DI MUSDA MUI SUL-SEL IX, MENTAN AMRAN PAPARKAN SWASEMBADA PANGAN, DIREKTUR LAPSENUSA BERI APRESIASI
MAKASSAR – BELA RAKYAT – Kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, sebagai Keynote Speaker dalam Musyawarah Daerah (MUSDA) MUI Sulawesi Selatan ke-IX mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Kehadiran Mentan tidak hanya diisi dengan pemaparan mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, tetapi juga disertai perhatian konkret terhadap MUI Sul-Sel dan para pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan MUSDA.
Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial Ekonomi Nusantara), Prof. Dr. H. Munawir Kamaluddin, M.A., M.H., menilai kehadiran Amran Sulaiman memiliki makna lebih dari sekadar memenuhi undangan sebagai Keynote Speaker. Menurutnya, perhatian yang diberikan Mentan menunjukkan adanya kepedulian terhadap peran ulama sekaligus masyarakat ekonomi kecil.
“Kehadiran Pak Menteri bukan sekadar memenuhi undangan sebagai Keynote Speaker. Beliau hadir dengan membawa perhatian, penghargaan, dan kepedulian yang konkret terhadap MUI Sulawesi Selatan serta masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem kegiatan MUI Sul-Sel,” ujar Prof. Munawir.
Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pribadi, Mentan Amran memberikan bantuan dana tunai sebesar Rp200 juta untuk mendukung pelaksanaan MUSDA MUI Sul-Sel ke-IX. Dukungan tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi MUI dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Perhatian Amran juga diarahkan kepada pelaku UMKM yang membuka stan dalam rangkaian MUSDA. Dalam kesempatan tersebut, Mentan memberikan dukungan sekitar Rp30 juta kepada para pengusaha UMKM yang hadir dan selama ini menjadi mitra MUI Sul-Sel.
Sebagai pemerhati sosial-ekonomi, Prof. Munawir melihat langkah tersebut bukan sekadar bantuan sesaat. Menurutnya, perhatian terhadap UMKM merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Saya melihat ini sebagai bentuk kepedulian yang sangat konkret. Pak Amran tidak hanya berbicara tentang pertanian dan pangan dalam skala nasional, tetapi juga menunjukkan perhatian kepada pelaku ekonomi kecil. Pembangunan ekonomi harus memiliki wajah kemanusiaan dan menyentuh masyarakat pada tingkat paling bawah,” ungkapnya.
Swasembada Pangan Melampaui Target
Di sisi lain, sebagai akademisi dan pakar Pendidikan Nilai dan Karakter UIN Alauddin Makassar, Prof. Munawir memberikan perhatian khusus terhadap paparan Mentan mengenai perkembangan pangan nasional. Ia menilai swasembada pangan tidak semestinya hanya dibaca sebagai pencapaian produksi, tetapi sebagai bagian dari pembangunan karakter kemandirian bangsa.
Menurutnya, berbagai pernyataan Amran dalam sejumlah kesempatan, termasuk pada MUSDA MUI Sul-Sel ke-IX, memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari sekadar ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.
“Apa yang disampaikan Pak Amran tentang swasembada pangan bukan sekadar angka produksi. Ada lompatan strategis yang sedang dibangun. Indonesia tidak hanya diarahkan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, tetapi mulai memiliki surplus yang memungkinkan kita berbicara tentang ekspor,” jelasnya.
Ia menilai capaian tersebut patut diapresiasi karena keberhasilan meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan nasional berarti Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri.
“Kita boleh berbeda pandangan dalam melihat kebijakan pemerintah. Tetapi ketika ada capaian positif yang memberikan harapan bagi kedaulatan pangan nasional, tentu harus kita apresiasi secara objektif. Apa yang dilakukan Pak Amran merupakan ikhtiar besar yang patut dikawal agar keberhasilannya dapat berkelanjutan,” katanya.
Menurut Prof. Munawir, penjelasan Mentan mengenai produksi beras nasional yang telah melampaui kebutuhan domestik membuka peluang baru bagi Indonesia. Dengan produksi yang meningkat, kebutuhan nasional yang dapat dipenuhi, serta cadangan yang semakin kuat, Indonesia mulai memiliki ruang untuk memasuki pasar ekspor.
