Di tengah ketidakpastian geopolitik global, persoalan distribusi dan praktik penyaluran ilegal dinilai menjadi tantangan yang harus segera dibenahi agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi
JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi, meminta PT Pertamina (Persero) memperkuat pengawasan dan mengevaluasi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan energi tersalurkan secara merata dan tepat sasaran, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional.
Khilmi memastikan kondisi pasokan BBM nasional masih relatif aman. Berdasarkan informasi yang diterimanya, cadangan BBM Indonesia diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak terpancing kepanikan terhadap isu kelangkaan BBM.
Pernyataan itu disampaikan Khilmi setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) dan sejumlah subholding di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, tantangan utama ketahanan BBM nasional bukan semata-mata menyangkut ketersediaan stok, melainkan juga bagaimana sistem distribusi berjalan efektif. Ia menyoroti adanya dugaan praktik penyaluran BBM ilegal yang berpotensi mengurangi hak masyarakat atas alokasi bahan bakar bersubsidi maupun BBM yang diperuntukkan bagi kebutuhan publik.
“Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” ujar Khilmi.
Politisi Fraksi Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara produksi minyak domestik dan kebutuhan konsumsi nasional. Produksi minyak dalam negeri berada di kisaran 639 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari.
Kesenjangan tersebut menyebabkan Indonesia masih membutuhkan pasokan dari luar negeri, baik berupa minyak mentah maupun produk BBM. Ketergantungan impor ini membuat ketahanan energi nasional turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan stabilitas jalur perdagangan internasional.
Khilmi secara khusus menyinggung potensi gangguan distribusi minyak melalui kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah. Situasi tersebut dapat memperpanjang waktu pengiriman energi menuju Indonesia dan menuntut Pertamina memiliki perencanaan logistik yang lebih matang.
Ia mengungkapkan, pengiriman minyak dari kawasan Hormuz yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari kini dapat mencapai 45 hari akibat berbagai hambatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar keterlambatan pengiriman tidak berdampak terhadap ketersediaan BBM di dalam negeri.
“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Terkait antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali, Khilmi menilai persoalan tersebut tidak serta-merta menunjukkan stok BBM nasional mengalami kelangkaan. Menurutnya, kendala operasional dan keterlambatan distribusi dapat menjadi penyebab terjadinya antrean panjang di lapangan.
Ia mencontohkan adanya kapal tanker pengangkut BBM yang mengalami kendala ketika menunggu proses bongkar muatan. Keterlambatan sekitar 18 jam tersebut berdampak terhadap pengisian stok SPBU dan menyebabkan masyarakat harus mengantre lebih lama.
Khilmi menggambarkan, apabila satu kendaraan membutuhkan waktu sekitar lima menit untuk mengisi BBM, sementara terdapat 500 sepeda motor dalam antrean, maka proses pelayanan tentu membutuhkan waktu yang panjang.
Karena itu, ia meminta Pertamina tidak hanya berfokus menjaga kecukupan cadangan BBM, tetapi juga memastikan kesiapan armada pengangkut, ketepatan jadwal distribusi, serta efektivitas pengawasan di setiap jalur penyaluran.
Pengawasan terhadap praktik penyelewengan dan distribusi BBM ilegal juga harus menjadi prioritas. Sebab, kebocoran distribusi dapat menyebabkan alokasi yang seharusnya diterima masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Khilmi berharap Pertamina mampu memperkuat sistem mitigasi risiko dan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi dinamika pasokan energi global. Dengan perencanaan distribusi yang lebih baik, cadangan nasional yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menegaskan, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari besarnya stok BBM yang dimiliki negara. Lebih dari itu, kemampuan memastikan bahan bakar tersedia di SPBU dan dapat diakses masyarakat secara adil merupakan bagian penting dari pelayanan energi nasional.
Dengan demikian, Pertamina diharapkan mampu menjaga kesinambungan pasokan sekaligus mencegah gangguan distribusi agar masyarakat tetap memperoleh BBM sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi antrean maupun kekhawatiran berlebihan terhadap kelangkaan energi.
