JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, mengikuti Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti beserta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara di sektor pendidikan.
Rapat kerja yang dipimpin oleh pimpinan Komisi X DPR RI itu menjadi forum penting untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sekaligus memastikan bahwa seluruh program Kemendikdasmen berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi terhadap pelaksanaan APBN, khususnya di bidang pendidikan, dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan setiap anggaran yang telah dialokasikan benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional, memperluas akses belajar, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Adde Rosi Khoerunnisa menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
“Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi X ini mengusung agenda tunggal yang sangat krusial, yaitu Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025,” tulis Adde Rosi di akun Instagram pribadinya.
Menurut Adde Rosi, pengawasan terhadap realisasi anggaran menjadi kewajiban DPR agar seluruh dana pendidikan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen, evaluasi terhadap realisasi anggaran mutlak dilakukan guna memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan berorientasi pada hasil dan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.
Adde Rosi juga memberikan apresiasi atas capaian Kemendikdasmen yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Selain keberhasilan mempertahankan opini WTP, Adde Rosi menilai berbagai program strategis di sektor pendidikan juga menunjukkan perkembangan positif. Di antaranya adalah peningkatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), penyaluran bantuan operasional sekolah, hingga penguatan berbagai kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik, guru, serta masyarakat luas.
“Kita patut mengapresiasi capaian Kemendikdasmen RI yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan TA 2025, serta peningkatan berbagai program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan operasional sekolah,” ungkap Adde Rosi dalam unggahannya.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan agar seluruh program prioritas pemerintah berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Bagi Adde Rosi, transformasi pendidikan yang saat ini tengah didorong pemerintah harus dibangun melalui tata kelola anggaran yang sehat, penguatan literasi nasional, serta percepatan digitalisasi pendidikan yang tetap mengedepankan pemerataan akses bagi seluruh peserta didik.
“Komisi X DPR RI akan terus mengawal komitmen penganggaran dan melakukan pengawasan ketat, agar transformasi pendidikan berbasis digital maupun penguatan literasi nasional berjalan akuntabel demi terwujudnya pendidikan bermutu yang merata untuk seluruh anak bangsa,” tegas Adde Rosi.
Sementara itu, dalam berbagai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” melalui penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, transformasi digital pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah dan DPR RI, diharapkan pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
