JAKARTA – BELA RAKYAT – Status akreditasi paripurna rumah sakit di Indonesia dipertanyakan DPR. Pasalnya, meski 82 persen rumah sakit sudah menyandang predikat tertinggi, keluhan soal mutu dan keselamatan pasien masih terus muncul.
Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan di Gedung DPR, Senayan, Senin (14/9/2026).
Edy menilai ada yang tidak nyambung antara predikat di atas kertas dengan fakta di lapangan.
“Harusnya kalau akreditasinya paripurna, mutunya bagus, pasien puas, keselamatannya terjaga. Tapi faktanya Pak Menteri sendiri meragukan mutunya,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia mengungkap data mencengangkan. Dari 144 rumah sakit yang berstatus paripurna, sebanyak 93,75 persen justru ditemukan tidak sesuai standar mutu versi Kemenkes.
“Berarti ada variabel mutu yang tidak terpotret di akreditasi. Kalau cuma formalitas dan seremonial mahal, buat apa kita lakukan akreditasi?” tegasnya.
Senagai informasi, Akreditasi paripurna selama ini dianggap sebagai jaminan mutu tertinggi sebuah rumah sakit. Namun, apa jadinya jika label tersebut tidak berbanding lurus dengan keselamatan pasien?
Pertanyaan inilah yang dilontarkan Komisi IX DPR RI. Dalam rapat bersama Menteri Kesehatan, Senin kemarin, terungkap fakta bahwa 82 persen rumah sakit di Indonesia telah mengantongi akreditasi paripurna.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan sendiri masih menemukan banyak catatan buruk soal mutu pelayanan.
Edy Wuryanto menyebut ada jurang logika di sini. Ia mencontohkan, dari 144 RS yang diklaim paripurna, hampir semuanya – 93,75% – justru bermasalah saat diaudit mutunya.
“Ini pertanyaan mendasar: apa fungsi akreditasi?” kata Edy.
Menurutnya, sistem akreditasi saat ini berpotensi hanya menjadi stempel administratif. Rumah sakit sibuk mengejar dokumen untuk lulus, bukan memperbaiki sistem yang melindungi pasien. Prosesnya mahal, hasilnya seremonial.
