BANDUNG – BELA RAKYAT – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius bagi pertahanan maritim Indonesia. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung yang mengawasi garis pesisir selatan Jawa Barat sepanjang 479 kilometer harus menghadapi ancaman penyelundupan – mulai dari benih lobster hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) – di tengah pemangkasan anggaran hingga 47 persen.
Hal itu menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menegaskan pemotongan anggaran hampir 50 persen tidak boleh sampai menggerus ketahanan negara di laut.
“Anggaran dipotong sampai hampir 50 persen. Karena itu kita melihat skala prioritas, apa saja yang bisa dilakukan dengan pemotongan anggaran sebanyak ini, jangan sampai mengurangi daripada ketahanan kita di laut,” ujar Anton di Bandung.
Armada Minim, Perahu Karet Jadi Andalan
Anton menyoroti kondisi riil di lapangan. Untuk patroli di wilayah seluas itu, dukungan armada Lanal Bandung masih sangat terbatas dan bahkan masih mengandalkan perahu karet.
Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, penguatan armada menjadi kebutuhan mendesak. Namun, ia mengingatkan armada tanpa dukungan logistik bahan bakar juga akan sia-sia.
“Percuma kita punya armada, tapi hanya ngapung di laut. Jadi ya percuma. Jadi kita harus siapkan juga logistiknya,” tegasnya.
Ia menekankan, skala prioritas harus difokuskan untuk memastikan kemampuan patroli tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas.
Soroti Kesejahteraan Prajurit
Selain aspek operasional, Komisi I juga menaruh perhatian pada kesejahteraan prajurit. Anton meminta pemerintah tidak melupakan kebutuhan dasar prajurit yang bertugas berhari-hari di laut, termasuk dukungan perumahan dan kesejahteraan keluarga.
“Prajurit yang bertugas di laut harus mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal,” tambahnya.
Komisi I Akan Lobi Panglima TNI, Menhan, dan KSAL
Terkait pemangkasan anggaran 47 persen tersebut, Komisi I DPR RI memastikan akan membawa persoalan ini ke level pengambilan kebijakan tertinggi.
“Karena kan ini 47 persen dipangkas. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu dengan Panglima TNI, ketemu dengan Menhan dan juga KSAL, mudah-mudahan jangan sampai dipotong hampir 50 persen. Kita mencoba penambahan,” kata Anton.
Upaya lobi ini dilakukan agar kemampuan pertahanan dan keamanan laut tidak lumpuh akibat efisiensi anggaran.
Libatkan Nelayan Sebagai Mata dan Telinga TNI AL
Di tengah keterbatasan personel dan peralatan, Komisi I mendorong strategi pelibatan masyarakat pesisir. Anton mengusulkan pengembangan desa nelayan sebagai sistem deteksi dini.
Dengan hubungan yang kuat antara TNI AL dan nelayan, informasi terkait penyelundupan, illegal fishing, hingga aktivitas mencurigakan di laut bisa lebih cepat diterima.
“Jadi dengan harapan demikian, hubungan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir dapat segera terwujud,” pungkasnya.
