Catatan Lanjutan Ir. Achmad Hafisz Tohir, MH, Pengamat Ekonomi Politik | Anggota DPR RI 2014–2024
Selamat siang, kawan-kawan media yang saya banggakan.
Pada 27 Oktober lalu, saya menulis bahwa penurunan lelang Surat Utang Negara (SUN) sekitar 50 persen, dari Rp64,85 triliun menjadi Rp31,09 triliun, merupakan alarm fiskal yang patut diwaspadai.
Hari ini, 3 November 2026, alarm tersebut seolah berubah menjadi gempa di lantai bursa.
Ini bukan dua peristiwa yang berdiri sendiri. Keduanya merupakan bagian dari satu rangkaian transmisi tekanan ekonomi yang sama.
Fakta Hari Ini yang Tidak Bisa Diabaikan
Mari kita cermati sejumlah indikator pasar yang berkembang hingga hari ini.
Lelang SUN 27 Oktober: Pemerintah menetapkan target penerbitan Rp30 triliun, tetapi realisasi penyerapan hanya sekitar Rp20,65 triliun. Yield FR0111 tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,549 persen.
Pasar Sekunder 3 November: Yield obligasi pemerintah di pasar sekunder dilaporkan menembus 7,75 persen, melanjutkan tren kenaikan setelah lelang SUN sebelumnya mencatat yield sekitar 7,54 persen, tertinggi dalam empat tahun.
IHSG 3 November: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat dibuka pada level 5.126 atau menguat 0,58 persen. Namun, pada perdagangan siang, indeks justru merosot ke level 4.960 atau terkoreksi sekitar 2,6 persen. RSI berada di level 29,67, memasuki wilayah oversold, sementara posisi indeks berada jauh di bawah MA200 yang disebut berada di level 6.846. Ini menunjukkan tekanan bearish yang perlu dicermati.
Nilai Tukar Rupiah: Rupiah dilaporkan berada di level Rp18.156 per dolar AS. Pada saat bersamaan, Credit Default Swap (CDS) tenor lima tahun meningkat dari 91,7 menjadi 106,35 dalam kurun satu minggu. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya persepsi risiko dan biaya perlindungan terhadap risiko utang Indonesia.
Bursa Efek Indonesia: BEI mengeluarkan 81 saham berkonsentrasi tinggi dari indeks pada hari ini. Saham-saham tersebut disebut memiliki bobot sekitar 18 persen terhadap IHSG. Kondisi ini kembali menyoroti persoalan konsentrasi dan ketahanan struktur pasar modal kita.
Deretan indikator tersebut menunjukkan bahwa pasar sedang memberikan sinyal yang tidak boleh dianggap enteng.
Mengapa Klaim Investasi Rp1.010,6 Triliun Tidak Menenangkan Pasar?
Pada 8 Oktober 2026, pemerintah mengumumkan realisasi investasi sebesar Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen.
Angka tersebut tentu terlihat besar dan patut diapresiasi apabila benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi produktif.
Namun, pasar saham dan pasar obligasi tidak hanya bertanya tentang besarnya nilai investasi. Pasar ingin mengetahui dampak nyata dari investasi tersebut.
Di mana pertumbuhan lapangan kerja formalnya?
BPS mencatat penambahan pekerja formal sekitar 736 ribu orang, bukan 1,4 juta orang sebagaimana angka yang diklaim dalam narasi sebelumnya.
Di mana kontribusi devisanya?
Neraca perdagangan September mencatat surplus sebesar US$3,36 miliar, turun dibandingkan surplus bulan sebelumnya sebesar US$3,55 miliar.
Di mana peningkatan penerimaan pajaknya?
Pasar tidak cukup diyakinkan oleh narasi besarnya nilai aset. Pasar membutuhkan arus kas, produktivitas, penerimaan negara, dan kemampuan ekonomi menghasilkan devisa.
Ketika Danantara disebut mengelola aset hingga US$1 triliun dan masuk dalam jajaran pengelola aset terbesar dunia, tetapi pada saat bersamaan lelang SUN menghadapi tekanan penyerapan dan kenaikan yield, pasar tentu membutuhkan penjelasan lebih jauh.
Sebab, besarnya aset yang dikelola tidak otomatis sama dengan ketersediaan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembiayaan negara.
Di sinilah kita perlu memahami transmisi tekanan yang sedang berlangsung:
SUN sepi peminat → yield meningkat → tekanan terhadap pasar saham → rupiah melemah → IHSG terkoreksi.
Rangkaian tersebut merupakan salah satu risiko yang dapat muncul ketika tekanan pembiayaan fiskal semakin kuat dan berpotensi memengaruhi kebijakan moneter. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini perlu diwaspadai sebagai gejala yang berkaitan dengan fiscal dominance.
Kondisi Riil yang Perlu Menjadi Perhatian
Dari sudut pandang saya sebagai mantan wakil rakyat, khususnya pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi XI dan Ketua Komisi VI DPR RI, ada tiga persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, tekanan pembiayaan terhadap sektor usaha.
