Jakarta – Aktivis Muda Faturrahman menyoroti dugaan kuat terhadap Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento dan istrinya, membackup operasional tambang ilegal di Pohuwato dan mempersulit investor legal.
Pria yang karib dipanggil Fatur ini juga mengecam sikap Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, yang malah mempermasalahkan tambang legal di daerah tersebut dan mempersulit tambang legal. Menurut Fatur, tindakan ini bertentangan dengan semangat Asta Cita Prabowo dan program hilirisasi yang diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadia.
“Faktanya, kerusakan lingkungan yang menyebabkan gagal panen sawah sebanyak empat kali di Pohuwato justru disebabkan oleh tambang ilegal, bukan tambang legal, kemudian menjadi persoalan Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento beserta istri diduga kuat mempersulit serta menghambat investasi atau investor” ujar Fatur, mengutip keluhan masyarakat setempat, Kamis, (24/9/26).
Fatur juga menyebut ada dugaan kuat antara dua pasangan suami istri, Beni Nento dan Erna Giasi, yang keduanya diduga aktif diduga membackup tambang ilegal dan soal tambang legal dipersulit dan diperlambat.
“Kami mendesak Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadia, untuk segera menindak tegas kadernya yang membackup tambang ilegal ini dan mempersulit tambang legal termasuk Beni Nento dan Erna Giasi,” tegas Fatur.
Dia juga akan konsolidasi baik tingkat daerah Pohuwato dan di tingkat nasional dengan mengadakan aksi demonstrasi di DPD Golkar Gorontalo dan DPP Golkar di Jakarta.
Sebagai bentuk protes, Fatur bersama rekan-rekan mahasiswa Jakarta berencana menggelar aksi demonstrasi di Kementerian ESDM dan kantor DPP Golkar, sekaligus melaporkan Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento dan Erna Giasi kepada pihak berwenang.
“Ini adalah langkah kami untuk menegakkan keadilan dan menjaga kelestarian lingkungan di Pohuwato dan membangun Pohuwato dengan Investor Legal” tutup Fatur.
