GUNUNGKIDUL – BELA RAKYAT – Status mandiri bagi desa wisata seharusnya jadi prestasi, bukan alasan pemerintah lepas tangan.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat kunjungan kerja spesifik ke Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul, DIY, Jumat (11/9/2026).
Dalam dialog dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran, Rahayu menemukan persoalan klasik: belum jelasnya insentif berjenjang dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak desa wisata yang sudah berstatus maju ragu untuk naik kelas ke mandiri.
“Tadi ada masukan penting dari pengelola Nglanggeran. Belum ada insentif yang jelas untuk desa wisata yang mau naik dari maju ke mandiri. Padahal status mandiri jangan diartikan sebagai berhentinya dukungan,” ujar Rahayu.
Menurut Politisi Fraksi Gerindra itu, desa yang berhasil mandiri justru harus diberi stimulus lanjutan agar terus tumbuh secara ekonomi. Ia menyebut ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pariwisata.
Komisi VII, kata Rahayu, akan membawa catatan ini ke rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, termasuk dalam konteks tindak lanjut revisi Undang-Undang Kepariwisataan.
Kenapa Desa Ragu Jadi Mandiri?
Sekretaris Pokdarwis Nglanggeran, Sugeng Handoko menjelaskan, klasifikasi desa wisata ada empat level: rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.
Masalahnya, narasi yang berkembang di lapangan adalah begitu mandiri, bantuan pemerintah stop. Padahal kebutuhan justru meningkat, terutama infrastruktur.
“Kalau skema insentif di tiap jenjang jelas, pengelola pasti lebih termotivasi untuk naik kelas. Sekarang masih abu-abu,” kata Sugeng.
Selain insentif, Sugeng juga menyoroti kebutuhan mendesak di Nglanggeran, yakni penerangan jalan di beberapa spot wisata yang masih minim.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Komisi VII DPR RI yang membidangi pariwisata untuk memastikan pengembangan desa wisata tidak berhenti di sertifikat status saja, tapi berkelanjutan secara ekonomi.
