JAKARTA – BELA RAKYAT – Di tengah wacana penurunan suku bunga untuk usaha mikro, satu pertanyaan sederhana dari para perempuan pelaku usaha ultra mikro di Bandung masih menggantung: jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro bisa 3 persen, mengapa Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) masih dipatok 8 persen?
Pertanyaan itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menelaah skema pendampingan usaha dalam kebijakan penurunan suku bunga UMKM.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengakui, KPPS lahir dari arahan Presiden untuk mengakhiri ketidakadilan lama. Sebelumnya, perempuan prasejahtera dibebani bunga hingga 24 persen melalui program Mekaar yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Program ini berawal dari arahan Presiden untuk mengatasi ketidakadilan suku bunga hingga 24 persen. Itu jelas tidak adil bagi perempuan prasejahtera,” ujar Herman kepada wartawan.
Namun menurut Herman, penurunan menjadi 8 persen belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan tersebut. Ia membandingkan dengan KUR Super Mikro yang hanya 3 persen.
“Kalau KUR Super Mikro bisa 3 persen, kenapa KPPS 8 persen? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Subsidi Besar, Margin Tipis
Di sisi penyalur, PNM mengaku sudah melakukan efisiensi besar-besaran. Biaya impas atau breakeven ditekan dari 20,6 persen menjadi 17,8 persen.
Dengan skema saat ini, bunga 8 persen yang dibayar nasabah ditambah subsidi pemerintah 10 persen, total imbal hasil menjadi 18 persen. Setelah dikurangi biaya, margin yang tersisa hanya sekitar 0,2 persen, jauh turun dari 2,3 persen pada 2025.
PNM juga memangkas biaya pemberdayaan dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen.
Herman mengingatkan, efisiensi jangan sampai mengorbankan kualitas pendampingan. Bagi nasabah KPPS, pendampingan bukan sekadar tambahan, melainkan inti dari program.
“Pendampingan itu yang membuat mereka naik kelas. Kalau biaya pendampingan dipangkas terus, yang dikorbankan justru kualitasnya,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Data Desil Jadi Kunci
Satu persoalan lain yang disoroti BAKN adalah ketepatan sasaran. Herman meminta pemerintah memutakhirkan data kelompok masyarakat desil 1-4 agar KPPS benar-benar sampai ke perempuan prasejahtera, bukan ke yang sudah mampu mengakses pembiayaan lain.
“Jangan sampai program bagus ini justru menimbulkan persoalan baru di lapangan karena datanya tidak akurat,” ujarnya.
BAKN mendorong agar pemerintah, PNM, bank-bank Himbara, dan Danantara duduk bersama merumuskan skema yang komprehensif. Skema itu harus menjawab tiga hal sekaligus: bunga terjangkau bagi nasabah, pendanaan murah bagi PNM, dan pendampingan yang tetap berkualitas.
“Ini yang harus dicarikan solusi secara komprehensif. Jangan sampai keberpihakan kepada usaha mikro justru menimbulkan persoalan baru,” pungkas Herman.
