JAKARTA – Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas keputusan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengangkat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Anggota Kehormatan KSBSI dalam Rakernas KSBSI 2026.
Penghargaan tersebut patut dimaknai bukan sekadar sebagai bentuk penghormatan kepada sosok Kapolri, tetapi juga sebagai apresiasi terhadap komitmen institusi Polri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif, humanis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi perlindungan hak pekerja dan buruh.
“Dari perspektif kebijakan publik, hubungan antara negara, pekerja, dan dunia usaha membutuhkan tata kelola yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, keberlangsungan dunia usaha, produktivitas ekonomi, serta stabilitas sosial,” kata Nasky dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).
Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional, Nasky Putra Tandjung mengatakan, dalam konteks tersebut, keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri memiliki nilai strategis sebagai bagian dari upaya membangun mekanisme penanganan persoalan ketenagakerjaan yang lebih preventif, komunikatif, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Ia menilai pendekatan yang mengedepankan dialog, komunikasi, mediasi, serta musyawarah sangat penting untuk membangun hubungan industrial yang sehat.
“Persoalan antara pekerja dan pengusaha idealnya tidak selalu berujung pada konflik terbuka. Sebisa mungkin persoalan dapat dikelola melalui komunikasi, dialog, musyawarah, serta mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum,” ujarnya.
Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta tersebut juga menilai Polri memiliki posisi strategis dalam menjaga Kamtibmas agar aktivitas ekonomi dan penyampaian aspirasi pekerja dapat berlangsung secara aman, tertib, damai, dan demokratis.
Menurutnya, perlindungan terhadap hak pekerja dalam menyampaikan pendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum. Dengan pendekatan yang profesional, proporsional, dan humanis, Polri dapat menjaga ruang demokrasi sekaligus mencegah potensi eskalasi konflik sosial.
“Karena itu, pengangkatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Anggota Kehormatan KSBSI saya nilai sebagai simbol positif penguatan sinergi antara Polri dan kelompok pekerja atau buruh,” jelas Nasky.
Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan serikat pekerja dapat menjadi modal sosial dalam membangun hubungan industrial yang lebih konstruktif, memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan, serta mendorong terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pekerja maupun dunia usaha.
Sebagai penulis buku “Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat”, Nasky berharap Desk Ketenagakerjaan Polri terus diperkuat dengan pendekatan profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada pencegahan serta penyelesaian persoalan.
“Polri diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi persoalan atau konflik ketenagakerjaan, tetapi juga semakin aktif membangun komunikasi, koordinasi, dan pencegahan dini bersama serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Nasky yang merupakan Founder Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia menegaskan bahwa penghargaan KSBSI kepada Kapolri dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat persatuan, hubungan industrial yang harmonis, perlindungan hak pekerja, serta Kamtibmas yang kondusif.
“Sinergi antara Polri dan kelompok pekerja bukan hanya penting bagi terciptanya ketertiban sosial, tetapi juga memiliki relevansi dengan agenda pembangunan nasional. Hubungan industrial yang sehat akan menciptakan rasa aman bagi pekerja, kepastian bagi dunia usaha, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Nasky.
