JAKARTA – Aktivitas seorang anggota parlemen tidak berhenti ketika kunjungan daerah pemilihan (dapil) selesai. Justru, hasil penyerapan aspirasi masyarakat di daerah menjadi bahan utama yang dibawa ke ruang-ruang pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Gambaran tersebut terlihat dari aktivitas Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sulawesi Selatan I, Hamka B Kady, yang langsung melanjutkan rangkaian tugas parlemen setibanya dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
Di usia tak lagi muda 71 tahun, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hamka B Kady menyampaikan bahwa dirinya baru tiba dari Selayar pada pagi hari dan langsung menghadiri tiga agenda penting di DPR RI.
“Baru tiba dari Selayar pagi ini, langsung melanjutkan tiga agenda penting di DPR RI. Beginilah satu hari sebagai wakil rakyat: dari menyerap aspirasi masyarakat di daerah hingga memperjuangkannya dalam forum-forum strategis di Senayan. Aspirasi yang saya dengar di daerah akan selalu menjadi bekal dalam setiap pembahasan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Menjadi wakil rakyat berarti menjaga hubungan yang tidak terputus antara daerah dan pusat,” tulis Hamka dalam unggahan di Instagram pribadinya.
Pernyataan itu memberikan gambaran tentang ritme kerja wakil rakyat yang tidak hanya hadir dalam rapat-rapat resmi di Senayan, tetapi juga dituntut memahami secara langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.
Sebagai informasi, ada tiga agenda di Senayan tepatnya Selasa, 9 Juni 2026 yang dimulai Rapat Paripurna DPR RI
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3
Agenda : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan thd RUU ttg Perubahab Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara RI; Tanggapan Pemerintah thd Pandangan Fraksi-Frksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF)M RAPBN TA 2027.
Agenda Kedua =================== Selasa, 9 Juni 2026 RDPU Komisi V DPR RI dengan Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.(Eng), IPU., APEC.Eng., QRGP dan Dr. Anak Agung Gde Kartika
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI Gedung Nusantara Lt. 1
Agenda : Membahas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol
Agenda ketiga =================== Selasa, 9 Juni 2026 Raker Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI dan Gubernur BI
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1
Agenda : Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan RKP Tahun 2027 : 1. Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2027 serta RKP Tahun 2027; 2. Pembentukan Panja-Panja.
Dari Selayar Membawa Aspirasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu wilayah yang memiliki tantangan pembangunan cukup kompleks. Sebagai daerah kepulauan di Sulawesi Selatan, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur darat, tetapi juga konektivitas antarpulau, transportasi laut, akses logistik, pembangunan pelabuhan, hingga peningkatan layanan dasar.
Sebagai legislator yang duduk di Komisi V DPR RI, Hamka B Kady memiliki ruang strategis untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan tersebut. Komisi V membidangi urusan infrastruktur, pekerjaan umum, perumahan rakyat, transportasi, pembangunan desa, dan mitigasi kebencanaan.
Saat berada di dapil, Hamka diketahui aktif melakukan dialog dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi representasi yang melekat pada seorang anggota DPR RI.
Dalam berbagai kesempatan, masyarakat Sulawesi Selatan kerap menyampaikan kebutuhan terkait pembangunan jalan nasional, peningkatan fasilitas pelabuhan, akses transportasi laut yang lebih memadai, pembangunan kawasan pesisir, hingga program-program pemberdayaan masyarakat.
Seluruh masukan itu kemudian dibawa ke Jakarta sebagai bahan perjuangan dalam rapat-rapat bersama kementerian dan lembaga mitra kerja DPR RI.
Langsung Bergerak di Senayan
Setelah tiba di Jakarta, Hamka B Kady tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Agenda parlemen yang padat menuntutnya segera hadir dalam berbagai pembahasan strategis.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI sekaligus bagian dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam mengawal kebijakan pembangunan nasional.
Di lingkungan Komisi V, berbagai agenda yang dibahas umumnya berkaitan dengan:
Program pembangunan infrastruktur nasional;
1. Pembangunan jalan dan jembatan;
2. Pengembangan kawasan perumahan rakyat;
3. Transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian;
4. Penguatan pembangunan desa;
5. Penanganan kebencanaan;
6. Evaluasi kinerja kementerian dan lembaga mitra kerja.
Sementara sebagai anggota Banggar DPR RI, Hamka juga terlibat dalam proses pembahasan anggaran negara yang menentukan arah pembangunan nasional.
Posisi tersebut membuat dirinya berada pada titik strategis antara kebutuhan daerah dan kebijakan pusat. Aspirasi masyarakat yang diperoleh saat turun ke lapangan dapat diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Menjaga Keterhubungan Daerah dan Pusat
Dalam sistem demokrasi perwakilan, keberhasilan seorang anggota DPR RI tidak hanya diukur dari kehadirannya dalam rapat, tetapi juga kemampuannya menjaga komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah pusat.
Pesan yang disampaikan Hamka B Kady melalui media sosial menunjukkan komitmennya terhadap prinsip tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bekal utama dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Pendekatan seperti ini menjadi penting karena banyak kebijakan nasional yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah. Oleh sebab itu, informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan sering kali menjadi bahan yang lebih akurat dibandingkan laporan administratif semata.
Bagi masyarakat kepulauan seperti Selayar, misalnya, isu konektivitas dan transportasi memiliki dimensi yang berbeda dibanding wilayah perkotaan. Karena itu, kehadiran wakil rakyat yang memahami kondisi daerah secara langsung menjadi faktor penting dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Peran Strategis di Komisi V DPR RI
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady berada di salah satu komisi yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Berbagai proyek strategis nasional, pembangunan jalan nasional, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga program perumahan rakyat berada dalam lingkup pengawasan komisi ini.
Dalam berbagai rapat kerja bersama kementerian, anggota Komisi V memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan spesifik daerah pemilihannya. Melalui forum tersebut, berbagai usulan pembangunan dapat diperjuangkan agar masuk ke dalam prioritas pemerintah.
Peran ini menjadi semakin penting bagi Sulawesi Selatan yang terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang merata diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.
Konsistensi Menyerap dan Memperjuangkan Aspirasi
Aktivitas Hamka B Kady yang langsung menghadiri agenda DPR RI setelah kembali dari Selayar memperlihatkan bagaimana siklus kerja seorang anggota parlemen berlangsung. Kunjungan ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari proses pengumpulan informasi dan aspirasi yang nantinya diperjuangkan di tingkat nasional.
Dari dermaga dan desa-desa di Kepulauan Selayar hingga ruang rapat di Gedung Nusantara DPR RI, terdapat benang merah yang menghubungkan keduanya: kepentingan masyarakat.
Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPR RI, aspirasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi usulan program, pengawalan anggaran, maupun evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Bagi Hamka B Kady, menjaga hubungan yang tidak terputus antara daerah dan pusat bukan hanya slogan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai wakil rakyat. Dari Selayar ke Senayan, perjalanan itu menjadi simbol bahwa suara masyarakat daerah harus tetap hadir dalam setiap keputusan penting yang menentukan arah pembangunan Indonesia.
