Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar
Dalam dunia politik, ada peristiwa yang lebih banyak berbicara daripada seribu pidato. Salah satunya adalah ketika seorang pejabat pada pagi hari masih berdiri di samping Presiden dalam sebuah agenda resmi negara, tetapi pada malam harinya justru kehilangan jabatannya. Publik tentu berhak bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mungkin dibaca sekadar sebagai peristiwa administratif biasa. Terlebih ketika keputusan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program raksasa yang menyedot anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan.
Pertanyaan yang mengemuka bukanlah soal siapa yang dicopot. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, mengapa pencopotan itu terjadi, dan persoalan apa yang sesungguhnya sedang diselesaikan?
Karena dalam negara demokrasi, pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan masalah. Pergantian orang belum tentu berarti perbaikan sistem. Bahkan dalam banyak kasus, pergantian figur sering kali hanya menjadi cara tercepat untuk meredam kemarahan publik tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Di sinilah publik mulai membaca berbagai kemungkinan. Apakah pencopotan ini merupakan bentuk evaluasi serius terhadap kinerja lembaga?. Ataukah sekadar langkah politik untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah “bertindak”, sementara pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar masih menggantung tanpa jawaban?
Publik tentu belum lupa berbagai polemik yang mengiringi perjalanan MBG. Mulai dari persoalan tata kelola, kualitas pelaksanaan di lapangan, dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah peserta didik di berbagai daerah, hingga pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap anggaran yang sangat besar.
Jika memang terdapat persoalan serius dalam tata kelola, maka publik tentu berharap penyelesaiannya tidak berhenti pada pencopotan jabatan.Sebab jabatan hanyalah akibat, yang harus dicari adalah sebab.
Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka mekanisme hukum harus berjalan secara terbuka dan profesional. Jika terdapat kesalahan kebijakan, maka evaluasi kebijakan harus dilakukan secara transparan. Jika terdapat kelemahan sistem, maka sistem itulah yang harus diperbaiki. Tanpa itu semua, pencopotan hanya akan dipersepsikan sebagai pergantian pemain tanpa perubahan permainan.
Lebih jauh lagi, yang membuat publik bertanya-tanya adalah momentum pencopotan tersebut. Mengapa dilakukan sekarang?, mengapa tidak sejak awal ketika berbagai kritik mulai bermunculan?, mengapa keputusan itu hadir justru ketika sorotan terhadap MBG dan berbagai implikasi fiskalnya semakin tajam?
Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena publik anti terhadap program MBG. Justru karena publik ingin program yang baik tidak dirusak oleh tata kelola yang buruk.
Bagaimanapun, MBG menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Ia terlalu penting untuk dijadikan arena pencitraan politik. Ia terlalu strategis untuk dikelola dengan logika atau strategi “asal bapak senang”. Program sebesar ini membutuhkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan program-program biasa.
Di titik inilah muncul persoalan yang lebih mendasar, apakah BGN selama ini dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi ataukah lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik?. Pertanyaan ini menjadi relevan setiap kali terjadi pergantian pejabat publik. Sebab keberhasilan sebuah lembaga sangat bergantung pada kualitas orang-orang yang mengelolanya. Lembaga yang mengurusi gizi nasional idealnya dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas manajerial kuat, memahami tata kelola program publik berskala besar, serta mampu mengintegrasikan aspek kesehatan, pangan, dan pengawasan anggaran secara simultan.
Karena itu, perhatian publik bukan hanya tertuju kepada siapa yang dicopot, tetapi juga kepada siapa yang ditunjuk sebagai pengganti. Apakah pergantian ini dilakukan untuk memperkuat kualitas kelembagaan? Ataukah hanya rotasi elite yang tidak menyentuh persoalan mendasar?
Pertanyaan tersebut sangat penting karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nasib seorang pejabat. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas program yang menyangkut puluhan juta anak Indonesia.
Jangan sampai energi bangsa habis membicarakan siapa yang datang dan siapa yang pergi, sementara pertanyaan tentang kualitas makanan, keselamatan penerima manfaat, efektivitas anggaran, dan transparansi tata kelola justru tenggelam di belakang hiruk-pikuk pergantian jabatan.
Di tengah semua itu, publik membutuhkan lebih dari sekadar pencopotan. Publik membutuhkan penjelasan. Publik membutuhkan transparansi.
Publik membutuhkan keberanian negara untuk membuka seluruh fakta secara terang-benderang. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun oleh pergantian pejabat, melainkan oleh keterbukaan dan akuntabilitas.
Jika memang ada kesalahan, ungkapkan, jika memang ada pelanggaran, proses secara hukum, jika memang ada kelemahan sistem, perbaiki secara menyeluruh.
Karena pada akhirnya, yang sedang diadili bukan hanya individu tertentu. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara menjaga amanah rakyat. Anak-anak Indonesia tidak membutuhkan drama politik. Mereka membutuhkan makanan yang sehat.
Mereka tidak membutuhkan perang narasi. Mereka membutuhkan perlindungan, mereka tidak membutuhkan kambing hitam, mereka membutuhkan sistem yang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi gizi, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik.
Dan sejarah akan mencatat dengan jujur, apakah bangsa ini memilih menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, atau sekadar mengganti wajah di panggung sementara persoalan yang sesungguhnya tetap bersembunyi di balik tirai kekuasaan ? Wallahu A’lam Bishawab
