Oleh: Achmad Hafisz Tohir, Pengamat Ekonomi Politik (Mantan Anggota DPR RI)
PENDAHULUAN: DUA CARA MEMBACA EKONOMI
Dalam beberapa hari terakhir, ada dua sahabat saya yang menyampaikan pandangan yang berbeda tentang ekonomi kita.
Sahabat saya Awalil Rizky, pengamat ekonomi, menyampaikan kekhawatiran tentang daya beli masyarakat yang melemah.
Sahabat saya Dradjad Wibowo, Wamenko Perekonomian, menyampaikan data tentang konsumsi yang masih tumbuh, pariwisata yang ramai, dan transaksi QRIS yang naik di atas 100%.
Keduanya sahabat saya. Keduanya datanya benar. Yang berbeda adalah dari mana kita membaca data itu.
Saya tidak ingin menilai siapa yang benar. Saya tidak menulis ini untuk membela angka. Saya menulis ini untuk membela rakyat yang angkanya tidak pernah disebut. Yang saldo tabungannya Rp1,7 juta, yang gajinya Rp3,4 juta, yang setiap akhir bulan harus memilih: bayar sekolah atau bayar kontrakan.
Karena ekonomi bisa tumbuh 5% di atas kertas, tapi di dapur rakyat, rasanya bisa berbeda.
BAB 1: KONSUMSI NAIK, TAPI APAKAH DAYA BELI NAIK?
Ini adalah kesalahpahaman yang paling sering terjadi.
Data resmi menunjukkan konsumsi rumah tangga memang tumbuh. Tapi pertanyaannya: apakah tumbuhnya konsumsi berarti rakyat makin sejahtera?
Datanya: Pada Triwulan III-2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% yoy. Ini adalah pertumbuhan Triwulan III terendah sejak 2011, di luar masa pandemi.
Pada Triwulan III-2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04% yoy. Naik sedikit, tapi masih jauh dari kata kuat.
Mengapa konsumsi naik belum tentu daya beli naik?
Karena masyarakat bisa tetap belanja dengan 3 cara yang justru menunjukkan tekanan:
1. Karena harga naik. Kalau dulu belanja Rp100 ribu dapat 10 barang, sekarang Rp100 ribu hanya dapat 7 barang. Supaya dapat 10 barang lagi, rakyat terpaksa belanja Rp130 ribu. Di statistik, konsumsi naik 30%. Di dapur, rakyat justru makin sulit.
2. Karena tabungan dikuras. Rakyat tetap belanja, tapi bukan dari penghasilan, melainkan dari tabungan yang selama ini dikumpulkan.
3. Karena berutang. Rakyat tetap belanja, tapi dibiayai pinjol, paylater, dan gadai.
Masyarakat bisa mempertahankan pengeluaran meskipun menghadapi kenaikan harga, penurunan pendapatan riil, atau berkurangnya tabungan.
Untuk publik, kalimatnya sederhana:
> Jangan ukur sejahtera dari seberapa banyak rakyat belanja. Ukur dari apakah rakyat belanja dari penghasilan, atau dari tabungan dan utang.
BAB 2: YANG NAIK ITU BELANJA NEGARA, BUKAN BELANJA RAKYAT
Ini bagian yang paling penting, dan paling sering tertukar.
Datanya: Triwulan III-2025:
– Konsumsi Pemerintah tumbuh 5,49% yoy, didorong akselerasi belanja.
– Konsumsi Rumah Tangga hanya tumbuh 4,89% yoy.
Triwulan III-2026:
– Konsumsi Pemerintah melesat 8,95% yoy.
– Konsumsi Rumah Tangga hanya 5,04% yoy.
Belanja barang pemerintah naik 19,3% dan belanja pegawai naik 9,0% pada Triwulan III-2025. Itu bagus untuk PDB.
Tapi itu tidak langsung masuk ke dompet buruh di pasar.
LPEM UI bahkan membuat istilah baru yang sangat jujur: PDB resmi Triwulan III-2026 diperkirakan 5,28%, tapi pertumbuhan yang dirasakan masyarakat hanya 4,74%. Selisih 0,54% itu adalah jurang antara statistik dan rasa.
Untuk publik, kalimatnya: Kalau negara yang belanja, PDB naik. Tapi kalau ibu di pasar masih menawar Rp2.000 untuk cabai, itu artinya belanja rakyat belum naik. Jangan sampai kita bangga dengan belanja negara, sementara belanja rakyat justru makin berat.
Jangan tertukar. Yang naik itu belanja negara, bukan belanja rakyat.
BAB 3: QRIS NAIK 100%, APAKAH RAKYAT SEJAHTERA?
Ini argumen yang paling viral di media sosial. Dan ini juga yang paling mudah salah baca.
