SEMARANG: BELA RAKYAT – Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi industri farmasi nasional. Di tengah besarnya kebutuhan obat dalam negeri, sekitar 95 persen bahan baku obat masih didatangkan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan India.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor apabila ingin mewujudkan kedaulatan sektor kesehatan.
Menurut Anggia, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan hayati yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan baku obat. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan riset, investasi, serta kebijakan yang terintegrasi agar mampu menghasilkan produk farmasi yang kompetitif.
Ketergantungan Impor Masih Sangat Tinggi
Anggia menilai angka ketergantungan impor yang mencapai sekitar 95 persen menunjukkan bahwa industri farmasi nasional masih menghadapi tantangan serius dalam membangun rantai pasok yang mandiri.
Ia menegaskan bahwa penelitian harus menjadi prioritas utama agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasokan luar negeri.
“95 persen sekarang bahan baku kan masih impor. Oleh karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita nggak terus selalu impor. Harus berdaulat obat, farmasi di Indonesia,” ujar Anggia usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penekanan bahwa penguatan industri farmasi tidak hanya berbicara mengenai produksi obat jadi, tetapi juga kemampuan menghasilkan bahan baku secara mandiri.
Kekayaan Hayati Dinilai Belum Dimanfaatkan Optimal
Dalam pandangan Anggia, Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mendukung pengembangan bahan baku farmasi.
Ia menilai potensi tersebut harus diiringi penelitian berkelanjutan sehingga berbagai kekayaan hayati dapat diolah menjadi bahan baku obat yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan industri farmasi nasional tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi industri yang lebih kuat melalui inovasi dan penelitian.
Penguatan Industri Harus Didukung Kebijakan Menyeluruh
Selain penelitian, Anggia memaparkan sejumlah langkah yang dinilai penting untuk memperkuat industri farmasi nasional.
Di antaranya adalah peningkatan penggunaan obat produksi dalam negeri, penguatan permodalan bagi industri untuk memperluas kapasitas pabrik maupun laboratorium, hingga penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut harus berjalan secara bersamaan agar tujuan mengurangi ketergantungan impor dapat tercapai.
TKDN Harus Menjadi Kewajiban
Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dari Ketua Komisi VI DPR RI adalah implementasi TKDN di sektor farmasi.
Anggia menilai penerapan TKDN tidak cukup hanya menjadi dorongan kebijakan, tetapi harus dilaksanakan secara wajib dengan koordinasi yang baik antar kementerian.
“Kalau menurut saya itu kan wajib, itu mandatory. Jadi harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching,” tegasnya.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi faktor penting agar pengembangan industri farmasi nasional berjalan selaras dengan kebutuhan sektor kesehatan.
Optimisme Menuju Kemandirian Farmasi Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Anggia juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan industri farmasi nasional.
Ia melihat dukungan pengelolaan investasi melalui Danantara menjadi salah satu peluang untuk memperkuat industri farmasi BUMN sehingga mampu berkembang lebih besar.
Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola industri farmasi BUMN agar upaya pengurangan ketergantungan impor dapat berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan.
Melalui penguatan penelitian, optimalisasi kekayaan hayati, penerapan TKDN, dukungan investasi, serta koordinasi antarkementerian, Komisi VI DPR RI berharap Indonesia mampu membangun kedaulatan bahan baku obat nasional dan memperkuat daya saing industri farmasi dalam negeri.
