JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyambut baik diadopsinya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk hidup bebas di tanahnya sendiri, terbebas dari pendudukan Israel, serta memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan penuh.
Menurut Hidayat, Resolusi Sidang Umum PBB terakhir yang didukung oleh 162 negara anggota PBB dan hanya 8 negara abstain dan 8 negara menolak termasuk AS, Israel, dan Palau, merupakan fakta politik dan pesan yang semakin kuat bahwa mayoritas mutlak masyarakat internasional berada di pihak keadilan, hukum internasional, menolak penjajahan dan dan mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina bebas dari pendudukan Israel.
“Perolehan dukungan yang semakin besar ini membuktikan bahwa narasi yang berupaya menormalisasi pendudukan Israel, mengabaikan hak-hak rakyat Palestina, semakin kehilangan legitimasi di mata dunia. Mayoritas mutlak negara anggota PBB kembali menegaskan bahwa penolakan pndudukan Israel atas tanah-tanah Palestina, serta kemerdekaan Palestina, bukanlah pilihan politik yang bisa ditawar, melainkan hak yang diakui dan dijamin oleh hukum internasional seperti ICC dan ICJ dan terakhir Resolusi Sidang Umum PBB,” tegas Hidayat.
Legislator senior PKS itu juga menyoroti fakta bahwa negara-negara yang selama ini dikenal sebagai mitra dekat Israel semakin menghadapi tekanan moral dan politik untuk menghormati konsensus global terkait penyelesaian masalah penjajahan Israel atas Palestina berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Bahkan ketika dunia menghadapi berbagai krisis geopolitik lainnya, dukungan terhadap Palestina justru semakin menguat. Hal ini menunjukkan bahwa isu Palestina tetap menjadi ukuran kredibilitas komitmen masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap hukum internasional,” lanjutnya.
Hidayat menilai, anehnya menguatnya dukungan internasional terhadap Palestina justru berbanding terbalik dengan eskalasi kekerasan yang terus dilakukan Israel di lapangan. Di saat semakin banyak negara menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan penghormatan terhadap hak-hak warga Palestina dan hukum internasional, pasukan pendudukan Israel masih terus melindungi warga Israel melakukan penjarahan dan aksi terornya, malah militer Israel juga terus melakukan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Jalur Gaza.
“Perkembangan terakhir di Gaza menunjukkan paradoks yang sangat memprihatinkan. Ketika dunia semakin jelas menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina, teror Israel justru semakin brutal. Laporan terkait penghancuran bangunan-bangunan permukiman oleh pasukan pendudukan di wilayah utara Gaza, serta jatuhnya korban dalam serangan terhadap kamp pengungsian di Al-Mawasi, Khan Younis, kembali memperlihatkan bahwa rakyat Palestina masih menghadapi ancaman kemanusiaan yang sangat serius. Berbagai tindakan tersebut semakin menguatkan kekhawatiran dunia internasional mengenai terus berlanjutnya praktik-praktik genosida oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina,” ujar Hidayat.
Hidayat menegaskan bahwa hasil pemungutan suara dalam Sidang Umum PBB terakhir tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata oleh PBB dan seluruh negara anggota terutama yang sudah menyatakan dukungan untuk Palestina, termasuk upaya mengakhiri pendudukan, menghentikan perluasan permukiman illegal dan genosida, memastikan perlindungan warga sipil Palestina, serta mempercepat pengakuan terhadap Negara Palestina oleh negara-negara yang belum melakukannya. Selain itu perlunya menjatuhkan sanksi terhadap Israel yang terus melanggar hukum internasional dan menyalahi resolusi-resolusi PBB.
Menurutnya, dukungan 162 negara tersebut harus menjadi momentum untuk membuktikan kejujuran dan keseriusan komunitas internasional dalam menghadirkan perdamaian, memperjuangkan penyelesaian yang adil bagi Palestina. Ia mengingatkan bahwa pengakuan politik dan dukungan diplomatik tidak boleh berhenti pada pernyataan ataupun pemungutan suara semata, apalagi bila itu menjadi sekadar rutinitas yang oleh Israel dengan mudah tidak dipatuhi, yang mengakibatkan runtuhnya legitimasi dari Lembaga-lembaga internasional termasuk PBB.
“Semakin kuat dukungan dunia terhadap Palestina, maka mestinya semakin besar pula tanggung jawab negara-negara tersebut untuk memastikan dukungan itu bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Jika berbagai bentuk kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan terus berlangsung tanpa akuntabilitas, maka dukungan internasional akan kehilangan maknanya bagi rakyat Palestina yang setiap hari terus menjadi korban teror Israel yang menghadirkan kejahatan kemanusiaan dan penderitaan atas bangsa Palestina. Pengakuan terhadap hak warga dan kemerdekaan Palestina harus dibuktikan dengan langkah konkret untuk menghentikan pendudukan dan genosida yang dilakukan Israel, memberikan perlindungan kepada warga sipil Palestina, dan memastikan hukum internasional ditegakkan dengan jujur dan adil, tanpa standar ganda,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi posisi konsisten Pemerintah Indonesia yang sejak awal mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. BKSAP DPR RI terus mengoptimalkan diplomasi parlemen melalui berbagai forum parlemen internasional dan kawasan agar suara rakyat Palestina tetap dapat diperdengarkan dan mendapat dukungan konkret dari komunitas global,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan bahwa berbagai perkembangan terkini di Palestina, termasuk berlanjutnya penghancuran kawasan permukiman dan serangan yang mengakibatkan korban di lokasi-lokasi pengungsian sipil, menunjukkan urgensi yang semakin besar bagi dunia internasional untuk tidak berhenti pada pernyataan politik semata. Dukungan mayoritas negara di PBB harus diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional, melindungi warga sipil, dan membuka jalan bagi terwujudnya perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
“Ketika 162 negara menyatakan dukungannya terhadap hak kemerdekaan Palestina, maka yang dibutuhkan sekarang bukan lagi sekadar pengulangan komitmen, melainkan keberanian politik untuk memastikan keputusan-keputusan internasional benar-benar dihormati dan dilaksanakan. Dunia sudah berbicara dengan sangat jelas. Namun selama penghancuran permukiman, serangan terhadap warga sipil, dan berbagai teror pelanggaran kemanusiaan masih terus terjadi, pekerjaan komunitas internasional belum selesai. Kini saatnya dukungan itu dibuktikan melalui tindakan yang nyata demi terwujudnya keadilan, perdamaian dan kemerdekaan Palestina,” pungkas Hidayat.






