Oleh: Laode Muhammad Didin Alkindi, mahasiswa Jakarta yang berasal dari Muna Barat
Sejak masa kolonialisme, gerakan kaum muda terpelajar (gerakan mahasiswa) selalu mengawal setiap perubahan sosial di negeri ini. Namun, tak selamanya gerakan itu selaras dengan keadilan sosial dan demokrasi yang sejati.
Gerakan mahasiswa malah sering terjebak dalam konflik elit, berselingkuh dengan kapitalis, serta mengingkari apa yang menjadi tupoksinya sebagai agent of control dan kadang demonstrasi hanya dijadikan mobilisasi kepentingan kapitalis.
Menyoal aksi yang terjadi di Kementrian Dalam Negeri (27/2/2023) yang digerakan oleh sekompok mahasiswa tidak memiliki konsep sosial sebagai kerangka kerja analitis atau paradigma, yang digunakan untuk mempelajari fenomena sosial di masyarakat Muna Barat itu sendiri.
Gerakan yang dibangun ini mengingatkan kita pada 36 strategi seni perang Sun Tzu yakni Strategi Pinjam tangan seseorang untuk membunuh (Bunuh dengan pisau pinjaman), Serang dengan menggunakan kekuatan pihak lain (karena kekuatan yang minim atau tidak ingin menggunakan kekuatan sendiri). Perdaya sekutu untuk menyerang musuh, sogok aparat musuh untuk menjadi pengkhianat, atau gunakan kekuatan musuh untuk memenuhi kepentingannya.
Bagaimana tidak, dalam salah satu tuntutan yang tertulis adalah meminta Kemendagri untuk mencabut SK Pj Bupati Muna Barat karena dalam kepemimpinannya tidak dapat memajukan Kabupaten Muna barat. Argumen ini tidak lah memiliki landasan dan tidak memiliki dasar kajian sosiologis, terlebih lagi mahasiswa yang melakukan demonstrasi tidak ada satupun mahasiswa yang lahir sebagai putra daerah Muna Barat.
Pertanyaan sederhana, bagaimana kemudian orang di luar Muna Barat yang tidak mengetahui kondisi Muna Barat itu sendiri, secara tiba-tiba melakukan demonstrasi dengan sasaran argumen bahwa Pj Bupati Muna Barat tidak mampu melakukan kemajuan Muna Barat?
Sehingga aksi diduga memiliki tendensi yang kuat untuk mengarah ke politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera yang mengkombinasikan strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dengan cara memecah masyarakat Muna Barat. Sehingga hal ini akan melahirkan pembelahan dan perpecahan yang akan terjadi di Muna Barat itu sendiri.
Akan tetapi, cara ini sangatlah klasik bagi masyarakat Muna Barat. Sebagai masyarakat yang cerdas, saya meyakini bahwa masyarakat Muna Barat tak akan terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan tangan tak terlihat.
Masyarakat Muna Barat harus mampu melihat, mengamati dan menyadari siapa yang berbuat untuk kebaikan masyarakat Muna Barat itulah yang terbaik, ketimbang mereka yang hanya berjanji tapi tak memiliki bukti nyata.
Sebagai mahasiswa Jakarta Muna Barat mengutuk keras akan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut, sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah yang tidak ingin dikacaukan oleh narasi-narasi yang tidak memiliki dasar.
Ini juga bagian dari kritik terhadap kawan-kawan mahasiswa yang seharusnya mampu berpikir, rasional, subtansial, objektif dan normatif tidak malah sebaliknya.
Jika melihat torobosan baru kepemimpinan Pj Bupati Muna Barat di masa jabatannya yang telah berjalan 9 bulan ini, saya pikir banyak perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Muna Barat.
Program yang telah dilayangkan antara lain penataan birokrasi, Pj Bupati Muna Barat melakukan pembenahan birokrasi selama 3 bulan kepemimpinannya salah satunya adalah perealisasian teguran KASN. Di bidang ekonomi mickro menciptakan pasar murah dalam menekan tekanan inflasi sebagai bagian dari misi nasional dalam menghadapi resesi global.
Di sisi lain adanya bantuan subsidi yang digelontorkan oleh Pemda terhadap para supir pengguna roda 4 dengan kucuran anggaran 7,6 perorang selama triwulan. Pemerintah Kabupaten Mubar juga akan menyalurkan bantuan subsidi kepada tukang ojek dalam waktu dekat dan angkutan laut senilai 86.400.000 rupiah, begitupun dengan masyarakat nelayan.
Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Muna Barat keberhasilan Pemda di bawah kepemimpinan Pj Bupati Muna Barat presentase penduduk miskin yang berhasil diturunkan dari angka presentase 13,96 % menjadi 13.85 % juga pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan tumbuh positif pada akhir 2022 yaitu pada angka 4.0% di tengah resesi global.
Dalam bidang kesehatan Pj Bupati Muna Barat bekerja sama dengan BPJS dalam memasukan 100% masyarakat Muna Barat mendapat pelayanan kesehatan secara gratis sehingga hal itu Pemda Mubar mendapat apresiasi berupa penghargaan dari BPJS kesehatan RI atas capaian Universal Health Coverage (UHC) 100% pada tahun 2022 (tertinggi di Sultra).
Di dunia pendidikan, Pemda menggolontorkan anggaran 1 miliar lebih untuk program beasiswa daerah yang belum pernah dipikirkan oleh Pemda sebelumnya, dan masih banyak terobosan baru yang lahir di kepemimpinan Dr. Bahri Pj Bupati Muna Barat.
Kepempinan Dr Bahri sebagai Pj Bupati Muna Barat ini adalah good gavernance good gavermant, yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak sebagai bentuk dari pada kepatuhan UUD I945 dan juga mampu menjalankan seluruh program strategis pemerintahan.
Melihat progres nyata ini, saya selaku mahassiwa Jakarta Muna Barat meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar tidak terprovokasi dengan demonstrasi yang tidak memiliki kajian teoritis sosial yang ada di masyarakat Muna Barat itu sendiri sebagai filosofical argumentasi dasar kebenaran.
Terlepas dari itu, kami juga berharap kepada Kemendagri agar bisa melihat pencapaian Pj Bupati Muna Barat Dr Bahri dalam bentuk program yang telah direalisasikan atau pun yang telah diprogramkan sebagai bentuk pertimbangan dalam evaluasi Pelaksana Jabatan Dr selaku Bupati Muna Barat Pertahun.
Maka dengan prestasi yang diukir oleh Pj Bupati Muna Barat seperti yang telah dipaparkan dalam kalimat di atas, tentu meyakini bahwa Kementrian Dalam Negeri mampu melihat bahwa sosok Pj Bupati Muna Barat Dr Bahri sebagai pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi global yang tidak mudah sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia.
Dengan capaian atau terobosan baru yang dilakukan oleh Pj Bupati Muna Barat yakni Dr Bahri bisa menjadi pertimbangan untuk menunjuk Dr Bahri dalam melanjutkan kepemimpinannya di periode tambahan satu masa jabatan sebelum momentum pemilihan Bupati defenitif di tahun 2024.
