JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyoroti pelaksanaan program Public Service Obligation (PSO) non-energi agar tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan barang di tengah masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kehadiran negara melalui badan usaha milik negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya dalam menjaga akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan publik.
Distribusi Jadi Kunci Keberhasilan Program
Dalam pembahasan tersebut, Komisi XI menilai keberhasilan subsidi tidak cukup diukur dari stabilitas harga semata. Distribusi yang merata hingga ke daerah terpencil dinilai menjadi faktor krusial.
Sejumlah BUMN yang terlibat dalam program PSO non-energi antara lain:
1. PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
3. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
4. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
5. Perum DAMRI
6. Perum BULOG
Menurut Misbakhun, layanan transportasi dan logistik dari BUMN tersebut memiliki peran strategis dalam menjangkau wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Negara harus hadir bukan hanya lewat harga yang stabil, tapi juga memastikan barang benar-benar tersedia di masyarakat,” ujarnya.
Antisipasi Kelangkaan di Tengah Harga Stabil
Komisi XI DPR RI mengingatkan potensi persoalan jika harga terkendali namun barang sulit diperoleh. Situasi ini dinilai dapat merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
DPR menekankan pentingnya:
1. Pengawasan stok secara berkala
2. Transparansi data distribusi
3. Koordinasi antar-BUMN dalam rantai pasok
4. Peran BULOG dalam Ketahanan Pangan Disorot
Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan kepada Perum BULOG terkait pengelolaan stok pangan nasional.
Komisi XI DPR RI menilai capaian stok beras yang tinggi menjadi indikator positif menuju kedaulatan pangan. Selain itu, DPR RI juga mendorong peningkatan penguasaan pasar oleh BULOG agar intervensi harga lebih efektif.
“Kita ingin memastikan stok yang besar ini benar-benar berdampak pada stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Misbakhun.
Ketersediaan Pupuk Nasional Dinilai Aman
Dari sektor pertanian, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan bahwa kapasitas produksi nasional berada dalam kondisi kuat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Komisi XI DPR RI menilai hal ini sebagai sinyal positif di tengah dinamika global, terutama dalam menjaga stabilitas sektor pangan nasional.
DPR RI Perkuat Fungsi Pengawasan
Sebagai langkah lanjutan, Komisi XI DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan terhadap implementasi PSO non-energi agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Fokus pengawasan meliputi:
1. Efektivitas penyaluran subsidi
2. Ketersediaan barang di pasar
3. Kinerja BUMN dalam pelayanan publik
“Kami ingin memastikan kebijakan negara tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat,” pungkas Misbakhun.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPR berharap program subsidi non-energi dapat berjalan optimal, menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau dan ketersediaan barang bagi seluruh masyarakat Indonesia.