Datanya – QRIS memang naik luar biasa:
– Q3-2025: Nilai transaksi QRIS Rp128 triliun, naik 102,1% dari tahun sebelumnya.
– Sepanjang 2025: Volume QRIS 15,51 miliar transaksi, naik 148,54% yoy. Nilai Rp1.420,66 triliun, naik 115,27% yoy.
– Semester I-2026: Nilai QRIS Rp600,69 triliun, tumbuh 89,52% yoy.
Angka itu benar. Dan itu adalah prestasi digitalisasi Indonesia. Kita harus bangga.
Tapi pertanyaan kita bukan: apakah QRIS naik? Pertanyaan kita: apakah QRIS naik berarti rakyat sejahtera?
Jawabannya: belum tentu. Ada 3 alasan:
1. QRIS itu cara bayar, bukan jumlah belanja.
Dulu bayar tunai Rp20.000 di warung. Sekarang bayar QRIS Rp20.000 di warung yang sama. Volume transaksi naik 100%, tapi uang yang dibelanjakan sama.
Perpindahan transaksi dari toko fisik ke platform digital tidak otomatis meningkatkan daya beli.
2. Jumlah penggunanya hanya naik sedikit.
Pengguna aktif QRIS Q3-2025: 58 juta orang, naik hanya 9,4%.
Artinya: orangnya hampir sama, tapi frekuensi scan-nya yang naik. Orang yang sama belanja dengan cara yang sama, hanya pindah dari tunai ke QRIS.
3. Yang harus dibandingkan adalah pasar tradisional.
Kalau QRIS naik tapi penjualan ritel konvensional dan pasar tradisional sepi, itu bukan pertumbuhan. Itu perpindahan.
Kita harus membandingkan transaksi digital dengan penjualan ritel dan pasar tradisional, bukan hanya memamerkan QRIS-nya saja.
Untuk publik, kalimatnya: Dulu ibu-ibu bayar pakai uang kertas di pasar, sekarang bayar pakai HP di marketplace. Cara bayarnya berubah, tapi isi dompetnya tidak berubah. Yang berubah hanya caranya, bukan rezekinya.
> QRIS naik itu prestasi digitalisasi. Tapi jangan jadikan prestasi digitalisasi sebagai bukti kesejahteraan.
BAB 4: FAKTA PALING MENUSUK – TABUNGAN RAKYAT DIMAKAN
Ini data yang paling tidak bisa dibantah. Dan ini yang membuat rakyat merasa ekonomi sedang berat.
1. Fenomena Makan Tabungan
PERBANAS menegaskan fenomena makan tabungan sedang terjadi, terutama kelompok menengah bawah.
Data LPS yang diolah PERBANAS:
– Rata-rata saldo rekening kecil (di bawah Rp100 juta) pada 2018: *Rp3,1 juta*
– Pada Mei 2026: *tinggal Rp1,7 juta*
– Turun 45% dalam 8 tahun.
Sementara itu, rekening di atas Rp5 miliar justru naik dari rata-rata Rp27,62 miliar (2018) menjadi Rp38,77 miliar (Mei 2026).
Artinya: yang kaya makin menumpuk tabungan, yang menengah-bawah makin menguras tabungan.
Bayangkan, Pak. Saldo Rp3,1 juta itu bukan angka. Itu uang untuk bayar sekolah anak, untuk berobat orang tua, untuk jaga-jaga kalau tidak kerja seminggu. Sekarang tinggal Rp1,7 juta. Itu bukan gaya hidup. Itu tabungan yang dimakan sedikit demi sedikit supaya dapur tetap ngebul.
2. 98,9% Rekening Hanya Kuasai 11% Dana
Per Mei 2026, total simpanan perbankan Rp10.330 triliun, jumlah rekening 682,1 juta.
– 98,9% rekening (saldo di bawah Rp100 juta) hanya menguasai 11,06% total dana.
– 0,12% rekening (saldo di atas Rp1 miliar) menguasai 70,85% total dana.
– Setiap bulan, rekening besar bertambah Rp236 triliun, rekening kecil justru berkurang Rp15 triliun per bulan.
3. Survei Konsumen BI: Porsi Tabungan Turun
Survei Konsumen BI Agustus 2026:
– Porsi pendapatan untuk konsumsi naik dari 72,7% menjadi 74,2% dalam 1 bulan.
– Porsi untuk tabungan turun dari 16,8% menjadi 15,8%.
Dari setiap Rp1 juta pendapatan, Rp742 ribu untuk konsumsi, Rp100 ribu untuk cicilan, hanya Rp158 ribu untuk ditabung.
LPEM UI menyimpulkan: porsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan justru mengalami penurunan, sebagian masyarakat mulai memanfaatkan simpanan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan harian.
4. Mau Menabung, Tapi Tidak Mampu
Indeks Kemauan Menabung Juni 2026 masih tinggi: 90,2.
