Oleh: Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ada satu pemandangan menarik dari BRICS Business Forum di New Delhi, India, 11 September 2026. Di tengah hadirnya sejumlah pemimpin dunia seperti Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin, muncul satu nama dari Indonesia.
Ia bukan menteri, bukan diplomat, dan bukan pula pejabat resmi pemerintahan. Tetapi, ia adalah Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie.
Namun, Anindya tidak datang sekadar sebagai pengusaha yang duduk menjadi tamu. Ia memperoleh kesempatan berbicara membawa kepentingan dunia usaha Indonesia sekaligus menyampaikan sejumlah gagasan yang sejalan dengan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum tersebut, Anindya berbicara mengenai hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, perdagangan, sampai perlunya Indonesia ikut menentukan arah kerja sama BRICS.
Menurut saya, di sinilah nilai penting kehadiran Anindya. Sebab, panggung seperti BRICS Business Forum bukanlah sekadar seminar bisnis internasional. Forum tersebut merupakan bagian dari ekosistem BRICS yang kini mewakili hampir separuh populasi dunia dan porsi sangat besar perekonomian global.
Forum bisnisnya memang dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pemimpin korporasi, lembaga keuangan, dan komunitas usaha, sekaligus memberi masukan kepada agenda besar BRICS.
Karena itu, kesempatan berbicara di forum tersebut memiliki makna simbolik sekaligus strategis.
Yang menarik lagi, Anindya tidak hanya menjual Indonesia sebagai tempat investasi. Ia justru menawarkan sejumlah gagasan mengenai bagaimana aturan main ekonomi antarnegara berkembang seharusnya diperbaiki.
Salah satunya soal sistem pembayaran. Anindya mendorong BRICS memperkuat konektivitas pembayaran lintas negara, termasuk pembayaran digital dan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan.
Gagasan ini relevan karena BRICS sendiri sedang membicarakan pengurangan ketergantungan terhadap mekanisme pembayaran internasional yang terlalu terpusat. Indonesia bahkan sedang memperkuat Local Currency Transaction dengan sejumlah negara, termasuk India.
Ini bukan berarti perang terhadap dolar. Anindya justru memberikan kalimat yang menurut saya cukup menarik. Yaitu, bahwa kedaulatan finansial tidak harus berarti isolasi finansial.
Dengan kata lain, negara-negara berkembang perlu mempunyai pilihan sistem pembayaran yang lebih luas tanpa harus memutuskan diri dari sistem keuangan dunia.
Gagasan kedua berkaitan dengan mobilitas manusia dan dunia usaha. Anindya mendorong kemudahan perjalanan bisnis, pengakuan kualifikasi profesional antarnegara BRICS, bahkan mengusulkan semacam BRICS Business Travel Card.
Intinya sederhana: kalau perdagangan ingin diperbesar tetapi pengusaha, profesional, dan tenaga ahli masih tersandung birokrasi perjalanan yang panjang dan mahal, integrasi ekonomi akan berhenti menjadi jargon.
Gagasan ketiga bahkan lebih menarik untuk masa depan. Anindya meminta negara-negara BRICS meningkatkan investasi pada manusia, pendidikan, pelatihan tenaga kerja, infrastruktur digital, dan kecerdasan buatan.
Yang patut dicatat, AI dalam gagasan Anindya tidak hanya dibayangkan menjadi permainan perusahaan besar. UMKM justru harus dibantu agar mampu menggunakan teknologi tersebut.
Dalam konteks inilah pidato seorang Ketua Umum KADIN memperoleh dimensi yang lebih luas. Ia tidak sedang berbicara semata-mata mengenai bagaimana perusahaan besar memperoleh keuntungan.
Ia berbicara mengenai bagaimana kerja sama ekonomi antarnegara harus turun sampai kepada pengusaha kecil.
Anindya bahkan menggambarkan suatu saat pelaku usaha kecil dari Surabaya bisa dengan mudah bertemu pelanggan, menawarkan jasa, dan menerima pembayaran dari pelaku usaha di Sao Paulo, Durban, Alexandria, atau kota lain di negara-negara BRICS.
Ini gagasan yang sederhana tetapi mempunyai filosofi besar: globalisasi jangan hanya dinikmati korporasi global. UMKM pun harus memperoleh tiket masuk.
Karena itu, menarik ketika Anindya menutup pidatonya dengan membawa kembali spirit Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955.
Ia mengingatkan bahwa kerja sama negara-negara berkembang seharusnya bukan hanya menghasilkan pertemuan elite, tetapi membangun hubungan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Indonesia, kata Anindya, siap membantu membangun konektivitas tersebut. Menurut saya, pilihan membawa Bandung 1955 ke forum BRICS bukanlah kalimat penutup biasa.
Bandung mempunyai memori sejarah yang sangat kuat. Pada 1955, Indonesia ikut menawarkan gagasan mengenai dunia yang tidak harus tunduk pada dominasi dua blok besar.
Tujuh dekade kemudian, pesan itu memperoleh bentuk baru. Bukan lagi semata-mata kemerdekaan politik, tetapi juga kedaulatan ekonomi, teknologi, sistem pembayaran, perdagangan, dan kesempatan yang lebih setara bagi negara berkembang.
Di sinilah menariknya posisi Anindya Bakrie. Memang ia bukan pejabat pemerintah. Tetapi KADIN juga bukan organisasi pengusaha biasa.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987, KADIN merupakan wadah resmi dunia usaha Indonesia dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam komunikasi, konsultasi, advokasi kebijakan ekonomi, serta representasi dunia usaha di berbagai forum ekonomi dan investasi.
Dengan posisi seperti itu, kehadiran Ketua Umum KADIN dalam diplomasi ekonomi internasional justru mempunyai kekuatan tersendiri.
Dalam hubungan internasional modern, diplomasi tidak lagi hanya dilakukan diplomat. Ada government to government diplomacy, tetapi ada pula business to business diplomacy.
Bahkan dalam banyak persoalan perdagangan dan investasi, pengusaha justru mempunyai kemampuan berbicara lebih konkret: berapa investasinya, teknologi apa yang dibutuhkan, pekerjaan apa yang akan tercipta, bagaimana sistem pembayarannya, sampai hambatan apa yang harus dipangkas.
Maka, ketika seorang Ketua Umum KADIN membawa pesan Presiden sekaligus berbicara dengan bahasa dunia usaha, sesungguhnya sedang terjadi pembagian peran yang menarik. Bahwa pemerintah membuka pintu politik, dunia usaha mengisinya dengan transaksi dan kerja sama ekonomi.
Apakah ini berarti Anindya Bakrie sudah menjadi tokoh pengusaha kelas dunia? Menurut saya, jawabannya perlu proporsional.
Yang lebih tepat mungkin, bahwa Anindya sedang mengalami transformasi dari pengusaha nasional menjadi economic statesman, seorang pemimpin dunia usaha yang tidak hanya berbicara tentang perusahaannya sendiri, tetapi mulai membawa kepentingan ekonomi negaranya.
Jakarta, September 2026
