JAKARTA – BELA RAKYAT – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, Kamis (5/11/2026), tidak hanya membahas siapa yang berhak mengelola aset rampasan. Ada satu desakan yang jauh lebih keras: rakyat harus bisa mengawasi ke mana perginya triliunan rupiah aset hasil kejahatan itu.
Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan, selama ini publik hanya tahu aset disita. Setelah itu, tidak ada yang tahu aset tersebut disimpan di mana, dikelola bagaimana, dan apakah nilainya masih sama atau justru menyusut.
“Rakyat juga harus bisa mengakses, berapa banyak dalam satu tahun aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan oleh negara, bentuknya apa saja, di mana saja dirampas, sekarang ditempatkan di mana, dan pengelolaannya seperti apa,” tegas Mercy.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyebut, persoalan ini bukan sekadar administrasi. Aset rampasan mencakup banyak bentuk, mulai dari rumah, tanah, kendaraan mewah, perhiasan, hingga rekening bank dan aset nonfisik lainnya. Tanpa pencatatan yang rapi, aset-aset itu rawan hilang, rusak, atau nilainya anjlok karena tidak dirawat.
Karena itu, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Mercy mendorong agar pengelolaan aset diatur dari hulu ke hilir. Bukan hanya soal penyitaan, tapi juga registrasi, penataan, penilaian, hingga perhitungan depresiasi atau penyusutan nilai aset.
“Pengelolaan aset tidak cukup hanya dilakukan melalui penyimpanan setelah proses perampasan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, aset yang masih layak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Misalnya gedung untuk sekolah, lahan untuk fasilitas kesehatan, atau aset lain yang dilelang dan hasilnya masuk sebagai penerimaan negara.
Namun, semua itu harus disertai sistem pelaporan yang terbuka. Draf awal RUU memang sudah mengatur laporan kepada Presiden setiap enam bulan. Tapi dalam RDPU, muncul masukan agar laporan itu juga disampaikan ke DPR dan bisa diakses publik.
Menurut Mercy, DPR perlu tahu karena ini menyangkut keuangan dan aset negara. Publik pun berhak tahu karena aset itu pada akhirnya adalah milik negara, hasil dari kejahatan yang merugikan masyarakat.
Ia juga menyinggung risiko benturan kepentingan antarlembaga. Saat ini, pengelolaan aset tersebar di KPK, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Keuangan. Jika tidak ada satu lembaga independen yang khusus menangani, bukan tidak mungkin muncul tumpang tindih kewenangan.
“Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi bentrok kepentingan atau vested interest antarberbagai institusi negara ini, maka sebaiknya dibentuk satu lembaga yang sifatnya independen,” kata Mercy.
Dengan lembaga independen plus laporan terbuka, Mercy berharap RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi alat untuk menyita, tapi juga alat untuk memastikan aset kejahatan benar-benar kembali bermanfaat bagi negara dan masyarakat.