Indeks Kemampuan Menabung turun menjadi: 73,2.
Rakyat kita bukan tidak mau menabung. Rakyat kita tidak bisa menabung. Beda, Pak. Yang satu malas, yang satu terpaksa. Rakyat kita terpaksa.
Untuk publik, kalimatnya: Ini bukan rakyat boros. Ini rakyat yang terpaksa makan tabungannya untuk bertahan hidup.
BAB 5: UPAH NAIK NOMINAL, KALAH OLEH HARGA
Datanya: – Rata-rata upah buruh Februari 2026: Rp3,29 juta, naik dari Rp3,09 juta Februari 2025. Naik nominal 6,47%.
– Tapi inflasi Februari 2026: 4,76%. Maka kenaikan upah riil hanya kisaran 1,6%.
– Agustus 2026: Rata-rata upah Rp3,42 juta, naik dari Rp3,33 juta Agustus 2025. Naik hanya 2,7%.
– Inflasi September 2026: 3,28% yoy, inflasi makanan-minuman-tembakau 4,82% pada Oktober 2026.
Artinya: Upah naik 2,7%, harga makanan naik 4,82% Secara riil, buruh makin tertinggal.
Ditambah: 59,42% pekerja Indonesia masih di sektor informal pada Februari 2026. Mereka tidak punya upah tetap, tidak punya jaminan, dan tidak tercatat dalam rata-rata upah itu.
KSPI meminta kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% – 9,5%, karena yang dibutuhkan adalah upah riil, bukan upah nominal.
Untuk publik, kalimatnya:
> Upah naik Rp90 ribu sebulan. Harga beras, cabai, minyak naiknya lebih dari itu. Jadi di atas kertas upah naik, di atas piring, lauknya berkurang.
> Yang kita butuhkan bukan upah nominal yang terlihat besar, tapi upah riil yang cukup untuk membeli makanan setelah sebulan bekerja.
BAB 6: KESIMPULAN — BUKAN SOAL SIAPA BENAR, TAPI APA YANG DIRASAKAN RAKYAT
1. Data dari atas dan data dari bawah bisa sama-sama benar, tapi rasanya berbeda.
QRIS naik itu benar. Pariwisata naik itu benar. Konsumsi agregat naik itu benar. Tapi itu mengukur aktivitas, bukan kesejahteraan.
2. Data dari bawah yang dirasakan rakyat adalah:
Upah riil, harga makanan, saldo tabungan, dan apakah konsumsi dibiayai penghasilan atau utang.
Dan di situ, semua datanya menunjukkan tekanan.
3. Bukan soal menutupi, tapi soal salah baca.
Kalau kita terus membaca ekonomi dari atas, kita akan selalu merasa baik-baik saja. Kalau kita membaca dari bawah, dari saldo Rp1,7 juta itu, kita akan tahu rakyat sedang berjuang.
4. Ini nyambung dengan dua tema kita sebelumnya:
– *Pasar Modal:* Indeks bisa naik, tapi kepercayaan bisa turun.
– *Demokrasi:* Pemilu bisa jalan, tapi layanan bisa tidak sampai.
– *Daya Beli:* PDB bisa tumbuh 5,28%, tapi yang dirasakan rakyat hanya 4,74%.
Tiga-tiganya sama: Angka makro bagus, rasa mikro berat.
PENUTUP UNTUK PUBLIK
Saudara-saudara,
>
> Saya tidak menulis ini untuk membela angka. Saya menulis ini untuk membela rakyat yang angkanya tidak pernah disebut.
>
> Kalau QRIS naik 100%, itu prestasi. Tapi jangan jadikan itu bukti rakyat sejahtera. Karena dulu bayar tunai, sekarang bayar QRIS — cara bayarnya berubah, rezekinya belum berubah.
>
> Kalau konsumsi pemerintah naik 8,95%, itu bagus untuk PDB. Tapi jangan tertukar dengan konsumsi rakyat. Yang naik itu belanja negara, bukan belanja rakyat.
>
> Kalau tabungan rakyat dari Rp3,1 juta tinggal Rp1,7 juta, itu bukan gaya hidup. Itu makan tabungan. Rakyat masih mau menabung, tapi sudah tidak mampu menabung.
>
> Demokrasi tidak gagal karena pemilu. Ekonomi tidak gagal karena PDB-nya tumbuh.
>
> Keduanya gagal ketika angka yang bagus di atas tidak menghasilkan layanan dan kepercayaan di bawah.
>
> Tugas kita bukan membuang demokrasi, bukan menolak data. Tugas kita adalah membuat demokrasi dan ekonomi benar-benar berhasil untuk rakyat.
Achmad Hafisz Tohir: Kandidat Doktor, Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan – Universitas Brawijaya, Pengamat Ekonomi Politik, Anggota DPR RI 2014-2024
