JAKARTA – Fraksi Partai Golkar DPR RI menerima audiensi sejumlah organisasi dan asosiasi sopir logistik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi menyuarakan keresahan terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Empat anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar hadir dalam dialog itu, yakni Hamka B Kady, Hanan A Rozak, Ade Ginanjar, dan Zigo Rolanda.
Sementara itu, perwakilan organisasi yang hadir di antaranya Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Asosiasi Perjuangan Pengemudi Nusantara, Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Serikat Sopir Indonesia, Persatuan Driver Truk Indonesia Bersatu, hingga KDN.
Dalam forum tersebut, para sopir logistik menilai kebijakan ODOL selama ini lebih banyak membebani pengemudi di lapangan. Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia Ika Rostianti mengatakan pengemudi kerap menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran muatan berlebih.
Padahal, menurut Ika, keputusan mengenai jumlah muatan umumnya ditentukan oleh pemilik barang maupun perusahaan angkutan. Karena itu, para pengemudi meminta pemerintah tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan perlindungan hukum yang adil bagi sopir logistik.
Selain persoalan ODOL, organisasi sopir logistik juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, seperti standardisasi tarif angkutan, jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi, pemberantasan pungutan liar dan premanisme di jalur distribusi, hingga penyediaan rest area khusus kendaraan logistik yang aman dan layak.
Menanggapi hal tersebut, Hamka B Kady menegaskan DPR RI hingga kini belum menerima penjelasan resmi pemerintah terkait skema implementasi Zero ODOL. Ia menyebut Fraksi Partai Golkar baru mengetahui adanya rencana pembentukan tim kecil pemerintah yang akan membahas regulasi ODOL dengan melibatkan unsur pengemudi logistik.
Menurut Hamka, pelibatan organisasi sopir sangat penting agar kebijakan yang diterapkan nantinya tidak hanya berorientasi pada perlindungan infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas, tetapi juga memperhatikan dampak sosial ekonomi terhadap jutaan pekerja sektor transportasi logistik.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan para driver dan organisasi pengemudi logistik agar solusi yang dihasilkan benar-benar adil dan tidak merugikan masyarakat kecil,” ujar Hamka.
Ia menambahkan, kebijakan Zero ODOL tidak boleh disusun secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Sebab, pengemudi merupakan ujung tombak distribusi logistik nasional yang selama ini menopang rantai pasok kebutuhan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar DPR RI memastikan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut. DPR juga mendorong pemerintah segera memperluas komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor logistik, termasuk perusahaan angkutan, asosiasi pengusaha, hingga organisasi pengemudi truk nasional.
Menurut Fraksi Partai Golkar, pendekatan yang partisipatif menjadi kunci agar penerapan kebijakan Zero ODOL tidak memicu gejolak sosial maupun mengganggu stabilitas distribusi barang dan perekonomian nasional.
