KEBUMEN – Di balik peran strategis Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat, masih tersimpan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius negara. Mulai dari keterbatasan kendaraan dinas, kekurangan personel, hingga minimnya dukungan operasional menjadi temuan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodim 0709/Kebumen, Jawa Tengah.
Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, menegaskan bahwa kesejahteraan prajurit bukan sekadar isu internal militer, melainkan bagian penting dari strategi pertahanan nasional. Menurutnya, kualitas pertahanan negara sangat bergantung pada kesiapan dan kesejahteraan personel yang bertugas di lapangan.
“Kesejahteraan TNI menjadi isu sentral di DPR dan juga isu sentral di TNI yang terus kita perjuangkan,” tegas Taufiq saat melakukan peninjauan di Kebumen.
Babinsa, Garda Terdepan yang Belum Sepenuhnya Didukung
Dalam sistem pertahanan Indonesia, Babinsa memegang peran yang sangat vital. Mereka menjadi penghubung antara TNI dan masyarakat di tingkat desa, menjalankan fungsi pembinaan teritorial, menjaga stabilitas keamanan, hingga membantu berbagai program pemerintah di daerah.
Namun, hasil pendalaman Komisi I DPR RI menunjukkan masih banyak Babinsa yang bekerja dalam keterbatasan. Salah satu persoalan paling mendasar adalah belum meratanya fasilitas kendaraan operasional.
Bagi seorang Babinsa, kendaraan dinas bukan sekadar alat transportasi. Sepeda motor menjadi sarana utama untuk menjangkau wilayah binaan yang tersebar, termasuk desa-desa terpencil dengan akses jalan yang tidak selalu mudah.
Taufiq menilai kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar tugas-tugas pembinaan teritorial dapat berjalan lebih efektif.
“Harapannya adalah semua Babinsa harus mendapatkan sepeda motor dinas sehingga mereka lebih nyaman dalam bekerja dan mampu menjangkau wilayah tugasnya secara optimal,” ujarnya.
Temuan Mengejutkan: Ratusan Desa Belum Memiliki Babinsa Definitif
Temuan lain yang menjadi perhatian serius adalah belum terpenuhinya kebutuhan personel Babinsa di wilayah Kodim 0709/Kebumen.
Data yang diperoleh Komisi I DPR RI menunjukkan terdapat sekitar 460 desa di wilayah tersebut. Namun, hanya sekitar 330 desa yang memiliki Babinsa definitif dengan surat keputusan resmi penugasan.
Artinya, masih terdapat sekitar 130 desa yang belum memiliki Babinsa definitif sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pembinaan teritorial TNI AD.
Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Mengingat Babinsa merupakan representasi kehadiran negara di tingkat desa, kekurangan personel berpotensi memengaruhi efektivitas pembinaan wilayah dan deteksi dini berbagai persoalan sosial maupun keamanan.
Kreativitas Komandan Menutup Kekurangan Personel
Meski menghadapi keterbatasan, jajaran Kodim 0709/Kebumen dinilai berhasil mencari solusi agar fungsi-fungsi pembinaan teritorial tetap berjalan.
Melalui kebijakan internal, sejumlah personel diberikan surat perintah untuk melaksanakan tugas layaknya Babinsa meskipun belum memiliki surat keputusan resmi penugasan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Taufiq karena menunjukkan adanya inovasi dan kreativitas dalam menjaga pelayanan kepada masyarakat.
“Ada kreativitas dari komandan bagaimana agar fungsi-fungsi Babinsa tetap bisa dilakukan melalui surat perintah penugasan,” kata Taufiq.
Namun di balik solusi tersebut muncul persoalan baru yang tidak kalah penting.
Bekerja Tanpa Dukungan Anggaran yang Memadai
Personel yang bertugas berdasarkan surat perintah ternyata belum mendapatkan dukungan operasional sebagaimana Babinsa definitif.
Akibatnya, banyak tugas lapangan yang harus dijalankan dengan keterbatasan fasilitas dan pembiayaan.
Temuan ini menjadi perhatian khusus Komisi I DPR RI karena berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas teritorial di tingkat akar rumput.
“Mereka bisa bekerja, tetapi dukungan operasional tidak ada. Yang terpenuhi anggarannya baru sekitar 330, sehingga masih terdapat kekurangan yang harus segera dicarikan solusi,” ungkap Taufiq.
Menurut sejumlah pengamat pertahanan, dukungan operasional merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas tugas seorang Babinsa. Kehadiran personel tanpa dukungan sarana dan pembiayaan yang cukup akan menyulitkan pelaksanaan tugas di lapangan.
Gambaran Lebih Besar: Fasilitas Personel Baru Terpenuhi Setengah
Investigasi lapangan Komisi I DPR RI juga menemukan bahwa persoalan tidak hanya terjadi pada Babinsa.
Secara keseluruhan, fasilitas pendukung bagi sekitar 605 personel Kodim 0709/Kebumen masih berada di kisaran 50 persen lebih sedikit dari kebutuhan ideal.
Data tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional personel dengan ketersediaan fasilitas yang ada saat ini.
Padahal, tuntutan tugas TNI semakin kompleks. Selain menjaga keamanan wilayah, prajurit juga kerap dilibatkan dalam penanganan bencana, pendampingan program pemerintah, hingga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Kita menemukan bahwa fasilitas yang berkaitan dengan kesejahteraan dan dukungan kerja personel memang belum dapat terpenuhi sepenuhnya,” ujar Taufiq.
DPR Dorong Kebijakan Berkelanjutan
Temuan di Kebumen menjadi gambaran bahwa isu kesejahteraan prajurit tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kebijakan yang berkelanjutan mulai dari peningkatan anggaran, pengadaan fasilitas operasional, hingga pemenuhan kebutuhan personel di tingkat desa.
Bagi Taufiq, memperkuat Babinsa berarti memperkuat pertahanan negara dari lapisan paling bawah. Sebab keberhasilan sistem pertahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh alutsista modern, tetapi juga oleh kesiapan personel yang setiap hari hadir bersama masyarakat.
Kunjungan Komisi I DPR RI ke Kebumen akhirnya membuka fakta bahwa masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam upaya memperkuat kesejahteraan prajurit TNI. Di tengah tuntutan tugas yang terus meningkat, negara dituntut hadir memberikan dukungan yang lebih nyata bagi para Babinsa dan seluruh personel yang menjadi garda terdepan menjaga keutuhan NKRI.
“Pertahanan yang kuat dimulai dari prajurit yang sejahtera, didukung fasilitas yang memadai, dan diberi ruang untuk menjalankan tugas secara optimal,” paparnya.
