JAKARTA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui berbagai wilayah Indonesia menjelang puncak musim kemarau 2026. Di tengah meningkatnya jumlah titik api dan meluasnya lahan yang terbakar.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan tampil sebagai salah satu legislator yang paling vokal mendesak pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan berbagai laporan dari instansi terkait, kondisi di sejumlah wilayah seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Ribuan hektare lahan dilaporkan telah terbakar sejak awal tahun, sementara prakiraan cuaca menunjukkan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat kembali menghadapi bencana kabut asap yang pernah menjadi perhatian dunia internasional.
Alarm Bahaya dari Lapangan
Investigasi terhadap sejumlah data penanggulangan bencana menunjukkan bahwa sebagian besar titik api muncul pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama lahan gambut yang mengalami penurunan kelembapan akibat musim kemarau.
Di Provinsi Riau, luas area terdampak kebakaran telah mencapai puluhan ribu hektare. Sementara di Kalimantan, sejumlah desa dilaporkan mengalami kerusakan akibat kebakaran yang mendekati kawasan pemukiman.
Menurut Daniel Johan, kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan menunggu sampai kabut asap menyelimuti kota-kota besar baru kemudian bertindak. Pencegahan harus menjadi prioritas utama,” tegas Daniel.
Politisi yang mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu menilai pendekatan penanganan karhutla selama ini masih terlalu fokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Padahal, menurutnya, keberhasilan sesungguhnya justru terletak pada kemampuan pemerintah mencegah munculnya titik api sejak awal.
Mengungkap Persoalan Lama yang Belum Tuntas
Penelusuran terhadap berbagai kasus karhutla menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar fenomena alam.
Sejumlah pakar lingkungan menyebut kombinasi antara perubahan iklim, degradasi lahan gambut, lemahnya pengawasan, serta praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi faktor dominan penyebab kebakaran.
Daniel Johan menilai bahwa pemerintah harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang selama ini dijalankan.
Menurutnya, patroli musiman dan operasi darurat tidak lagi cukup menghadapi ancaman yang semakin kompleks.
“Harus ada sistem deteksi dini yang lebih modern, berbasis teknologi satelit, pemantauan cuaca, serta pelibatan masyarakat lokal secara aktif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data sehingga masyarakat dapat mengetahui tingkat risiko kebakaran di wilayahnya masing-masing.
Kabut Asap dan Ancaman Kesehatan Publik
Salah satu dampak paling serius dari karhutla adalah kabut asap yang dapat menyebar hingga ratusan kilometer dari lokasi kebakaran.
Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kabut asap menyebabkan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan mata, penyakit kulit, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.
Bahkan anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap.
Daniel Johan menilai bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Keselamatan warga harus menjadi yang utama. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi dampak asap sendirian,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan, memastikan ketersediaan masker, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan yang memadai di daerah rawan karhutla.
Mengapa Lahan Gambut Menjadi Titik Kritis?
Hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran besar di Indonesia sering kali terjadi di kawasan gambut.
Karakteristik gambut yang mudah terbakar di bawah permukaan membuat api sulit dipadamkan dan dapat terus menyala selama berminggu-minggu.
Karena itu, Daniel Johan menilai pengelolaan tata air di kawasan gambut harus menjadi perhatian khusus.
Ia mendukung pembangunan sekat kanal, restorasi lahan gambut, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kelembapan lahan.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas.
Ancaman Ekonomi yang Sering Terabaikan
Selain dampak kesehatan, karhutla juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
Kabut asap dapat mengganggu transportasi udara, aktivitas perdagangan, sektor pariwisata, hingga kegiatan pendidikan.
Banyak pelaku usaha kecil yang terpaksa menghentikan operasional akibat rendahnya jarak pandang dan menurunnya aktivitas masyarakat.
Daniel Johan menilai aspek ekonomi sering kali luput dari perhatian pemerintah.
Karena itu, ia mengusulkan adanya skema bantuan sosial dan kompensasi bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung.
“Ketika pedagang tidak bisa berjualan, pekerja harian kehilangan penghasilan, atau usaha kecil terpaksa tutup karena kabut asap, negara harus hadir memberikan perlindungan,” ujarnya.
Dorongan Peta Risiko Harian
Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah pembuatan peta risiko harian yang dapat diakses masyarakat secara terbuka.
Melalui sistem tersebut, warga dapat mengetahui lokasi titik api, arah pergerakan asap, tingkat risiko kesehatan, hingga rekomendasi aktivitas harian.
Daniel Johan menilai informasi yang cepat dan akurat dapat membantu masyarakat mengambil langkah antisipatif sebelum kondisi memburuk.
Ia juga meminta agar data tersebut tersedia hingga tingkat kecamatan sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di lapangan.
Perlu Pendekatan Humanis dan Kearifan Lokal
Dalam pandangan Daniel Johan, penyelesaian masalah karhutla tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan teknis. Ada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dipahami secara mendalam.
Di banyak daerah, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan karena dianggap lebih murah dan cepat. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat edukasi dan penyuluhan berbasis kearifan lokal.
Menurut Daniel, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat dapat menjadi kunci keberhasilan pencegahan karhutla.
Menunggu Langkah Konkret Pemerintah
Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, waktu yang tersedia untuk melakukan pencegahan semakin terbatas.
Berbagai kalangan berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah nyata agar bencana kabut asap tidak kembali terulang.
Daniel Johan menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan jutaan warga negara.
“Udara bersih adalah hak rakyat. Negara wajib memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman karhutla dan kabut asap,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan menghadapi karhutla tidak hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi masyarakat sebelum bencana meluas.
Kini, publik menunggu apakah berbagai peringatan yang disampaikan Daniel Johan akan segera diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, atau justru kembali menjadi catatan yang terlambat ketika asap sudah terlanjur menyelimuti langit Indonesia.
