BOGOR – Proyek pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 kembali menjadi sorotan. Di tengah harapan masyarakat akan hadirnya akses transportasi yang lebih cepat dan aman menuju Sukabumi serta wilayah selatan Jawa Barat, proyek strategis nasional tersebut ternyata masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari ancaman longsor, kendala ketersediaan material konstruksi, hingga lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
Temuan tersebut mengemuka saat Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke lokasi pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 di Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan tersebut, para legislator menyoroti berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi target penyelesaian proyek.
Jalur Strategis di Wilayah Rawan Bencana
Tol Bocimi merupakan salah satu proyek infrastruktur yang diharapkan mampu mengurai kemacetan kronis di jalur nasional Bogor–Sukabumi. Selama bertahun-tahun, masyarakat harus menghadapi kepadatan kendaraan yang tinggi, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.
Namun, pembangunan jalan tol yang melintasi kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Sebagian besar trase jalan berada di wilayah dengan karakter tanah labil dan memiliki riwayat longsor.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan konstruksi. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama karena risiko bencana di kawasan tersebut cukup tinggi.
Dari hasil peninjauan lapangan, DPR menilai pengawasan harus dilakukan secara berlapis oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pengawasan yang ketat diperlukan agar setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar teknis dan mitigasi bencana.
Ancaman Keterlambatan Mengintai
Selain faktor geografis, investigasi terhadap perkembangan proyek menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai pasokan material konstruksi.
Beberapa pihak mengungkapkan bahwa kebijakan tertentu terkait pengelolaan sumber daya dan distribusi material di daerah berpotensi memengaruhi kelancaran pembangunan. Ketersediaan material seperti batu, agregat, dan bahan konstruksi lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga ritme pekerjaan.
Kendati demikian, DPR menegaskan bahwa kendala material tidak boleh menjadi alasan utama keterlambatan proyek. Komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci untuk mencari solusi.
Sejumlah pengamat infrastruktur menilai persoalan pasokan material sebenarnya bukan masalah baru dalam proyek-proyek besar. Yang sering menjadi kendala adalah lambatnya proses koordinasi antar instansi sehingga hambatan teknis di lapangan berkembang menjadi persoalan administratif yang berkepanjangan.
Ketidakhadiran Pemerintah Daerah Jadi Sorotan
Salah satu temuan yang cukup menyita perhatian dalam kunjungan tersebut adalah tidak hadirnya perwakilan pemerintah daerah.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya unsur pemerintah daerah dalam agenda yang dinilai sangat penting tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Tol Bocimi tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan kontraktor pelaksana. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, mulai dari pembebasan lahan, pengelolaan lingkungan, hingga dukungan regulasi.
Ketidakhadiran pemerintah daerah memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi lintas lembaga yang selama ini berjalan. Padahal, proyek sebesar Tol Bocimi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak agar berbagai hambatan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
Belajar dari Longsor yang Pernah Terjadi
Ancaman longsor bukan sekadar potensi teoritis. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah titik pada koridor Tol Bocimi pernah mengalami gangguan akibat kondisi tanah yang tidak stabil.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan memerlukan kajian geoteknik yang sangat matang. Kesalahan perencanaan atau lemahnya pengawasan dapat berakibat fatal, tidak hanya terhadap proyek tetapi juga keselamatan pengguna jalan di masa mendatang.
Para ahli kebencanaan mengingatkan bahwa perubahan tata guna lahan, tingginya curah hujan, dan karakteristik tanah di kawasan Bogor-Sukabumi merupakan kombinasi faktor yang harus diantisipasi sejak tahap konstruksi.
Karena itu, sistem drainase, penguatan lereng, serta teknologi mitigasi longsor harus menjadi bagian integral dari pembangunan jalan tol tersebut.
Harapan Masyarakat Sukabumi
Di balik berbagai tantangan yang ada, masyarakat tetap menaruh harapan besar terhadap penyelesaian Tol Bocimi.
Selama ini, perjalanan dari Bogor menuju Sukabumi kerap memakan waktu berjam-jam akibat kepadatan lalu lintas. Kehadiran jalan tol diyakini akan mempercepat mobilitas orang dan barang, meningkatkan konektivitas ekonomi, serta membuka peluang investasi baru di wilayah selatan Jawa Barat.
Sektor pariwisata juga diperkirakan akan mendapatkan manfaat signifikan. Destinasi wisata alam di Sukabumi dan sekitarnya akan semakin mudah diakses oleh wisatawan dari Jakarta dan daerah lainnya.
Ujian Besar Sinergi Pemerintah
Pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 pada akhirnya menjadi ujian nyata bagi kemampuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan pelaksana proyek dalam membangun sinergi.
Jika koordinasi berjalan baik, hambatan material dapat diatasi, dan pengawasan dilakukan secara ketat, proyek ini berpotensi selesai sesuai target serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Namun jika komunikasi antar lembaga terus tersendat dan persoalan teknis di lapangan tidak segera ditangani, risiko keterlambatan bahkan masalah keselamatan dapat menjadi ancaman serius.
Di tengah ambisi mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, Tol Bocimi menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, pengawasan, serta komitmen seluruh pihak untuk menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama.
