JAKARTA – BELA RAKYAT – Gejolak geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak dunia mulai menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menimbulkan tekanan terhadap fiskal negara apabila berlangsung dalam jangka panjang.
Peringatan tersebut disampaikan Totok Daryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Totok, persoalan energi saat ini tidak lagi sekadar menyangkut distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan keamanan dunia yang berdampak langsung terhadap harga energi internasional.
Harga Minyak Melampaui Asumsi APBN
Dalam rapat tersebut, Totok menyoroti kondisi harga minyak dunia yang telah berada di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar Amerika Serikat per barel.
“Kalau kita amati sekarang dengan keadaan perang Teluk ini, kira-kira harga minyak sekarang sekitar 85 dolar. Artinya ini sudah di atas ketetapan APBN kita yang 70 dolar per barel, targetnya,” ujar Totok Daryanto.
Menurutnya, selisih harga tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan beban subsidi energi apabila kondisi tersebut terus berlanjut.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN dapat diantisipasi sejak dini.
Distribusi BBM Dinilai Baik, Namun Ancaman Datang dari Faktor Global
Di awal penyampaiannya, Totok mengapresiasi kondisi distribusi BBM di daerah pemilihannya yang berjalan dengan baik.
Ia menyebut hingga saat ini tidak ditemukan antrean panjang maupun persoalan distribusi BBM bersubsidi di wilayah yang diwakilinya.
Namun demikian, menurut Totok, keberhasilan distribusi di lapangan tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri.
Baginya, ketahanan energi nasional harus dibangun dengan mempertimbangkan risiko geopolitik yang sewaktu-waktu dapat mengganggu pasokan energi dunia.
Cadangan BBM Meningkat, Tetapi Belum Ideal
Selain harga minyak, Totok juga menyoroti kondisi cadangan BBM nasional. Ia mengungkapkan bahwa kemampuan cadangan BBM Indonesia telah mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.
“Ada laporan yang mengatakan kita masih sekarang mampu 29 hari, dari yang biasanya cuma sekitar 21 hari. Artinya kita sudah punya persiapan untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu masalah,” jelasnya.
Meski mengalami peningkatan, Totok menilai angka tersebut masih belum cukup untuk menghadapi situasi darurat apabila terjadi gangguan pasokan akibat konflik global.
Lebih lanjut, ia menerangkan0, Indonesia masih perlu memperbesar kapasitas penyimpanan energi agar mampu menjaga stabilitas pasokan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
DPR Dorong Pertamina Siapkan Antisipasi Jangka Panjang
Totok menegaskan bahwa PT Pertamina harus memiliki langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.
Menurutnya, penguatan cadangan energi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keamanan pasokan nasional.
“Ke depan ini Pertamina tentu juga harus punya langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya keadaan-keadaan yang seperti ini, sehingga kita akan aman apabila terjadi gejolak apa pun, minimal sebulan, dua bulan, tiga bulan kita akan aman,” tegas Totok.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan energi nasional, terutama ketika pasar minyak dunia berada dalam kondisi yang sulit diprediksi.
Pengawasan Distribusi BBM Juga Menjadi Sorotan
Dalam rapat yang sama, BPH Migas memaparkan hasil pengawasan terhadap distribusi BBM hingga Juni 2026.
Lembaga tersebut menyebut telah memberikan 407 keterangan ahli atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan dugaan tindak pidana di sektor hilir migas.
Dari proses tersebut, aparat berhasil mengamankan 479.267 liter BBM, yang didominasi solar bersubsidi.
Potensi penyelamatan keuangan negara dari penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp7,04 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa selain tantangan dari sisi global, pemerintah juga masih menghadapi persoalan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di dalam negeri.
Ketahanan Energi Menjadi Prioritas
Komisi XII DPR RI memandang bahwa penguatan ketahanan energi harus dilakukan secara menyeluruh.
Langkah tersebut mencakup peningkatan cadangan BBM nasional, pengendalian subsidi energi, hingga pengawasan distribusi agar tepat sasaran.
Melalui peringatan yang disampaikan Totok Daryanto, DPR ingin memastikan Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global, sehingga gejolak harga minyak dunia tidak langsung berdampak terhadap stabilitas fiskal maupun kebutuhan energi masyarakat.