UMKM masih menghadapi bunga kredit sekitar 12–14 persen, sementara pemerintah menawarkan obligasi dengan yield sekitar 7,75 persen.
Perbedaan tingkat risiko dan karakteristik instrumen memang harus diperhitungkan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sektor perbankan tetap memiliki insentif yang memadai untuk menyalurkan kredit produktif kepada UMKM, bukan hanya mengutamakan instrumen surat utang pemerintah.
Kedua, pertumbuhan pekerja formal belum sebanding dengan kebutuhan penerimaan negara.
Jika pertumbuhan pekerja informal lebih dominan dibandingkan pekerja formal, perluasan basis penerimaan pajak penghasilan dan kepesertaan jaminan sosial juga menghadapi tantangan.
Padahal, beban pembayaran bunga utang pemerintah pada 2026 diperkirakan mencapai Rp497,5 triliun.
Ini bukan angka kecil. Karena itu, peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja formal harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi.
Ketiga, daya beli masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Kenaikan harga pangan di tengah melemahnya daya beli merupakan persoalan yang tidak boleh hanya dilihat dari angka inflasi.
Inflasi tahunan sebesar 3,23 persen pada Oktober 2026 perlu dibaca bersama indikator konsumsi rumah tangga, pendapatan masyarakat, dan perkembangan harga kebutuhan pokok.
Inflasi yang terkendali belum tentu berarti masyarakat semakin sejahtera apabila kemampuan belanjanya justru melemah.
Tiga Langkah Darurat yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Menjelang lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 4 November dan agenda tinjauan MSCI pada 11 November, saya mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu segera dipertimbangkan pemerintah.
Pertama, hentikan pengejaran target penerbitan SBN secara membabi buta.
Sisa target penerbitan SBN sekitar Rp302 triliun dari total Rp799,5 triliun tidak harus dipaksakan apabila kondisi pasar mengharuskan pemerintah membayar biaya utang yang terlalu mahal.
Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), melakukan evaluasi terhadap prioritas pembiayaan, serta menunda proyek-proyek yang belum mendesak dan tidak memberikan kontribusi produktif, khususnya terhadap devisa dan penerimaan negara.
Lebih baik pemerintah menyerap pembiayaan Rp7 triliun dengan biaya yang wajar daripada memaksakan penyerapan Rp10 triliun dengan konsekuensi beban bunga yang semakin mencekik APBN 2027.
Kedua, selamatkan rupiah melalui penguatan kebijakan fiskal, bukan hanya mengandalkan Bank Indonesia.
Bank Indonesia telah memiliki instrumen kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, upaya tersebut perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang disiplin dan kredibel.
Pemerintah harus mengevaluasi belanja seremonial pada kuartal IV, mengoptimalkan belanja produktif, serta memperkuat program padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja formal.
Stabilitas rupiah tidak cukup dijaga melalui kebijakan suku bunga. Kepercayaan pasar juga harus dibangun melalui disiplin anggaran dan kualitas belanja pemerintah.
Ketiga, bangun komunikasi yang jujur dan transparan kepada pasar.
Sudah saatnya setiap pengumuman investasi besar disertai rincian mengenai penciptaan lapangan kerja formal, realisasi devisa, kontribusi pajak, dan tingkat operasionalisasi proyek.
Pasar membutuhkan data yang konkret dan dapat diverifikasi.
Dari total investasi Rp1.010,6 triliun yang diumumkan, berapa yang sudah benar-benar beroperasi? Berapa yang telah menyerap tenaga kerja formal? Berapa yang menghasilkan ekspor dan berapa kontribusinya terhadap penerimaan pajak negara?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka agar kepercayaan investor tidak hanya dibangun melalui optimisme, tetapi juga melalui bukti nyata.
Penutup: Pasar Tidak Bisa Dibohongi oleh Narasi
Pada 27 Oktober lalu, saya menulis tentang alarm fiskal. Hari ini, 3 November 2026, alarm itu kembali berbunyi melalui berbagai indikator pasar, termasuk IHSG yang dilaporkan sempat menyentuh level 4.960.
Sebagai pengamat ekonomi politik sekaligus warga negara yang mencintai Indonesia, saya tegaskan bahwa saya tidak antiinvestasi. Justru sebaliknya, saya mendukung investasi yang berkualitas, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Investasi yang kita butuhkan bukan sekadar angka besar dalam laporan. Kita membutuhkan investasi yang membangun pabrik, membuka lapangan kerja formal, meningkatkan ekspor, membayar pajak, serta memperkuat daya beli masyarakat.
Dengan fondasi ekonomi yang semakin produktif, kepercayaan pasar akan tumbuh dan biaya pembiayaan negara diharapkan dapat kembali turun menuju tingkat yang lebih sehat, termasuk target yield SUN 10 tahun sebesar 6,5 persen.
Pasar tidak membutuhkan janji yang berlebihan. Pasar membutuhkan kepastian, transparansi, dan kejujuran.
Hari ini pasar sedang berbicara. Tugas pemerintah dan kita semua adalah mendengarkannya, membaca sinyalnya, dan segera mengambil langkah yang tepat.
Jakarta, 3 November 2026
