JAKARTA : BELA RAKYAT – Persoalan ketergantungan fiskal daerah kembali menjadi sorotan dalam agenda Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Badan Anggaran DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan transformasi ekonomi agar tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut, Taufan menilai kondisi fiskal NTT mencerminkan tantangan besar yang juga dihadapi banyak daerah di Indonesia. Menurutnya, ketergantungan terhadap transfer pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang inovatif, penguatan investasi daerah, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Ketergantungan Fiskal Dinilai Masih Menjadi Tantangan Besar
Berdasarkan pemaparan Pemerintah Provinsi NTT yang diterima Banggar DPR RI, Taufan Pawe menilai tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi baru agar pemerintah daerah mampu memperluas sumber pendapatan di luar transfer pusat.
“Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Gubernur NTT. Bisa dikatakan ketergantungannya pada APBD masih sangat besar,” ujar Taufan Pawe.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut, persoalan serupa tidak hanya terjadi di NTT. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya.
Ia menjelaskan bahwa dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 30 persen yang memiliki kondisi fiskal sehat. Selebihnya masih berada pada kategori sedang hingga rendah sehingga membutuhkan langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh.
Kepala Daerah Diminta Visioner Mencari Sumber Ekonomi Baru
Melihat kondisi tersebut, Taufan menilai kepala daerah tidak bisa lagi mengandalkan pola pembangunan konvensional yang hanya bertumpu pada dana transfer pemerintah.
Ia mendorong setiap pemerintah daerah mampu menggali potensi ekonomi sesuai karakteristik wilayah masing-masing, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri kreatif hingga hilirisasi sumber daya alam.
“Dengan kondisi ini, tentu kepala daerah harus visioner, responsif mencari sumber-sumber ekonomi baru. TKD ini bisa dikatakan alasan klasik di semua daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal harus dimulai melalui inovasi kebijakan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
Penguatan BUMD Menjadi Instrumen Penting
Dalam kesempatan itu, Taufan juga memberikan perhatian terhadap peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keuntungan sekaligus pelayanan publik.
Ia mengapresiasi rencana pembentukan Direktorat Jenderal BUMD yang dinilai akan memperkuat pembinaan serta tata kelola perusahaan daerah di seluruh Indonesia.
“Salah satu perkembangan yang menggembirakan adalah rencana pembentukan Ditjen BUMD. Jika ini terwujud, maka BUMD bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan peluang fiskal daerah,” kata Taufan.
Menurutnya, keberadaan BUMD yang sehat bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat investasi, serta mempercepat pembangunan ekonomi lokal.
Bank Indonesia Dinilai Harus Menjadi Akselerator Pertumbuhan
Selain penguatan fiskal daerah, Taufan juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ia menegaskan bahwa peran Bank Indonesia tidak sebatas mengendalikan inflasi, melainkan juga menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bank Indonesia harus sejalan dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi. BI bukan hanya stabilisator, tetapi juga akselerator,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat serta memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Inflasi Terkendali Diyakini Mendorong Daya Beli
Taufan menambahkan bahwa pengendalian inflasi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika harga-harga dapat dijaga tetap stabil, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga aktivitas ekonomi daerah ikut bergerak lebih cepat.
“Kalau inflasi terkendali, daya beli masyarakat tinggi, tidak perlu diragukan lagi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Menurutnya, stabilitas harga merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di daerah yang sedang berupaya meningkatkan kapasitas fiskal dan memperluas investasi.
Banggar DPR RI Dorong Transformasi Fiskal Daerah
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Sorotan yang disampaikan Taufan Pawe memperlihatkan pentingnya transformasi ekonomi berbasis inovasi daerah, penguatan BUMD, serta kolaborasi dengan Bank Indonesia sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD. Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
