BANDUNG – BELA RAKYAT – Optimalisasi aset perusahaan menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun dalam mendorong pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor farmasi yang lebih efektif dan produktif. Ia mengingatkan agar perusahaan tidak terburu-buru menambah belanja modal atau capital expenditure (CAPEX) sebelum memaksimalkan fasilitas produksi yang telah tersedia.
Pesan tersebut disampaikan Rudi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Rudi, sejumlah BUMN farmasi seperti Kimia Farma, Indofarma, INUKI, dan Bio Farma telah memiliki berbagai aset berupa gedung dan fasilitas pabrik. Namun, ia mendapatkan informasi bahwa sebagian fasilitas tersebut belum beroperasi secara optimal, bahkan ada yang tidak aktif.
Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen perusahaan. Sebab, aset yang telah dibangun dengan investasi besar semestinya mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.
Rudi menilai, sebelum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas baru, BUMN farmasi perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap aset yang dimiliki. Fasilitas yang belum produktif harus dikaji penyebabnya dan dicarikan solusi agar dapat kembali dimanfaatkan.
Ia juga melihat peluang bahwa fasilitas yang tersedia dapat dikembangkan untuk mendukung inovasi, peningkatan kapasitas produksi, serta pengembangan produk farmasi nasional.
Selain persoalan optimalisasi aset, Rudi menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran CAPEX. Ia menegaskan bahwa setiap belanja modal BUMN harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, perencanaan matang, serta target manfaat yang terukur.
Menurutnya, dana yang digunakan dalam pengembangan perusahaan negara berkaitan dengan kepentingan publik sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Rudi mengingatkan bahwa DPR kerap menjadi pihak yang mendapat sorotan masyarakat ketika muncul persoalan penggunaan anggaran. Padahal, proses penganggaran dan pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga jajaran BUMN.
Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dan tanggung jawab bersama agar setiap anggaran yang disetujui benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Pengawasan terhadap CAPEX, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk menghambat pengembangan perusahaan, melainkan memastikan setiap investasi memberikan hasil optimal dan tidak menciptakan persoalan baru berupa aset yang terbengkalai.
Rudi berharap BUMN farmasi mampu membangun tata kelola investasi yang lebih disiplin dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Dengan demikian, penguatan industri farmasi nasional tidak hanya dilakukan melalui penambahan fasilitas, tetapi juga melalui pemanfaatan maksimal terhadap sumber daya yang sudah dimiliki.
Ia menegaskan, investasi perusahaan negara harus berorientasi pada hasil nyata. Jangan sampai belanja modal terus bertambah, sementara aset yang sudah tersedia justru tidak memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan maupun masyarakat.






