JAKARTA – BELA RAKYAT – Wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan kembali menguat di DPR RI. Sejumlah fraksi secara informal telah mendorong agar regulasi tersebut segera dibahas pada masa sidang mendatang.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya dorongan tersebut. Menurutnya, usulan itu muncul sebelum masa sidang dimulai, seiring mencuatnya isu dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani aparat penegak hukum.
“Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco menilai, pembahasan RUU Penyadapan penting agar praktik penyadapan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Selama ini, penyadapan masih diatur secara tersebar di berbagai undang-undang sektoral, sehingga rawan menimbulkan perdebatan soal kewenangan, prosedur, hingga pengawasan.
“Ini soal kepastian hukum. Siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk perkara apa, dan berapa lama, itu harus jelas,” kata Dasco.
Meski desakan sudah muncul, Dasco menyebut DPR belum memutuskan apakah RUU Penyadapan akan langsung menjadi prioritas. DPR masih akan melihat dinamika politik dan pembahasan internal antarfraksi.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” ujarnya.
Isu penyadapan sendiri belakangan kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolri. Dalam pertemuan itu, persoalan dugaan penyadapan ilegal disebut turut disinggung.
Dasco mengaku tidak menghadiri pertemuan tersebut, sehingga tidak mengetahui secara detail apakah Presiden memberikan atensi khusus terkait pengungkapan kasus itu.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” ucapnya.
Ia menegaskan, untuk saat ini penanganan dugaan penyadapan ilegal sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara DPR, kata Dasco, akan fokus pada sisi regulasi agar kasus serupa tidak terus berulang tanpa aturan yang tegas.
“Yang sedang berjalan biar ditangani penegak hukum. Tugas DPR memastikan ke depan aturannya tidak abu-abu,” pungkas Dasco.
