JAKARTA – BELA RAKYAT – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mulai memasuki fase yang lebih serius. Bukan lagi sekadar diskusi di seminar, tapi sudah masuk ke dalam dokumen resmi negara: RUPTL PLN 2025–2034.
Dalam dokumen itu, Indonesia menargetkan 500 megawatt (MW) listrik dari nuklir. Rinciannya, 250 MW di wilayah Sumatera-Bangka pada 2032, dan 250 MW lagi di Kalimantan pada 2033.
Target itu yang kemudian direspons DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam memilih teknologi dan lokasi.
“Teknologi PLTN itu berkembang. Jadi supaya dipilih yang terbaru dan aman,” kata Ramson usai Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Selasa (10/11/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, ada dua hal yang tidak bisa ditawar: teknologi paling mutakhir dan lokasi yang minim risiko bencana, terutama gempa bumi.
Kenapa Nuklir? Karena Diesel Sudah Terlalu Mahal
Selama ini, banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Biayanya mahal, emisinya tinggi, dan pasokan bahan bakarnya rentan terganggu.
PLTN dinilai bisa menjadi jalan keluar untuk diversifikasi energi baru terbarukan (EBT) sekaligus mempercepat transisi energi nasional.
Tapi Ramson menekankan, pembangunan PLTN tidak bisa hanya bicara soal pembangkitnya saja. Sejak awal, perencanaan harus sudah mencakup tiga hal:
1. Regulasi yang jelas 2. Lembaga pengawas yang kuat dan independen 3. Anggaran untuk pengawasan dan mitigasi risiko
“Di dalam perencanaan sudah termasuk anggaran persiapan pengawasan nantinya,” tegasnya.
PR Terbesar: SDM
Di balik ambisi 500 MW itu, ada pekerjaan rumah besar: manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat, pengoperasian PLTN butuh SDM dari berbagai disiplin. Hanya 15 persen yang merupakan ahli khusus ketenaganukliran. Sisanya, 85 persen, berasal dari disiplin rekayasa dan industri pendukung.
Artinya, Indonesia tidak hanya harus membangun reaktor, tapi juga membangun ekosistem SDM-nya dari sekarang. Kalau tidak, target 2032 hanya akan jadi angka di atas kertas.
