JAKARTA – Pengamat sosial Hizkia Darmayana meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka terkait polemik gagalnya Cathlyn Yvaine Lesmana melaju ke seleksi nasional Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026. Ia menegaskan pemerintah harus memastikan tidak ada unsur diskriminasi maupun rasisme dalam proses seleksi tersebut.
Menurut Hizkia, persoalan itu tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut simbol persatuan bangsa dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi negara. Ia menilai seleksi Paskibraka harus berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman.
Cathlyn Yvaine Lesmana sebelumnya masuk tiga besar calon Paskibraka tingkat Sulawesi Selatan. Namun pada tahap akhir, namanya tidak tercantum sebagai wakil Sulsel ke tingkat nasional dan digantikan peserta lain asal Jeneponto.
Polemik berkembang setelah muncul dugaan bahwa kemampuan bahasa daerah menjadi salah satu aspek penilaian yang memengaruhi hasil seleksi. Situasi itu memunculkan perhatian publik karena Cathlyn disebut sebagai satu-satunya peserta keturunan Tionghoa dalam proses seleksi tersebut.
Hizkia menilai pemerintah perlu segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang menjadi prasangka sosial di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebut keputusan kelulusan sepenuhnya berada di tangan panitia seleksi pusat.
“Ketika muncul dugaan diskriminasi dalam proses seleksi simbol negara, pemerintah tidak boleh diam. Transparansi sangat penting agar publik memperoleh kepastian bahwa seluruh peserta diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun identitas budaya,” kata Hizkia, Selasa (26/5/2026).
Ia menambahkan bahwa keberagaman merupakan fondasi penting kehidupan berbangsa. Hizkia juga menyinggung pemikiran filsuf politik Kanada, Charles Taylor, mengenai pentingnya penghormatan negara terhadap identitas kelompok yang berbeda agar setiap warga merasa setara di ruang publik.
Menurut Hizkia, semangat tersebut seharusnya tercermin dalam proses seleksi Paskibraka sebagai ruang inklusif bagi seluruh anak bangsa. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman sehingga setiap institusi negara harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu.
Hizkia pun meminta pemerintah pusat membuka penjelasan objektif mengenai mekanisme penilaian seleksi nasional Paskibraka 2026, termasuk alasan pergantian peserta dari Sulawesi Selatan, agar polemik tidak berkembang menjadi ketegangan sosial berbasis identitas.
