JAKARTA – BELA RAKYAT – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Selasa (10/11/2026) tidak hanya membahas soal perampasan aset in rem. Rapat di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, itu juga diwarnai perdebatan soal perlunya Pasal 80A dalam RUU tersebut.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menilai pasal tersebut justru berpotensi membuat aturan menjadi tumpang tindih. Menurutnya, mekanisme penyitaan yang diatur dalam Pasal 80A sebenarnya sudah tercakup dalam hukum acara pidana yang berlaku.
“Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu.
Soedeson merujuk pada Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama. Dalam ketentuan itu, barang yang sudah dikenakan sita perdata maupun sita lainnya tetap dapat dikenakan sita pidana.
Artinya, penyidik sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya berstatus sita perdata, tanpa perlu diatur ulang dalam RUU Perampasan Aset.
Ia mengingatkan, penyusunan RUU tidak bisa hanya melihat satu pasal secara terpisah. Setiap pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal lain dan dengan sistem hukum acara pidana secara keseluruhan.
“Penyusunan regulasi harus memperhatikan keterkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Kalau terlalu terperinci tanpa mempertimbangkan keseluruhan ketentuan, justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan menyulitkan penerapannya,” kata Soedeson.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh ketentuan dalam RUU Perampasan Aset selaras dengan KUHAP. Keselarasan itu dinilai penting agar penyitaan maupun perampasan aset ke depan tidak terhambat persoalan prosedural akibat perbedaan pengaturan.
Dalam rapat yang sama, Soedeson juga menegaskan bahwa perampasan aset lewat mekanisme in rem atau perampasan terhadap barangnya, bukan terhadap orangnya, tetap bisa berjalan meski proses pidana terhenti.
Kondisi itu misalnya ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen setelah penyidikan dilakukan.
“Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan,” ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, negara tetap dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, meski pelaku tidak dapat lagi diproses secara pidana.
Panja RUU Perampasan Aset masih akan melanjutkan pembahasan pasal demi pasal untuk memastikan rumusan RUU tidak bertabrakan dengan aturan yang sudah ada, sekaligus tetap memberikan kepastian hukum dalam upaya pemulihan aset negara.
