lingkungan kerja.
“Bagaimana cara pencegahan, pelaporan, dan menyikapi praktik-praktik korupsi, inilah yang akan dibahas bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita ingin lahir generasi pekerja BUMN dan BUMD yang profesional, bersih, dan berani melawan korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Sekretaris Jenderal DPP PEMUDA LIRA Habibi Mahabbah, SIP, MM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.
Bagi Habibi, seminar nasional ini bukan sekadar forum diskusi biasa, melainkan menjadi bagian dari gerakan moral PEMUDA LIRA untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara yang bersih dari praktik korupsi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan memberikan pandangan luar biasa terkait upaya pemberantasan korupsi serta peningkatan SDM yang berkompeten,” ujar Habibi.
Ia juga mengungkapkan bahwa seminar nasional ini menjadi momentum awal menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PEMUDA LIRA yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang di Jakarta.
“Seminar nasional kali ini menjadi pemanasan menjelang Munas PEMUDA LIRA pada bulan Juli 2026. Panitia saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan Munas secara maksimal agar menjadi momentum konsolidasi besar organisasi,” ungkap Habibi.
Mantan Bendahara Umum PB HMI dan Wakil Sekjen DPP KNPI menambahkan, Munas mendatang diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan besar dalam memperkuat peran generasi muda dalam mengawal demokrasi, pemberantasan korupsi, serta pengawasan terhadap kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat.
Diskusi nasional tersebut berlangsung dinamis dengan berbagai pemaparan mengenai pola-pola tindak pidana korupsi di sektor BUMN dan BUMD, penguatan sistem pengawasan, hingga pentingnya membangun budaya integritas sejak dini di lingkungan kerja. Para peserta juga diberikan ruang berdialog langsung dengan narasumber terkait tantangan pemberantasan korupsi di era modern.
Melalui forum ini, Habibi menegaskan, PEMUDA LIRA ingin menyampaikan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih demi terwujudnya Indonesia yang maju dan bebas korupsi.
“Semoga dari seminar nasional ini mampu memberi pemikiran besar di bangsa ini terkait bagaimana mencegah terjadinya praktek korupsi di lingkungan masing-masing. Karena perilaku korupsi itu ada di sekitar kita,” papar Habibi.
