JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional memasuki fase krusial. Di tengah meningkatnya arus investasi global dan semakin kompleksnya hubungan bisnis lintas negara, DPR RI menghadapi tantangan besar: bagaimana merumuskan regulasi yang mampu melindungi kepentingan nasional tanpa mengurangi daya saing Indonesia di mata investor internasional.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hukum Perdata Internasional bersama PT Freeport Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan PT Pertamina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Pansus DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pengalaman praktis perusahaan-perusahaan yang berhadapan langsung dengan mitra asing perlu menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, teori hukum semata tidak cukup untuk menjawab berbagai dinamika yang terjadi dalam kontrak bisnis internasional.
Mengapa Choice of Law Menjadi Arena Perebutan Kepentingan?
Salah satu isu sentral yang dibahas adalah konsep choice of law atau pilihan hukum. Dalam kontrak bisnis internasional, para pihak umumnya menentukan hukum negara mana yang akan digunakan apabila terjadi sengketa.
Di atas kertas, mekanisme tersebut tampak sederhana. Namun dalam praktiknya, pilihan hukum sering kali menjadi cerminan kekuatan tawar-menawar para pihak.
Negara atau perusahaan yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat biasanya mampu mendorong penggunaan hukum nasionalnya sebagai dasar kontrak. Sebaliknya, pihak yang membutuhkan investasi, teknologi, atau akses pasar sering kali harus menerima ketentuan hukum yang diajukan mitra asing.
Kondisi inilah yang menurut Andreas perlu dicermati secara serius oleh para penyusun RUU.
“Jika Indonesia berada dalam posisi yang membutuhkan investasi, apakah kita tetap mampu mempertahankan penggunaan hukum nasional? Atau justru harus mengikuti hukum negara lain agar kerja sama dapat terwujud?” menjadi pertanyaan mendasar yang mengemuka dalam forum tersebut.
Pelajaran dari Pengalaman Freeport
Dalam pembahasan tersebut, perhatian khusus tertuju pada pengalaman PT Freeport Indonesia yang selama puluhan tahun menjalin hubungan bisnis dengan berbagai pihak asing.
Kasus Freeport sering dianggap sebagai contoh menarik bagaimana Indonesia mampu menegosiasikan berbagai ketentuan hukum dalam kontrak investasi bernilai miliaran dolar.
Menurut Andreas, terdapat pelajaran penting yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Ia mempertanyakan faktor apa yang membuat mitra asing pada akhirnya bersedia menerima ketentuan hukum Indonesia dalam sejumlah pengaturan kontraktual.
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan akademik. Jawabannya berpotensi menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi investasi di masa depan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan suatu negara mempertahankan penggunaan hukum nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh faktor ekonomi, stabilitas politik, kepastian investasi, serta potensi keuntungan yang ditawarkan kepada investor.
Dengan kata lain, hukum tidak berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan daya tarik ekonomi yang dimiliki suatu negara.
Dilema Besar: Kedaulatan atau Fleksibilitas?
Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional menghadapkan Indonesia pada dilema klasik yang dialami banyak negara berkembang.
Di satu sisi, pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan hukum nasional. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan strategisnya tergerus oleh dominasi hukum asing.
Namun di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan investasi, teknologi, dan kerja sama internasional untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
Jika regulasi terlalu proteksionis, investor dapat memilih negara lain yang dianggap lebih fleksibel dan ramah terhadap kebutuhan bisnis internasional.
Sebaliknya, apabila aturan terlalu longgar, kepentingan nasional berpotensi terabaikan ketika terjadi sengketa.
Para ahli hukum internasional menyebut kondisi ini sebagai upaya mencari keseimbangan antara legal sovereignty dan economic competitiveness.
Tantangan terbesar pembentuk undang-undang adalah memastikan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan.
Mengapa Investor Memperhatikan Sistem Hukum?
Dalam berbagai survei investasi global, kepastian hukum selalu menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal.
Investor tidak hanya melihat besarnya pasar atau ketersediaan sumber daya alam. Mereka juga mempertimbangkan apakah sistem hukum suatu negara mampu memberikan perlindungan yang adil terhadap hak dan kewajiban para pihak.
Ketika aturan dianggap tidak jelas, berubah-ubah, atau sulit diprediksi, risiko investasi akan meningkat.
Karena itu, keberadaan RUU Hukum Perdata Internasional sebenarnya dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat citra sebagai negara yang memiliki sistem hukum modern dan mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi global.
Namun peluang tersebut hanya dapat terwujud apabila regulasi yang dihasilkan memiliki keseimbangan antara perlindungan nasional dan kepastian hukum bagi investor.
Status BUMN di Luar Negeri: Pertanyaan yang Belum Tuntas
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah kedudukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia ketika beroperasi di luar negeri.
Pertanyaan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar.
Apakah BUMN dipandang sebagai representasi negara yang memiliki hak imunitas tertentu? Ataukah mereka dianggap sebagai entitas bisnis biasa yang tunduk sepenuhnya pada hukum komersial internasional?
Perbedaan status tersebut dapat menentukan bagaimana sebuah BUMN menghadapi gugatan, arbitrase, maupun sengketa kontrak di luar negeri.
Dalam praktik internasional, banyak negara masih menghadapi perdebatan mengenai batas antara fungsi negara dan fungsi komersial BUMN.
Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dalam RUU Hukum Perdata Internasional dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan strategis Indonesia di tingkat global.
Belajar dari Negara Lain
Sejumlah negara telah lebih dahulu memiliki regulasi komprehensif mengenai hukum perdata internasional.
Singapura misalnya berhasil membangun reputasi sebagai pusat penyelesaian sengketa internasional karena memiliki sistem hukum yang konsisten, efisien, dan dipercaya pelaku usaha global.
Belanda dan Swiss juga dikenal sebagai yurisdiksi yang sering dipilih dalam kontrak internasional karena menawarkan kepastian hukum yang tinggi.
Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa daya tarik hukum tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh kualitas institusi penegak hukum, profesionalisme peradilan, serta konsistensi penerapan aturan.
Indonesia memiliki peluang untuk mengambil pelajaran dari berbagai praktik terbaik tersebut tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional.
Menuju Regulasi yang Kompetitif dan Berkeadilan
Pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknis hukum.
Regulasi ini akan menentukan bagaimana Indonesia menempatkan dirinya dalam peta ekonomi global yang semakin terintegrasi.
Jika dirancang dengan tepat, undang-undang tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Namun jika gagal menemukan keseimbangan yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan peluang investasi atau justru menghadapi berbagai kerentanan hukum dalam hubungan internasional.
Karena itu, masukan dari perusahaan-perusahaan nasional yang telah lama berinteraksi dengan mitra asing menjadi sangat penting. Pengalaman mereka dapat membantu DPR memahami realitas di lapangan yang sering kali jauh lebih kompleks dibandingkan teori hukum yang tertulis dalam buku.
Pembahasan RUU ini masih akan berlanjut. Namun satu hal menjadi jelas: Indonesia membutuhkan hukum perdata internasional yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, tetapi juga mampu menjadikan Indonesia sebagai mitra yang dipercaya dalam hubungan bisnis global abad ke-21.
