JAKARTA – Di atas kertas, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) besutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mercusuar harapan baru bagi masyarakat pesisir. Dengan ambisi membangun lebih dari 1.000 titik ekosistem perikanan terintegrasi pada tahun 2026, program ini dirancang kokoh dari hulu hingga hilir guna menggenjot hilirisasi dan memutus rantai kemiskinan nelayan.
Namun, di balik megahnya proyeksi nasional tersebut, terselip sebuah ironi yang mencolok. Dari 65 lokasi KNMP yang telah berdiri dan beroperasi di seantero Nusantara, mulai dari Pulau Miangas di Sulawesi Utara hingga Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau, belum ada satu pun proyek yang menyentuh bumi Papua.
Padahal, wilayah paling timur Indonesia ini merupakan episentrum yellowfin tuna (tuna sirip kuning) terbesar di kawasan Asia-Pasifik. Ketimpangan alokasi inilah yang kini memicu desakan keras dari Senayan.
Tiga Titik Buta di Beranda Terluar Negara
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Robert J. Kardinal secara blak-blakan menuding pemerintah tengah mengabaikan potensi geopolitik dan geoekonomi yang mahabesar di utara Papua. Menurut investitasi dan pantauan lapangannya, setidaknya ada tiga titik strategis yang mendesak untuk segera diintervensi oleh program KNMP:
1. Distrik Kepulauan Ayau (Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya)
2. Kepulauan Auri (Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat)
3. Perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori (Provinsi Papua)
“Kenapa penting mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kabupaten itu? Karena lokasi-lokasi tersebut merupakan pulau-pulau terluar di Tanah Papua bagian utara. Misalnya Pulau Mapia itu ke negara Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak justru lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi mestinya Kampung Nelayan Merah Putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di sana,” tegas Robert dalam keterangan tertulisnya.
Bagi parlemen, mendirikan KNMP di tiga titik tersebut memuat nilai strategis ganda: sebagai motor penggerak ekonomi komoditas premium (tuna, cakalang, kerapu, teripang) sekaligus sebagai sabuk pertahanan kedaulatan negara berbasis masyarakat lokal.
Kuburan Raksasa Perikanan Papua: Akibat Kebijakan dan Salah Urus
Melihat kondisi perikanan Papua hari ini seperti melihat bayang-bayang masa lalu yang rapuh. Fakta historis menunjukkan bahwa Papua bukanlah pemain baru dalam industri perikanan global. Wilayah ini pernah mengecap masa keemasan di mana korporasi-korporasi besar bertumpu pada kekayaan lautnya.
Berikut adalah catatan jatuhnya para raksasa perikanan di Tanah Papua yang berhasil dihimpun:
1. Era Jayanti Group (1999–2003)
Melalui anak perusahaannya, PT Biak Mina Jaya, kawasan Supiori dan Kepulauan Mapia (Pulau Beras) pernah menjelma menjadi pusat industri pengalengan ikan terbesar di Indonesia Timur. Dengan modal 1.000 hingga 1.500 rumpon yang tersebar di samudera lepas, perusahaan ini mampu menyerap hingga ribuan tenaga kerja asli Papua (OAP). Kini, aktivitas itu sirna tak berbekas.
2. PT Usaha Mina (Sorong)
Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) legendaris yang memiliki jaringan kuat dari Gorontalo, Ternate, Ambon, hingga Makassar. Pada masa jayanya, PT Usaha Mina secara rutin mengekspor tuna dan cakalang segar langsung ke pasar Jepang melalui dermaga strategisnya di Sorong. Nestapa bermula ketika pemerintah melakukan restrukturisasi: berubah menjadi Perikanan Nusantara, lalu di-merger ke PT Perindo di bawah holding ID Food. Pasca-merger, operasional raksasa ini justru mati total. Dermaga siap pakai dan fasilitas strategisnya kini terbengkalai menjadi besi tua.
3. PT West Irian Fisheries (WIF)
Sejak era 1970-an, perusahaan patungan asing asal Jepang bersama pengusaha lokal Papua ini menjadi roda penggerak utama ekonomi Sorong lewat ekspor komoditas tuna dan udang. Namun, hantaman regulasi pembatasan dan pelarangan kapal asing yang diberlakukan pemerintah pusat beberapa tahun lalu menjadi lonceng kematian bagi WIF. Tanpa adanya masa transisi armada lokal yang siap menggantikan, pabrik-pabrik raksasa mereka terpaksa gulung tikar.
”Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional. Saat ini, praktis hanya tersisa PT Citra Raja Ampat Canning di Sorong. Sungguh kontras dengan potensinya,” sesal Robert.
Celah Kosong di Laut Lepas: Maraknya Illegal Fishing
Dampak nyata dari tiadanya industri lokal dan minimnya kehadiran negara di perairan utara Papua adalah suburnya praktik pencurian ikan (illegal fishing). Nelayan-nelayan asing dengan leluasa menjarah komoditas laut Indonesia karena mengetahui titik-titik tersebut minim pengawasan.
Keterbatasan armada patroli dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP membuat wilayah perbatasan ini menjadi area “tak bertuan”. Robert bahkan mengungkapkan bukti konkret adanya kapal-kapal asing tanpa izin yang kerap terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat, setelah menguras isi laut Papua.
Oleh karena itu, mengintegrasikan KNMP dengan menempatkan pangkalan kapal pengawas permanen di pulau terluar dinilai menjadi satu-satunya solusi taktis. Nelayan lokal yang diberdayakan melalui KNMP dapat berfungsi sebagai “mata dan telinga” intelijen negara untuk mengawal kedaulatan laut dari serbuan kapal asing.
Rekomendasi Integrasi: Menghidupkan Kembali yang Mati
Komisi IV DPR RI mendesak adanya sinergi lintas sektoral yang agresif antara KKP dan Kementerian BUMN. Cetak biru (blueprint) pengaktifan kembali lumbung tuna timur ini harus segera disusun:
