BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Ketika janji ketegasan pejabat publik berhenti pada rekaman video, sementara realitas birokrasi tak kunjung bergerak, kepercayaan masyarakat perlahan menjadi taruhan. Sejumlah aktivis, praktisi hukum, jurnalis, pegiat sosial, dan tokoh masyarakat mengonsolidasikan diri membentuk Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia, sebagai respons atas apa yang mereka nilai sebagai mandeknya tuntutan Aksi Solidaritas Wartawan pada 15 Oktober 2026 lalu.
Gerakan ini lahir dari kekecewaan terhadap belum adanya tindakan tegas Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syafri Donny Sirait, yang sebelumnya menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat terkait dugaan sikap tidak beretika dan pernyataan yang dinilai melukai insan pers. Tuntutan pencopotan yang telah disuarakan dalam aksi terdahulu kini kembali mengemuka, bukan sekadar sebagai persoalan personal, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi jurnalistik, etika pejabat, dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Sebelumnya, Asep Surya Atmaja sempat menyampaikan pernyataan dalam sebuah rekaman video yang viral, bahwa dirinya akan menindak tegas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala dinas, maupun pejabat lainnya yang tidak memiliki etika. Namun, ketika pernyataan tersebut berhadapan dengan kenyataan, publik justru mendapati belum adanya perubahan posisi terhadap pejabat DLH yang menjadi sasaran tuntutan. Janji yang lantang di hadapan kamera semestinya tidak kehilangan daya ketika berhadapan dengan meja kekuasaan. Sebab, kredibilitas kepemimpinan tidak diukur dari seberapa keras kalimat diucapkan, melainkan seberapa berani keputusan dijalankan.
Pengamat publik sekaligus aktivis sosial, Frits Saikat, menegaskan bahwa konsolidasi Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia bukan sekadar mengulang demonstrasi sebelumnya, melainkan upaya memecah kebuntuan dan menagih konsistensi kepemimpinan.
“Aksi Jilid 2 akan memecah kebuntuan di Aksi Jilid 1. Kami menuntut janji dan ketegasan Bupati dalam menyikapi permasalahan ini. Saya tegaskan, dalam aksi nanti uang dan backup tidak berlaku,” ujar Frits usai konsolidasi di Gedung Juang, Sabtu (21/11/2026) sore. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa gerakan ini ingin menempatkan tekanan publik sebagai instrumen kontrol, bukan sebagai transaksi kepentingan.
Senada, Ketua Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia, Herman PS, S.Pd., yang juga menjabat Ketua National Corruption Watch (NCW) Bekasi Raya, menyampaikan kritik keras terhadap sikap Bupati yang dinilai belum memberikan kepastian atas tuntutan masyarakat.
“Pejabat berstatus tersangka tidak pantas memimpin Dinas LH. Apabila kini tengah disoal karena merendahkan wartawan, untuk apa dipertahankan? Apa yang ditakutkan Bupati? Ia menegaskan, pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi menilai jabatan publik menuntut standar etika, integritas, dan kepastian sikap yang tidak boleh dibiarkan menggantung,” ujar Herman.
Menurut Herman, “Secara konstitusional, kebebasan pers dan hak masyarakat menyampaikan pendapat memperoleh perlindungan melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial; Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers. Adapun Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan nilai dasar ASN, termasuk akuntabilitas, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan ruang kebal kritik, melainkan amanah yang harus tunduk pada etika, hukum, dan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Masih menurut Herman, “Berdasarkan hasil konsolidasi Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia telah mematangkan agenda aksi, pembagian tugas, serta sejumlah kesiapan teknis untuk demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Massa menyatakan akan mendesak Bupati Bekasi mengambil sikap tegas atas polemik Kepala DLH, sekaligus menuntut agar pernyataan dan kebijakan pemerintah daerah tidak berjalan dalam dua wajah: tegas di ruang publik, tetapi sunyi dalam pelaksanaan. Gerakan tersebut menyatakan bahwa aksi akan mengedepankan tekanan moral, independensi, dan konsistensi tuntutan,” ungkapnya.
“Kini, persoalan itu bukan lagi semata tentang siapa yang duduk di kursi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin mengelola kepercayaan, menjawab kritik, dan menegakkan standar etik di tubuh pemerintahan. Rakyat tidak membutuhkan janji yang sekadar menggema; rakyat membutuhkan keputusan yang nyata. Jika etika hanya menjadi slogan dan ketegasan hanya menjadi tontonan, maka yang runtuh bukan sekadar wibawa seorang pejabat, melainkan kepercayaan terhadap pemerintahan itu sendiri. Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia menyatakan siap membawa tuntutan tersebut ke jalan, menunggu satu hal yang kini menjadi ujian kepemimpinan Bupati Bekasi: keberanian menepati kata-kata dengan tindakan.” Pungkas Herman.
(CP/red)