Bahkan, peluang pasar beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia, disebut dapat berkembang hingga 1 juta ton. Namun, menurutnya, angka tersebut harus dipahami secara proporsional sebagai potensi pasar, bukan semata-mata angka ekspor yang telah terealisasi.
“Yang lebih penting bukan sekadar berapa ton beras yang dapat kita ekspor. Pertanyaan strategisnya adalah apakah surplus itu benar-benar berkelanjutan, apakah kebutuhan rakyat tetap aman, apakah petani semakin sejahtera, dan apakah harga pangan tetap terjangkau. Kalau semua itu terpenuhi, maka ekspor menjadi konsekuensi dari kedaulatan pangan, bukan tujuan yang mengorbankan kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Dari Perspektif Pesantren dan Keumatan
Dalam perspektifnya sebagai pimpinan sejumlah pondok pesantren di Sulawesi Selatan sekaligus bagian dari gerakan keumatan, Prof. Munawir menilai pangan juga memiliki dimensi moral dan sosial. Menurutnya, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Ketahanan pangan pada akhirnya harus melahirkan ketahanan sosial. Tidak ada kedaulatan bangsa apabila rakyatnya masih rentan terhadap persoalan pangan. Karena itu, keberhasilan produksi harus diikuti dengan distribusi yang adil, keberpihakan kepada petani, dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.
Ia juga melihat momentum MUSDA MUI Sul-Sel sebagai ruang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan kekuatan keumatan. Menurutnya, ulama, pemerintah, akademisi, pesantren, organisasi masyarakat, dan pelaku UMKM memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembangunan.
“Pemerintah membutuhkan ulama, ulama membutuhkan pemerintah, dan keduanya membutuhkan masyarakat. Akademisi, pesantren, organisasi sosial, serta pelaku UMKM juga memiliki posisi strategis. Kalau semua kekuatan ini bergerak dalam satu ekosistem kebangsaan, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberkahan sosial,” tuturnya.
Apresiasi yang Tetap Kritis
Sebagai konsultan hukum dan pemerhati pembangunan keluarga serta sosial kemasyarakatan, Prof. Munawir menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Menurutnya, setiap capaian harus tetap dikawal melalui transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.
“Apresiasi harus berjalan bersama pengawasan. Kita memberikan penghargaan terhadap prestasi, tetapi sekaligus memastikan agar swasembada pangan benar-benar berujung pada kesejahteraan petani, keterjangkauan pangan bagi rakyat, dan ketahanan nasional yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan yang disampaikan Mentan Amran akan memiliki makna yang jauh lebih besar apabila mampu mengubah wajah kehidupan petani. Produksi meningkat harus berbanding lurus dengan pendapatan petani; surplus harus diikuti dengan stabilitas harga; dan ekspor harus dilakukan tanpa mengganggu ketersediaan pangan nasional.
“Swasembada pangan bukan sekadar menghasilkan beras lebih banyak daripada yang kita konsumsi. Kedaulatan pangan adalah ketika negara mampu memberi makan rakyatnya sendiri, menjaga harga tetap terjangkau, menyejahterakan petaninya, memiliki cadangan yang kuat, dan ketika surplus itu benar-benar ada, kita mampu berkata kepada dunia: Indonesia siap berbagi melalui ekspor,” pungkasnya.
Dengan demikian, MUSDA MUI Sul-Sel ke-IX tidak hanya menjadi forum konsolidasi keumatan, tetapi juga menjadi ruang dialog strategis antara ulama, pemerintah, akademisi, pesantren, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Kehadiran Mentan Amran Sulaiman, dukungan Rp200 juta untuk MUSDA, serta perhatian sekitar Rp30 juta kepada pelaku UMKM menjadi bagian dari pesan bahwa pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara kekuatan negara dan kekuatan masyarakat.
Bagi Prof. Munawir, capaian swasembada pangan yang disampaikan Mentan layak diapresiasi, tetapi sekaligus harus dikawal agar tidak berhenti pada keberhasilan statistik. Target akhirnya bukan sekadar Indonesia mampu memproduksi dan mengekspor pangan, melainkan Indonesia mampu berdaulat atas pangannya, sejahtera petaninya, terlindungi konsumennya, kuat ekonominya, dan bermartabat di hadapan dunia.(MK)
