JAKARTA – BELA RAKYAT – Keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi sorotan di DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan, ketahanan pembiayaan JKN adalah kunci utama untuk menjaga Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan.
Peringatan itu disampaikan Edy dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran.
Menurut Edy, persoalan pembiayaan kesehatan tidak bisa dianggap remeh karena menjadi salah satu pilar transformasi kesehatan nasional.
“Faktor ketahanan pembiayaan kesehatan itu menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan. Ini harus jadi prioritas,” ujarnya.
Edy menilai, tekanan terhadap JKN akan semakin berat pada 2027. Kebutuhan layanan kesehatan terus naik, inflasi meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah justru tertekan akibat kebijakan transfer ke daerah (TKD). Akibatnya, beban pembiayaan kesehatan berpotensi besar beralih ke APBN pusat.
Jika tidak dihitung secara cermat sejak sekarang, ia khawatir akan terjadi krisis layanan.
“Kalau pembiayaan JKN terganggu, yang kena dampak langsung itu rumah sakit. Operasional terganggu, jasa pelayanan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan pasti drop. Pelayanan jadi buruk. Kegaduhan 2027 bisa diciptakan oleh JKN ini,” tegasnya.
Legislator tersebut juga menyoroti ironi fasilitas kesehatan canggih yang dibangun dengan uang negara namun belum bisa diakses masyarakat miskin. Ia mencontohkan fasilitas Cath Lab untuk layanan jantung di sejumlah rumah sakit daerah yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Apa gunanya kita bangun teknologi tinggi pakai anggaran negara kalau orang miskin tidak bisa menikmati? Ini kelemahan mendasar,” kata Edy.
Ia menekankan, amanat undang-undang sudah jelas bahwa negara wajib membayar iuran JKN bagi masyarakat miskin, bukan sekadar menambah subsidi.
Edy juga meminta pemerintah tidak mengalihkan fokus dengan mendorong asuransi kesehatan tambahan sebagai solusi.
“Kita sudah sepakat fondasinya adalah JKN. Perkuat dulu JKN-nya. Kalau orang kaya mau tambah asuransi tambahan silakan, itu pilihan. Tapi jangan sampai JKN-nya malah ditinggalkan,” jelasnya.
Menurutnya, tanpa sustainability atau keberlanjutan pembiayaan, cita-cita UHC hanya akan menjadi jargon.
“Fondasi utama UHC itu adalah dimensi sustainability di bidang pembiayaan. Itu yang paling penting,” pungkasnya.
