JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota DPR RI I Nyoman Parta menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan petani, khususnya terkait harga gabah dan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Parta melalui unggahan di akun Instagram pribadinya saat menceritakan pertemuannya dengan dua orang pekaseh atau pengurus sistem irigasi pertanian sebelum dirinya berangkat ke bandara menuju Jakarta.
Parta mengungkapkan, sebelum berangkat ke Jakarta, dua orang pekaseh atau kelian subak datang menemuinya untuk meminta bantuan berupa traktor guna mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Ia mengakui, persoalan tersebut berada di luar lingkup Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, sementara program bantuan traktor berada di ranah Komisi IV DPR RI.
“Di Komisi III hanya ada masalah hukum, program traktor ada di Komisi IV. Namun saya akan komunikasikan dengan teman-teman di Komisi IV,” kata Parta dalam ceritanya yang disampaikan melalui media sosial.
Di tengah pembicaraan mengenai kebutuhan alat pertanian tersebut, Parta justru mendapatkan kabar yang menurutnya cukup menggembirakan dari para pekaseh. Ia mendapat informasi bahwa harga gabah kering panen saat ini telah mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
Menurut Parta, setelah dikurangi biaya tenaga kerja untuk proses perontokan atau dores, petani masih dapat memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp7.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai sebagai perkembangan positif bagi petani, terutama setelah sebelumnya harga gabah menjadi salah satu persoalan yang terus mendapat perhatian.
Parta kemudian teringat dengan pengalamannya ketika masih duduk di Komisi VI DPR RI dan melakukan rapat kerja bersama Perum Bulog. Dari pengalaman tersebut, ia menilai Bulog harus memainkan peran yang lebih kuat sebagai penyangga utama dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.
“Saya jadi ingat dengan saat Raker dengan Bulog waktu masih di Komisi VI,” ujar Parta.
Ia berharap harga gabah petani ke depan dapat terus meningkat dan bahkan menembus angka Rp9.000 per kilogram. Namun, di sisi lain, Parta menekankan pentingnya menjaga agar harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat.
Menurutnya, kepentingan petani dan konsumen tidak boleh dipertentangkan. Petani harus mendapatkan harga yang layak atas hasil produksinya, sementara masyarakat tetap harus mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.
Parta bahkan menilai harga gabah Rp9.000 per kilogram masih sangat layak diberikan kepada petani. Sebab, petani merupakan pihak yang memproduksi salah satu kebutuhan pangan paling strategis bagi masyarakat Indonesia.
“Jangankan Rp7.000, Rp9.000 pun layak, Pak. Jadi jangan petaninya diajak miskin,” tegasnya.
Parta mengingatkan, persoalan harga pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menekan harga di tingkat petani. Menurutnya, apabila petani terus mendapatkan harga rendah, maka kebijakan tersebut justru berpotensi membuat kesejahteraan petani semakin terpuruk.
“Petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali,” kata Parta.
Ia juga menyoroti besarnya peran pihak swasta dalam rantai perdagangan gabah dan beras. Menurut Parta, apabila sebagian besar hasil produksi petani diserahkan kepada pihak swasta atau tengkulak, sementara pemerintah menginginkan harga beras tetap stabil, maka dibutuhkan intervensi yang lebih kuat dari negara.
“Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilitas pangan, Bulog yang harus membeli,” ujarnya.
Parta menegaskan, Bulog harus menjadi instrumen negara yang mampu menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik sekaligus menjadi penyangga ketika terjadi gejolak harga beras di pasar. Dengan demikian, petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.
“Sebagai penghasil kebutuhan strategis, petani memang mutlak harus diberikan harga bagus,” kata Parta.
Ia pun mengajak semua pihak untuk melihat petani sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Tanpa produksi petani, masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi,” tegasnya.
Karena itu, Parta mendorong pemerintah memperkuat peran Bulog sebagai penyangga utama stabilitas harga beras nasional. Menurutnya, kebijakan pangan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan petani sebagai produsen dan keterjangkauan harga bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Berikan dia harga yang bagus, Bulog harus beli itu,” pungkas I Nyoman Parta.
