JAKARTA: BELA RAKYAT – Di balik tingginya angka pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah kepulauan di Indonesia, tersimpan persoalan besar yang dinilai belum terselesaikan hingga kini. Daerah yang menjadi pusat industri pertambangan, migas, dan proyek strategis nasional justru masih diwarnai kemiskinan, ketimpangan, dan minimnya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Fakta tersebut menjadi sorotan utama Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Barends dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Mercy, selama ini keberhasilan pembangunan daerah kepulauan lebih banyak diukur melalui indikator makro ekonomi. Padahal, kondisi nyata masyarakat di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Menyejahterakan Rakyat
Mercy mencontohkan sejumlah provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Kepulauan Riau yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi, bahkan melampaui rata-rata nasional.
Namun di balik capaian tersebut, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri justru belum menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Pertumbuhan ekonomi makro ini tidak beririsan langsung dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Masyarakat kecil tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang terjadi adalah kemiskinan akut di sekitar proyek-proyek besar nasional karena tidak terjadi distribusi keadilan,” tegas Mercy.
Ia menjelaskan, tingginya angka pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar didorong oleh aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan nikel, migas, hingga proyek-proyek nasional berskala besar.
Sayangnya, kontribusi sektor tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai masih sangat minim.
Investigasi Ketimpangan di Daerah Penghasil SDA
Pernyataan Mercy membuka kembali pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah kepulauan.
Selama bertahun-tahun, daerah penghasil mineral dan energi menjadi penyumbang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun berbagai laporan menunjukkan masih terdapat desa-desa di sekitar kawasan tambang yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, hingga kesempatan kerja yang layak.
Menurut Mercy, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan investasi dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Sulawesi Tenggara hari ini memiliki sekitar sepuluh Program Prioritas Nasional. Tetapi masyarakat di sekitarnya masih miskin. Di sinilah letak persoalannya,” ujarnya.
RUU Daerah Kepulauan Dinilai Harus Berbeda
Mercy menegaskan bahwa penyusunan RUU Daerah Kepulauan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan daerah daratan.
Karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, mulai dari biaya logistik yang tinggi, keterbatasan transportasi, pelayanan publik yang tersebar di banyak pulau, hingga ketergantungan terhadap sumber daya laut.
Karena itu, menurutnya diperlukan indikator pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah kepulauan.
“Kalau kita menggunakan pendekatan yang sama seperti daerah daratan, persoalan di daerah kepulauan tidak akan pernah selesai. Variabel daerah kepulauan sangat khas dan memiliki karakteristik yang unik,” kata Mercy.
Mendorong Keadilan Fiskal bagi Daerah Kepulauan
Melalui pembahasan RUU Daerah Kepulauan, DPR berharap lahir kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan fiskal sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pemanfaatan sumber daya alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, dan kesejahteraan.
Bagi Mercy, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari tingginya investasi atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana masyarakat yang hidup di sekitar pusat-pusat pertumbuhan benar-benar memperoleh manfaat.
“Tujuan pembangunan adalah menghadirkan keadilan. Jika daerah kaya sumber daya tetapi rakyatnya tetap miskin, maka ada persoalan mendasar yang harus segera diperbaiki melalui kebijakan negara,” pungkasnya.
