JAKARTA – BELA RAKYAT – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembiayaan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema PPPK paruh waktu. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan aparatur sekaligus meringankan tekanan fiskal yang selama ini dihadapi pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah dan DPR Siapkan Skema Pembiayaan PPPK
Muhidin menegaskan, pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan skema pembiayaan agar kebijakan mengenai penetapan PPPK menjadi pegawai negeri maupun keberadaan PPPK paruh waktu dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, persoalan PPPK tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk membayar hak-hak para pegawai.
Karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang mampu memastikan keberlanjutan pembiayaan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD.
“Pemerintah bersama dengan DPR, karena memang semua masalah ini terutama penetapan P3K menjadi pegawai negeri dan juga pegawai paruh waktu itu bisa berjalan,” ujar Muhidin.
Beban Pembiayaan Daerah Didorong Beralih ke Pemerintah Pusat
Salah satu poin penting yang disampaikan Muhidin adalah upaya pemerintah pusat mengambil alih kewajiban pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
“Untuk meringankan beban fiskal daerah maka pusat menarik ke Jakarta, semua kewajiban pekerjaan daerah itu ditarik dan dijadikan APBN. Jadi tidak memberi beban terlalu besar kepada daerah-daerah,” jelasnya.
Menurut Muhidin, persoalan kemampuan fiskal daerah selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pembayaran PPPK. Tidak semua daerah memiliki kapasitas APBD yang sama, sehingga kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah.
Pembayaran PPPK Jadi Perhatian Pemerintah
Muhidin juga menyoroti persoalan pembayaran PPPK yang selama ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Dengan dukungan pembiayaan melalui APBN, pemerintah diharapkan dapat memastikan pembayaran pegawai berlangsung lebih terjamin dan tidak mengganggu kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran lainnya.
“Insya Allah ke depan jauh lebih bagus. Karena kita sudah lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah menyangkut masalah pembayaran PPPK-nya dan paruh kerja itu sudah tidak menjadi beban bagi daerah-daerah,” tuturnya.
Langkah ini sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berkelanjutan.
APBN Harus Menjamin Keberlanjutan Kebijakan
Kesiapan APBN menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan PPPK dapat dilaksanakan secara konsisten. Jangan sampai kebijakan mengenai status dan kesejahteraan pegawai sudah ditetapkan, tetapi dukungan anggarannya belum tersedia secara memadai.
Karena itu, Banggar DPR RI memastikan aspek pembiayaan menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan tersebut.
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi para PPPK, sekaligus membuat pemerintah daerah lebih leluasa mengelola anggaran untuk berbagai program prioritas masyarakat.
Mencari Solusi yang Adil bagi Pusat dan Daerah
Kebijakan pengalihan pembiayaan ke APBN pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di satu sisi, pemerintah pusat perlu memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan status para PPPK. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan ruang fiskal agar tidak seluruh kemampuan APBD terserap untuk membiayai belanja pegawai.
Dalam konteks tersebut, pembiayaan melalui APBN diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang memberikan kepastian sekaligus mengurangi tekanan terhadap daerah.
Banggar Tegaskan Pembiayaan Sudah Disiapkan
Muhidin kembali menegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembiayaan kebijakan PPPK. Kesiapan tersebut menjadi bagian penting agar implementasi kebijakan penetapan PPPK menjadi pegawai negeri maupun PPPK paruh waktu dapat berjalan.
“Sudah siap,” pungkas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aspek anggaran menjadi salah satu fondasi utama dalam memastikan kebijakan PPPK tidak berhenti pada keputusan administratif, tetapi dapat benar-benar dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan yang memadai.
Dengan dukungan APBN, pemerintah berharap persoalan pembiayaan PPPK yang selama ini menjadi tantangan pemerintah daerah dapat semakin teratasi, sementara pelayanan publik di daerah tetap berjalan optimal.
