JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny K. Harman mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada provinsi kepulauan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Benny, karakteristik geografis daerah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah yang mayoritas terdiri atas daratan. Karena itu, kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan alokasi transfer ke daerah, harus mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat setempat.
Pandangan tersebut disampaikan Benny dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa prinsip negara kesatuan tidak berarti seluruh daerah harus mendapatkan perlakuan kebijakan yang seragam. Justru, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang proporsional berdasarkan tantangan dan kebutuhan setiap wilayah.
“Kita ini kan menganut negara kesatuan, negara kesatuan bukan negara federal. Meskipun demikian, kami ingin sekali ada perhatian khusus terhadap daerah ini, seperti halnya pemerintah pusat memperhatikan kekhususan-kekhususan yang ada di daerah-daerah lain,” ujar Benny.
Ia menilai, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil menghadapi tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan akses transportasi, konektivitas antarpulau hingga penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Kondisi tersebut membuat biaya pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat lebih mudah.
Transfer Daerah Harus Berbasis Kebutuhan Wilayah
Benny secara khusus menyoroti kebijakan transfer ke daerah yang menurutnya perlu mempertimbangkan karakteristik kepulauan. Ia mengingatkan, apabila formula pendanaan diterapkan secara seragam, daerah kepulauan berpotensi terus menghadapi kesulitan dalam mempercepat pembangunan.
“Konsekuensinya dari pasal ini nanti apa? Misalnya transfer daerah, ya bedalah. Janganlah disamakan dengan provinsi yang bukan kepulauan. Nah, kami ingin itu dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang ini,” tegasnya.
Menurut Benny, pengakuan terhadap karakteristik kepulauan tidak boleh sekadar menjadi norma administratif dalam undang-undang. Pengakuan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap revisi UU Provinsi NTT dan NTB dapat menjadi momentum memperkuat keberpihakan negara terhadap wilayah kepulauan, terutama dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta pemerataan akses pelayanan dasar.
Bukan Otonomi Khusus, Melainkan Keadilan Pembangunan
Benny menjelaskan, perhatian khusus terhadap provinsi kepulauan bukan berarti daerah tersebut harus memperoleh status otonomi khusus seperti Aceh dan Papua. Hal yang lebih mendasar adalah menghadirkan kebijakan afirmatif yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa gagasan tersebut tidak hanya berlaku bagi NTT dan NTB, tetapi relevan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia yang memiliki karakteristik kepulauan.
Dengan demikian, pembahasan revisi kedua undang-undang tersebut diharapkan tidak hanya memperbarui landasan hukum pemerintahan daerah, tetapi juga memperkuat komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Sebab, keadilan pembangunan bukan berarti seluruh daerah memperoleh perlakuan yang sama, melainkan setiap daerah mendapatkan dukungan yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhannya.
Bela Rakyat mencatat, perjuangan menghadirkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan menjadi bagian penting dari upaya memastikan masyarakat di wilayah terluar dan pulau-pulau kecil tidak tertinggal dalam menikmati pembangunan nasional.
