JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya peran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai penggerak utama dalam mengoordinasikan seluruh program kepemudaan nasional. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan desain besar pengembangan pemuda yang terintegrasi agar generasi muda mampu menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.
Fikri menilai bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan betapa besarnya kontribusi pemuda dalam setiap momentum penting perjalanan bangsa. Mulai dari perjuangan kemerdekaan tahun 1945 hingga gerakan reformasi 1998, pemuda selalu hadir sebagai kekuatan utama yang mendorong perubahan. Namun, ia melihat hingga saat ini belum terdapat skema yang kuat dan terstruktur untuk mengonsolidasikan potensi besar generasi muda Indonesia.
“Kita mesti ingat tahun 1945 kemerdekaan, kemudian juga 1998 reformasi dan sebagainya, semua itu andalannya adalah pemuda. Karena itu, negara harus memiliki arah yang jelas dalam membangun dan memberdayakan generasi muda,” ujar Fikri dalam keterangannya di Jakarta.
Politisi Fraksi PKS tersebut menyoroti bahwa Kemenpora saat ini perlu melakukan transformasi dalam pendekatan kebijakan kepemudaan. Menurutnya, kementerian tidak cukup hanya menjalankan program-program rutin, melainkan harus mampu berfungsi sebagai orkestrator yang menyatukan berbagai inisiatif pemuda yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa banyak program yang sebenarnya menyasar kelompok usia muda, mulai dari program magang, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, hingga berbagai kegiatan penguatan kepemimpinan dan youth camp. Namun, pelaksanaan program-program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum menghasilkan dampak yang maksimal bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Fikri menilai ego sektoral antar kementerian masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kepemudaan nasional. Akibatnya, berbagai program yang seharusnya dapat saling mendukung justru berjalan terpisah tanpa koordinasi yang memadai.
“Kemenpora harus menjadi pusat koordinasi yang mampu menyatukan seluruh program kepemudaan. Dengan demikian, arah pembangunan generasi muda Indonesia menjadi lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Fikri juga menyoroti lemahnya posisi pemuda dalam struktur kebijakan nasional. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan kebijakan pengarusutamaan gender yang dinilai telah memiliki landasan regulasi yang lebih kuat. Menurutnya, perempuan saat ini memiliki berbagai instrumen hukum yang menjamin keterlibatan mereka dalam proses pembangunan, termasuk keterwakilan dalam berbagai forum perencanaan dan politik.
Sebaliknya, keberadaan pemuda dalam berbagai kebijakan nasional masih belum memiliki definisi dan ruang partisipasi yang tegas. Akibatnya, aspirasi generasi muda sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.
Fikri menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan tanpa harus menunggu proses revisi undang-undang yang biasanya memerlukan waktu panjang. Ia mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengambil inisiatif dan kepemimpinan dalam memperkuat ekosistem kepemudaan nasional.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa-masa sebelumnya. Perkembangan teknologi digital, perubahan pasar kerja global, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga berbagai persoalan sosial menuntut hadirnya kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi.
Di sisi lain, Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi yang menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan nasional. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila negara mampu mempersiapkan generasi mudanya melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan karakter, serta penciptaan ruang partisipasi yang luas.
“Semua kementerian memiliki program yang menyasar pemuda. Karena itu, diperlukan model kolaborasi yang kuat dan terintegrasi. Kemenpora harus menjadi penghubung dan pengarah agar seluruh program tersebut bergerak menuju tujuan yang sama, yakni menciptakan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.
Fikri berharap pemerintah dapat segera menyusun langkah konkret untuk memperkuat kebijakan kepemudaan nasional. Dengan koordinasi yang lebih baik dan arah pembangunan yang jelas, generasi muda Indonesia diyakini mampu menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas bangsa sekaligus mendorong kemajuan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.
Menurutnya, investasi terbesar bangsa pada akhirnya bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik, melainkan pembangunan manusia. Dalam konteks tersebut, pemuda harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan yang memperoleh ruang, dukungan, dan kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal bagi masa depan Indonesia.
