Oleh: Andianto, Ketua Umum Poros Prabowo Presiden
Tuntutan untuk mengusut tuntas dalang penyadapan yang diduga melibatkan jaringan oligarki dan kepentingan asing semakin menguat. Perbuatan ini tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan mengarah pada dugaan tindak pidana makar dan pengkhianatan terhadap negara.
Desakan publik ini mencerminkan urgensi nasional untuk melindungi kedaulatan negara dari intervensi jaringan oligarki hitam. Penyadapan terhadap Kepala Negara dan jajaran kabinet merupakan ancaman siber berskala besar yang secara hukum telah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan makar.
Berikut fokus utama yang kini dikawal oleh gerakan anti-makar, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum:
1. Memutus Aliran Logistik dan Dana Jaringan Oligarki
Operasi penyadapan ilegal yang berlangsung dalam durasi panjang (2025–2026) diduga membutuhkan pembiayaan triliunan rupiah untuk infrastruktur, pengadaan alat sadap canggih, dan kompensasi operator lapangan. Oleh karena itu, audit dan penelusuran aliran dana menjadi kunci untuk membongkar jaringan hingga ke akarnya.
2. Seruan Anti-Makar dan Petisi Pembelaan Terhadap Presiden
Gerakan politik dan hukum untuk membela Presiden Prabowo Subianto menguat setelah Istana Kepresidenan dan Komisi III DPR RI menegaskan bahwa skandal ini bukan sekadar pelanggaran UU ITE, melainkan upaya untuk melumpuhkan pemerintahan yang sah.
a. Seruan Tegas dari Parlemen dan Istana
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyerukan agar penyidik tidak hanya menjerat para tersangka (termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo) dengan pasal siber, tetapi juga dengan pasal makar atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara. Hal ini didasari karena objek penyadapan adalah Kepala Negara secara langsung.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa tindakan memata-matai ruang gerak dan komunikasi presiden selama bertahun-tahun sangat membahayakan keselamatan negara dan mengarah pada makar.
b. Petisi Anti-Makar dan Dukungan Sipil
Gerakan publik mengonsolidasikan dukungan terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam membersihkan institusi Polri.
Berbagai aliansi masyarakat sipil, purnawirawan, dan tokoh hukum nasional, termasuk mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, menandatangani pernyataan sikap dan petisi untuk mengawal stabilitas nasional. Petisi ini mendesak agar persidangan membongkar motif dan aktor intelektual di balik layar yang mendanai aksi spionase tersebut, serta menolak segala bentuk sabotase politik yang berpotensi menyandera kebijakan proteksionis pemerintah.
3. Lima Tuntutan Publik dalam Seruan Anti-Makar
Dalam berbagai aksi damai di Jakarta, seruan ini berfokus pada:
1. Dukung Penuh Kapolri Suyudi: Mengawal Polri agar tetap independen, profesional, dan tidak gentar menghadapi intervensi dari faksi internal lama yang korup.
2. Usut Tuntas Dalang Utama: Membongkar aktor intelektual, oligarki, dan pihak asing di balik operasi penyadapan.
3. Jerat Hukum Maksimal: Meminta jaksa dan hakim menerapkan ancaman pidana seberat-beratnya jika unsur permufakatan jahat untuk melumpuhkan Presiden terbukti.
4. Usut Aliran Dana: Menuntut PPATK melacak cukong atau oligarki hitam yang menyediakan logistik dan teknologi siber untuk menyadap Istana.
5. Jaga Fokus Pembangunan: Mengajak rakyat tetap tenang dan bersatu agar roda pemerintahan Presiden Prabowo tetap berjalan tanpa gangguan upaya destabilisasi.
4. Dasar Hukum: Pasal Makar dalam KUHP Nasional
Tindakan menyusupkan nomor telepon Presiden ke dalam sistem intai LIMS tanpa izin adalah ancaman serius bagi keselamatan negara. Selain pasal berlapis UU ITE dan akses ilegal, tim khusus didesak menerapkan Pasal Makar.
Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), makar direstrukturisasi menjadi “Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara”:
Pasal 191 – Makar Terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden/Wapres menjalankan pemerintahan. Ancaman: pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.
Pasal 192 – Makar Terhadap NKRI / Wilayah Negara
Makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah jatuh ke tangan asing atau memisahkan diri. Ancaman: pidana mati, seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.
Pasal 193 – Makar Terhadap Pemerintahan
Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah. Ancaman: penjara maksimal 12 tahun, dan 15 tahun jika sebagai pemimpin atau pengatur.
Syarat Hukum Perbuatan Makar:
Seseorang baru dapat dijerat pasal makar apabila memenuhi unsur Pasal 17 KUHP tentang percobaan, yaitu:
1. Sudah ada niat atau maksud yang jelas; dan 2. Sudah ada permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering), yakni tindakan nyata, bukan sekadar rencana di dalam pikiran, seperti menyiapkan alat, menyadap, atau menyusun infrastruktur ilegal untuk mengeksekusi niat tersebut.
