Pos Indonesia di Persimpangan Jalan Industri Logistik
JAKARTA: BELA RAKYAT – Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Anggia Erma Rini melontarkan peringatan serius kepada PT Pos Indonesia agar segera melakukan transformasi menyeluruh di tengah persaingan industri logistik yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi. Menurutnya, perusahaan pelat merah tersebut berada pada titik krusial yang akan menentukan masa depan eksistensinya sebagai pemain utama logistik nasional.
Pernyataan itu disampaikan Anggia saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam forum tersebut, Anggia menegaskan bahwa persaingan logistik modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh tarif murah, melainkan kemampuan perusahaan menghadirkan integrasi teknologi, kecepatan distribusi, keandalan pengiriman hingga titik akhir (last mile delivery), serta efisiensi rantai pasok.
“Persaingan ini bukan lagi sekadar adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery, dan efisiensi rantai pasok. Dalam peta besar tersebut, PT Pos Indonesia berada pada titik yang sangat krusial,” tegas Anggia.
Anggia: Nama Besar Saja Tidak Cukup
Dalam evaluasinya, Anggia mengakui Pos Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi perusahaan swasta, yakni jaringan kantor dan aset fisik yang menjangkau hingga pelosok desa di seluruh Indonesia.
Namun, keunggulan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi dengan inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan perilaku pasar.
Menurutnya, tekanan terbesar saat ini justru datang dari segmen logistik komersial perkotaan yang menjadi arena persaingan berbagai perusahaan berbasis teknologi.
“PT Pos Indonesia memiliki kekuatan besar berupa jaringan yang menjangkau wilayah yang tidak tersentuh swasta. Tetapi di sisi lain, pangsa pasar di segmen ritel komersial urban terus menghadapi tekanan yang berat. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan nama besar masa lalu. PT Pos Indonesia harus lebih lincah, lebih efisien, dan lebih digital untuk merebut kembali kepercayaan pasar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPR menginginkan Pos Indonesia bergerak lebih agresif dalam melakukan modernisasi layanan agar tidak tertinggal dari kompetitor yang tumbuh pesat di era ekonomi digital.
Kembali ke Core Business Logistik
Salah satu sorotan utama Anggia dalam rapat tersebut adalah arah bisnis perusahaan. Ia menilai Pos Indonesia harus kembali fokus pada bisnis inti atau core business yang selama puluhan tahun menjadi identitas perusahaan, yakni sektor logistik.
Menurutnya, logistik bukan hanya menjanjikan dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki dimensi pelayanan publik yang sangat penting dalam mendukung pemerataan ekonomi nasional.
“PT Pos harus kembali kepada core business-nya, yaitu bisnis logistik. Logistik adalah bisnis masa depan sekaligus bisnis pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi bisnis sangat menjanjikan, tetapi juga memiliki nilai pelayanan yang besar bagi masyarakat,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.
Pernyataan itu dinilai sejalan dengan kebutuhan Indonesia yang tengah memperkuat konektivitas distribusi barang antarwilayah, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan UMKM.
Aset Strategis Pos Indonesia Harus Dioptimalkan
Dalam perspektif yang lebih luas, Anggia juga menyoroti besarnya aset Pos Indonesia yang tersebar di berbagai kabupaten dan kecamatan. Menurutnya, aset tersebut merupakan modal strategis yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia mendorong agar gedung dan jaringan Pos Indonesia dapat difungsikan sebagai pusat distribusi atau hub logistik yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah.
Anggia menilai keberadaan aset-aset tersebut dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem logistik nasional yang mampu menjangkau hingga tingkat desa.
“Banyak gedung dan aset PT Pos yang berada di lokasi sangat strategis, baik di kabupaten maupun kecamatan. Aset-aset tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ekosistem logistik dan program pemerintah,” ujarnya.
Sinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih
Dalam rapat tersebut, Anggia secara khusus mendorong terbangunnya kolaborasi antara Pos Indonesia dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurutnya, sinergi antar-BUMN dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus diperkuat agar distribusi barang dan aktivitas ekonomi desa dapat berjalan lebih efektif.
Keberadaan kantor dan jaringan Pos Indonesia di tingkat kecamatan dinilai sangat potensial untuk menjadi simpul distribusi produk-produk koperasi dan UMKM desa.
Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
DPR Menunggu Langkah Nyata Manajemen
Melalui rapat evaluasi tersebut, Komisi VI DPR RI menunjukkan harapan besar agar Pos Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi kembali menjadi pemain utama dalam industri logistik nasional.
Anggia menegaskan bahwa transformasi digital, penguatan layanan, optimalisasi aset, serta sinergi dengan berbagai program strategis pemerintah harus segera diwujudkan dalam langkah nyata.
“PT Pos ini sebenarnya sangat menarik. Tinggal bagaimana di bawah kepemimpinan Direktur Utama saat ini mampu mengubah PT Pos menjadi perusahaan yang benar-benar menjadi magnet bagi masyarakat untuk berbagai layanan logistik,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kuat dari DPR bahwa masa depan Pos Indonesia sangat bergantung pada keberanian manajemen melakukan perubahan, memperkuat daya saing, dan mengembalikan perusahaan kepada peran strategisnya sebagai tulang punggung logistik nasional.
