JAKARTA – BELA RAKYAT – Komisi V DPR RI menyetujui Pagu Anggaran RAPBN 2027 untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp11,768 triliun.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan anggaran tersebut wajib difokuskan untuk program prioritas.
“Alokasi anggaran harus dimanfaatkan untuk mendukung prioritas program, seperti penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatra, pelaksanaan Gerakan ASRI, dan penuntasan Program 3 Juta Rumah,” ujar Ridwan dalam Rapat Kerja dengan Eselon I Kementerian PKP di Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Program 3 Juta Rumah itu sendiri menargetkan pembangunan satu juta rumah baru dan renovasi dua juta rumah tidak layak huni.
Ridwan juga menekankan tiga harapan Komisi V:
1. Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau.
2. Penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan kolaboratif.
3. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, politisi Golkar itu mendorong Kementerian PKP memperkuat integrasi Data Tunggal Bencana bersama Bappenas, BPS, dan BNPB.
Menurutnya, aspek readiness criteria dan legalitas lahan untuk hunian tetap (huntap) harus beres sejak awal agar eksekusi di lapangan tidak terhambat.
