Praktisi Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.,H: Jabatan Bukan Tameng, Solidaritas 212 Lintas Elemen Desak Bupati Bekasi Bertindak

BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Bara kritik terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi kembali menyala. Setelah aksi jilid pertama, solidaritas lintas elemen masyarakat bersiap menggelar demonstrasi jilid II pada Rabu (2/12/2026) nanti. Tiga persoalan menjadi sasaran sorotan: tuntutan pencopotan atau penonaktifan Kepala Dinas LH Syafri Doni Sirait, transparansi anggaran Rp24,5 miliar, serta persoalan pengelolaan TPA Burangkeng yang dinilai belum menemukan penyelesaian konkret.

Praktisi Hukum, Bayu Setyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa aksi lanjutan tersebut merupakan upaya menagih komitmen dan keberanian Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, setelah definitif menjabat, Bupati dr. Asep Surya Atmaja harus menjadikan evaluasi birokrasi sebagai agenda serius.

“Setelah definitif menjadi Bupati, seharusnya seluruh kepala dinas dan jajaran pejabat dievaluasi. Jika ditemukan kejanggalan dalam kinerja maupun pengelolaan anggaran APBD dan APBN, segera periksa. Apabila terbukti melanggar hukum, proses tanpa pandang bulu,” tegas Bayu.

Ia menilai, tuntutan evaluasi terhadap Syafri Doni Sirait tidak boleh menguap menjadi janji tanpa ujung. Jabatan, menurutnya, bukan singgasana kekuasaan, melainkan amanah yang setiap saat harus dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak meminta keputusan berdasarkan sentimen, tetapi berdasarkan fakta dan aturan hukum. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakmampuan menjalankan tugas, pemerintah harus berani mengambil tindakan. Jangan biarkan jabatan menjadi tameng dari pertanggungjawaban,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (21/11/2026).

Sorotan berikutnya mengarah pada anggaran DLH sebesar Rp24,5 miliar. Bayu mendesak pemerintah membuka rincian peruntukan, realisasi, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, uang rakyat bukan ruang gelap yang tertutup dari pengawasan.

“Masyarakat berhak tahu anggaran itu digunakan untuk apa, dialokasikan ke mana, dan sejauh mana manfaatnya. Jangan sampai miliaran rupiah tercatat dalam dokumen, tetapi persoalan lingkungan tetap menjadi luka yang tak kunjung sembuh,” cetusnya.

TPA Burangkeng pun kembali menjadi potret persoalan lingkungan yang menuntut keberanian penyelesaian. Bayu mengingatkan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan memindahkan tumpukan limbah, melainkan tanggung jawab negara menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah serta hak masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah yang baik.

“Burangkeng tidak boleh terus menjadi warisan persoalan dari tahun ke tahun. Pemerintah harus membuka kondisi sebenarnya, mengevaluasi penanganannya, dan memastikan setiap kebijakan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bayu meminta KPK turun tangan apabila ditemukan bukti awal yang mengindikasikan penyimpangan anggaran maupun dugaan tindak pidana korupsi. Ia menegaskan, tidak boleh ada kekebalan hukum atas nama jabatan.

“Jika ditemukan indikasi dan bukti permulaan yang cukup, kami meminta KPK melakukan langkah sesuai kewenangannya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Penegakan hukum harus berpijak pada UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.” Pungkas Bayu.

Kini, aksi jilid II dengan tajuk “Aksi Solidaritas 212 Lintas Elemen Indonesia” menjadi ujian bagi keberanian Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjawab suara masyarakat. Publik menanti bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata: evaluasi pejabat, keterbukaan anggaran, dan pembenahan TPA Burangkeng. Sebab, demonstrasi bukanlah vonis, kritik bukanlah permusuhan, dan jabatan bukanlah kekebalan. Ketika uang rakyat dipertanyakan, pemerintah wajib menjelaskan. Ketika lingkungan terluka, penguasa wajib bertindak. Dan ketika kepercayaan publik mulai retak, keberanian untuk berbenah adalah satu-satunya jalan mengembalikan kehormatan kekuasaan.
(CP/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *