JAKARTA – Dorongan investasi China untuk membangun data center di Indonesia kembali menguat setelah Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei China Zhao Chenxin bertemu Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah Indonesia benar-benar siap menjadi pusat data center dan kecerdasan buatan (AI) Asia Tenggara, atau justru hanya menjadi pasar dan lokasi infrastruktur bagi pemain asing?
Bamsoet menyebut Indonesia memiliki semua syarat menjadi kekuatan baru industri data center Asia. Populasi digital yang sangat besar, pertumbuhan AI, cloud computing, hingga posisi geografis strategis dinilai menjadi magnet investasi global, khususnya dari China.
“Indonesia harus menjadi tujuan utama investasi tersebut dengan menawarkan kepastian regulasi, ketersediaan energi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan,” ujar Bamsoet.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya persaingan geopolitik digital global. Negara-negara besar kini berlomba menguasai infrastruktur data, AI, dan cloud karena dianggap sebagai “tambang emas baru” ekonomi dunia. Data tidak lagi sekadar arsip digital, melainkan aset strategis yang menentukan kekuatan ekonomi, keamanan, hingga pengaruh politik suatu negara.
Indonesia memang menjadi pasar yang sangat menjanjikan. Dengan ratusan juta koneksi perangkat dan ledakan ekonomi digital, kebutuhan penyimpanan data meningkat drastis. Nilai pasar data center nasional diproyeksikan mencapai USD 9,43 miliar pada 2030. Kawasan seperti Batam, Cikarang, hingga Manado mulai dilirik karena konektivitas internasional dan pasokan energi yang relatif memadai.
Tetapi, sejumlah pengamat menilai masuknya investasi asing besar-besaran harus dibarengi strategi perlindungan kedaulatan digital nasional. Sebab, tanpa regulasi kuat, Indonesia berpotensi hanya menjadi “tuan rumah infrastruktur”, sementara penguasaan teknologi, server inti, hingga lalu lintas data tetap dikendalikan perusahaan global.
Isu lain yang disorot Bamsoet adalah kebocoran ekonomi nasional melalui sektor shipping line dan logistik. Selama puluhan tahun, angkutan ekspor-impor Indonesia masih didominasi kapal asing. Akibatnya, biaya logistik nasional tetap tinggi dan devisa terus mengalir ke luar negeri.
“Selama angkutan laut ekspor-impor masih didominasi pihak asing dan tata kelola perdagangan belum transparan, maka keuntungan ekonomi nasional akan terus bocor,” kata Bamsoet.
Pernyataan itu menyinggung persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan: lemahnya armada nasional, tingginya dwelling time pelabuhan, hingga dugaan praktik manipulasi ekspor seperti under-invoicing dan transfer pricing. Praktik tersebut disebut-sebut menjadi salah satu sumber hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor perdagangan.
Di sisi lain, dorongan pembangunan data center membutuhkan energi listrik dalam jumlah sangat besar. Sejumlah proyek hyperscale data center bahkan memerlukan pasokan listrik setara kota kecil. Tantangannya, Indonesia masih menghadapi ketimpangan pasokan energi dan dominasi listrik berbasis batu bara. Jika tidak diantisipasi, ekspansi pusat data justru dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan dan kebutuhan subsidi energi.
Selain itu, isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian. Masuknya investor asing ke sektor strategis digital menuntut pengawasan ketat terhadap penyimpanan data nasional, termasuk data pemerintahan, transaksi publik, dan layanan vital masyarakat.
Meski demikian, pemerintah tampak melihat investasi data center sebagai peluang besar mempercepat transformasi ekonomi digital Indonesia. Dukungan terhadap penguatan pengawasan ekspor dan penataan devisa hasil ekspor yang disampaikan Bamsoet juga sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu menarik investasi digital global, melainkan apakah Indonesia mampu memastikan keuntungan ekonomi, penguasaan teknologi, dan keamanan data benar-benar berada di tangan bangsa sendiri.
